Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur

Pemindahan ibu kota negara republik indonesia mengandung banyak pro dan kontra yang menjadi sorotan publik. Ibu kota dicirikan sebagai kota multifungsi yang memiliki misi diplomatik, lembaga pemerintah dan pusat ekonomi yang begitu berkembang sehingga seringkali ibu kota dipilih sebagai kota urbanisasi oleh Pemerintah.

Di Indonesia, banjir sering melanda Jakarta dan melumpuhkan kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ibukota, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu negara adalah dengan memindahkan ibu kota nya.

Di Indonesia, wacana pemindahan ibu kota memiliki sejarah yang panjang. Wacana ini muncul dengan dilatarbelakangi berbagai permasalahan Jakarta yang kompleks.

Baca juga: Konsep Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Pemindahan ibu kota negara indonesia ke kalimantan timur menyebabkan perekonomian masyarakat setempat menjadi menurun karena pemanfaatan lahan yang tidak diberikan imbalan cukup oleh pemerintah sehingga menimbulkan konflik antara pemilik lahan dengan pemerintah.

Masyarakat mengaku tidak pernah diajak musyawarah terkait dengan pembangunan ibu kota baru di lahan yang mereka miliki. Hal ini dibenarkan oleh beberapa warga yang diwawancarai oleh jurnalis Najwa Shihab di daerah pemindahan ibu kota yakni kalimantan timur.

Pemindahan ibu kota negara di daerah kalimantan timur menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat yakni khawatir mata pencaharian, daya saing sumber daya manusia, ketersingkiran dan hak atas tanah.

Baca juga: Kalimantan Timur: Peluang Pembangunan Jangka Panjang dan Ibu Kota dalam Visi Nusantara

Masyarakat khawatir bukan dalam arti tidak setuju pemindahan ibu kota ke kalimantan timur tetapi mengharapkan pemerintah memperdulikan kondisi masyarakat setempat yakni memberikan imbalan cukup terhadap hak atas tanah yang tergolong dalam peta ibu kota negara.

Selain kontra terhadap pemindahan ibu kota negara, terdapat beberapa juga yang pro atas tindakan pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara, yakni dengan alasan banjir yang semakin lama semakin parah serta kepadatan penduduk yang tinggal di daerah kota jakarta sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Alasan tersebut yang menjadi dasar perpindahan ibu kota negara sehingga sampai saat ini ibu kota negara sudah mulai pembangunan sarana dan prasarana.

Berdasarkan pro dan kontra terhadap pemindahan ibu kota negara, maka dapat dianalisis berdasarkan teori pembangunan.

Menurut (Digdowiseiso 2020), Teori pembangunan dalam ilmu sosial terdiri dari dua yaitu modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan, ketergantungan, dan sistem dunia sesuai dengan klasifikasi.

Berdasarkan teori pembangunan tersebut maka dalam pemindahan ibu kota negara baru, pemerintah harus memperhatikan situasi ekonomi masyarakat setempat, serta antusiasme masyarakat kalimantan timur dalam menyambut ibu kota baru.

Pemindahan ibu kota negara ditinjau dari segi geografis dan sumber daya manusia yang cukup sehingga dalam memutuskan pemindahan ibu kota dapat terlaksana dengan baik. Dalam paradigma teori ketergantungan, masyarakat setempat khawatir tentang kehidupan mereka dan anak-anak mereka ke depan karena tidak mampu bersaing terhadap pendatang yang akan berdomisili nantinya di tempat ibu kota baru, sehingga terjadi penyingkiran dan keterbelakangan terhadap masyarakat pribumi.

Menurut penulis pemindahan ibu kota negara baru merupakan tindakan yang benar dan tepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari berbagai fenomena yang selama ini terjadi di jakarta, namun hendaknya pemerintah selalu memperhatikan masyarakat setempat yakni masyarakat Kalimantan Timur agar tidak terjadi kekhawatiran yang berlebihan serta pemerintah memberikan imbalan hak atas tanah yang tergolong dalam peta ibu kota negara baru terhadap masyarakat.

Baca juga: Strategi Pengembangan SDM Pegawai di IKN Nusantara

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara, dengan alasan yang beragam. Contoh berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara.

Sebagai salah satu contohnya, pertama, Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. Kedua, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibukotanya pindah dari Seoul ke Sejong. Ketiga, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat kota pesaingnya, seperti Nanjing yang memudar oleh Shanghai. Keempat, akibat menurunnya suatu dinasti atau budaya, akhirnya ibu kota yang ada menjadi pudar dan kalah pamor seperti yang terjadi di Babilon dan Cahokia.

Pengalaman negara dalam pemindahan ibu kota salah satunya adalah negara india. Pada tahun 1912 negara india melaksanakan perpindahan ibu kota dengan alasan posisinya di utara India, yang membuatnya lebih nyaman bagi Inggris untuk mengatur wilayah yang mereka kuasai.

Pemerintahan kolonial juga menghadapi oposisi besar di Calcutta, pusat sastra di mana gerakan nasionalis tumbuh setiap hari, dengan seruan untuk memboikot barang-barang Inggris dan pengeboman pejabat. Urbanisasi yang cepat telah membuat kota ini menjadi salah satu kota yang paling tercemar di dunia.

Delhi hari ini adalah tempat hiruk pikuk urbanisasi. Pencakar langit, mal, dan komunitas yang terjaga keamanannya tumbuh dari lahan pertanian di tepi timur kota. Truk mengalir dari jalan raya ke pabrik di sepanjang utaranya. Pemindahan ibu kota negara india ini dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, (Manan and Suprayitno 2020).

Baca juga: Resistensi ASN Pindah ke IKN, Solusinya?

Berdasarkan pemindahan ibu kota di berbagai negara tersebut diatas, setiap negara memiliki pengalaman yang berbeda-beda, namun dalam paper ini dapat disimpulkan bahwa menurut (Of 2005), Pemindahan ibu kota sangat bermanfaat dalam memecahkan masalah kenegaraan yang dialami serta menjadi inovasi baru dalam menegakkan keadilan. 

Penulis: Marelius Baene
NIM/Angkatan: 21230008/2021
Mata Kuliah: Analisis Teori Kebangsaan dan Pembangunan
Dosen Pengampu: Dr. Maria Montessori M.Ed., M.Si dan Susi Fitria Dewi S.Sos., MSi., Ph.D  
Program Studi : Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S2)

Daftar Pustaka

Digdowiseiso, Kumba. 2020. Teori Pembangunan Daerah. http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku Teori Pembangunan.pdf.

Manan, Abd Muluk bin Abd, and Hitapriya Suprayitno. 2020. “Preliminary Overview of Several Capital Relocations in Relationship with a Plan of Indonesian Capital Relocation.” Journal of Infrastructure & Facility Asset Management 2 (1): 73–90. https://doi.org/10.12962/jifam.v2i1.6966.

Of, Epartment. 2005. “CApital CIty RElocation : The SEarch For An Alternative Modernity R Ajiv R Awat W Inter 2005.”