Polemik masyarakat mengenai sistem pelayanan dan pengurusan administrasi publik, dimana ada sistem pembagian masyarakat kalangan bawah dan atas.
Melihat dari sistem tersebut maka akan ada pelayanan prioritas untuk kalangan masyarakat atas (orang kaya/berduit) dibandingkan dengan masyarakat kalangan bawah.
Jika yang mengadukan adalah masyarakat kalangan bawah akan dilayani tetapi di persulit bahkan hingga tidak menemukan solusi, berbeda dengan pengaduan pelayanan itu oleh kalangan masyarakat atas atau mempunyai jabatan di suatu instansi maka itu pelayanan akan diutamakan.
Ini sering terjadi di masyarakat Indonesia baik itu di kota besar maupun sampai ke pelosok yang mana pelayanannya dilayani oleh pegawai negeri atau pegawai yang berkaitan dengan instansi negara, seakan-akan mereka mengentengkan pekerjaan mereka atau bahkan memperlambat pekerjaan yang mana saat itu terselesaikan, karena mereka merasa di bawah naungan dan aparatur negara.
Berbeda jika pelayanan itu dibawah naungan swasta yang mana sistemnya sudah terintegrasi dan memiliki standar operasional yang tidak akan membedakan masyarakat atas dan masyarakat bawah dan akan dilayanin sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga masyarakat merasa nyaman dan lebih diperhatikan dalam hal kepengurusan administrasi.
Alasannya, jika di dalam pelayanan swasta tidak sesuai dengan prosedur pelayanan maka akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis bahkan berakhir pemecatan.
Berbeda dengan pelayan publik yang dibawah naungan administrasi negara atau aparatur negara maka pelayanannya akan seenaknya sendiri, karena mereka jauh dari kata pengawasan dari instansi terkait.
Betapa buruknya pelayanan publik negara dibanding pelayanan publik yang berbasis swasta. Maka dari itu apakah negara khususnya pemerintahan mempunyai solusi dengan permasalahan yang sering terjadi di dunia publik administrasi?
Karena hingga saat ini semakin banyak praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang terjadi di Indonesia sehingga seakan menjadi budaya yang tidak bisa dihilangkan.
Contoh yang mendasar yaitu dalam berbagai layanan publik yang terjadi di masyarakat saat ini anatar lain dalam hal mengenai kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, bahkan mengenai sosial lainnya khususnya di bidang kesehatan bahwa dengan adanya tinjauan sistematis ini tidak mendukung klaim bahwa sektor swasta biasanya lebih efisien, akuntabel, atau efektif secara medis daripada sektor publik.
Namun, sektor publik sering kali kekurangan ketepatan waktu dan keramahtamahan terhadap pasien. Pelayanan kesehatan dapat diberikan melalui penyedia layanan publik dan swasta.
Pelayanan kesehatan masyarakat biasanya diberikan oleh pemerintah melalui sistem kesehatan nasional. Pelayanan kesehatan swasta dapat diberikan melalui rumah sakit “keuntungan” dan penyedia layanan non-pemerintah “bukan untuk keuntungan”, termasuk organisasi berbasis agama.
Terdapat banyak perdebatan ideologis seputar apakah negara berpenghasilan rendah dan menengah harus memperkuat layanan kesehatan publik versus swasta.
Namun kenyataannya, sebagian besar negara berpenghasilan rendah dan menengah menggunakan kedua jenis ketentuan layanan kesehatan tersebut. Dan masih banyak lagi tentang administrasi publik lainnya yang bakal lebih menarik untuk diulas atau dibahas.
Untuk saat ini pemerintah harus mempunyai program kesetaraan dalam pelayanan administrasi publik tanpa melihat dari kalangan masyarakat manapun.
Penulis: Rizqillah Dita Aviana
Mahasiswi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
