Akhir-akhir ini publik Indonesia disibukkan dengan kemunculan film berjudul “Pesta Babi” yang disutradarai oleh Dhandy Laksono dan kawan-kawan.
Kesibukan ini sangat nyata, apalagi dalam film ini menyinggung persoalan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Sebagian orang beranggapan film ini merupakan bentuk perlawanan terhadap elite pemerintahan yang mengesampingkan kepentingan masyarakat adat dan lebih mengutamakan kepentingan korporasi serta pemilik modal.
Sebagian lainnya beranggapan film ini merupakan propaganda yang sengaja dibuat demi menyudutkan pihak pemerintah dan beberapa instansi lainnya seperti TNI.
Tidak heran sejak awal penayangannya, di beberapa tempat pemutaran film ini dibubarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan alasan film ini dapat menciptakan perpecahan.
Namun, di beberapa tempat lain tetap dilaksanakan pemutaran filmnya meski dengan jumlah penonton yang sedikit.
Memang dari awal film ini dibuat bukan untuk dikomersilkan melainkan untuk kalangan terbatas.
Perdebatan soal film memang menarik, namun yang lebih mendesak untuk dibicarakan adalah bagaimana negara memastikan bahwa pembangunan tidak berjalan di atas pengabaian hak-hak masyarakat adat.
Terlepas dari apakah film ini propaganda atau bentuk perlawanan terhadap penguasa, yang perlu dipikirkan adalah bahwa dalam pelaksanaan PSN ada hutan yang dibabat dan ada masyarakat adat yang sedang berada dalam dilema perubahan lingkungan.
Masyarakat adat yang selama ini mengandalkan hidup mereka dari hasil hutan kini harus berpikir ekstra karena hutan yang dulunya menjadi tempat mereka berburu perlahan-lahan dialihfungsikan untuk PSN.
Hewan-hewan buruan yang biasanya berada di dekat pemukiman mereka perlahan harus masuk lebih jauh ke dalam hutan, sehingga memaksa masyarakat adat untuk mencari lebih jauh dari sebelumnya.
Perubahan kecil dalam hal berburu ini bisa memengaruhi kebiasaan masyarakat dan pada tahap yang lebih jauh akan memengaruhi tradisi berburu mereka secara keseluruhan.
Selain berburu, masyarakat adat juga bergantung pada hutan untuk meramu obat-obatan tradisional dan bahan pangan lainnya.
Ketika hutan menyempit, seluruh sistem penghidupan yang telah dibangun selama berabad-abad ikut terancam runtuh.
Perubahan cara hidup ini sesungguhnya lebih dari sekadar soal mata pencaharian, ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu identitas.
Dalam ilmu komunikasi, Stuart Hall dalam karyanya Cultural Identity and Diaspora (1990) menjelaskan bagaimana identitas seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budaya seperti etnis, bahasa, tradisi, dan agama.
Ia juga menegaskan bahwa budaya tidak bersifat tetap melainkan selalu berubah, sehingga identitas seseorang dapat bergeser sejauh budaya yang ia hidupi mengalami perubahan.
Dalam konteks masyarakat adat yang divisualisasikan dalam film “Pesta Babi”, perubahan akibat alih fungsi hutan akan berdampak pada cara pandang mereka terhadap dunia.
Hutan bukan sekadar tempat mencari makan, tetapi lebih dari itu ia menjadi tanda keterikatan masyarakat adat dengan leluhur mereka.
Bagi mereka, menjaga hutan sama artinya dengan menjaga harta kolektif tentang keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas adat.
Artinya, ketika hutan sebagai ruang budaya masyarakat adat Papua diubah fungsinya secara sepihak, yang terjadi bukan sekadar kehilangan lahan melainkan proses pencabutan identitas secara perlahan.
Inilah yang membuat dampak PSN di Papua tidak bisa hanya dilihat dari kacamata ekonomi semata.
Pertemuan antara kepentingan pembangunan dan realitas perubahan yang ada menimbulkan beragam reaksi.
Kita tentu dapat melihat adanya sikap skeptis dari masyarakat adat dalam film “Pesta Babi” terhadap PSN yang dicanangkan oleh pemerintah.
Rasa ragu itu tidak hanya muncul akibat kegagalan beberapa proyek serupa di masa kepemimpinan presiden sebelumnya, tetapi juga akibat perubahan yang terkesan mendadak dan tanpa persiapan yang memadai bagi masyarakat adat sekitar.
Pada akhirnya, kita akan berada dalam persimpangan pilihan dan mungkin bertanya: untuk siapa sebenarnya pembangunan ini?
Pertanyaan ini tidak serta-merta ditujukan untuk menghentikan pembangunan, melainkan sebagai peringatan bersama bahwa pembangunan yang tidak berakar pada keadilan sosial hanya akan melahirkan konflik yang lebih besar di kemudian hari.
Papua bukan ruang kosong, ia adalah tanah yang sudah lama dihidupi, dijaga, dan dimaknai oleh masyarakat adatnya
Masyarakat adat bukan tidak bisa menerima pembangunan, melainkan khawatir bahwa kekayaan kolektif dalam budaya mereka akan perlahan tergerus oleh pembangunan yang masuk ke dalam ranah adat mereka.
Masyarakat adat di Papua memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya, dan begitu pun sebaliknya.
Mereka dibentuk oleh alam yang kaya, dan alam itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka.
Perubahan terhadap alam di tanah Papua sama artinya dengan perubahan terhadap identitas mereka.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar sosialisasi proyek, melainkan dialog yang setara dan pengakuan hak ulayat sebelum satu pun pohon ditebang.
Negara perlu memastikan adanya mekanisme pendekatan yang tepat dan terbuka sebelum setiap proyek pembangunan masuk ke wilayah adat.
Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi wajah baru dari ketidakadilan yang sudah lama dirasakan masyarakat adat Papua.
Jika negara serius ingin membangun Papua, maka yang dibutuhkan bukan buldozer tetapi hati yang dekat untuk suara yang jarang didengar.
Penulis: Alfeus Alfian Nenat
Mahasiswa Prodi Ilmu Filsafat, IFTK Ledalero
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
