Urbanisasi dan Tantangan Pangan di KalTim: Dampak Pindahnya Ibukota ke IKN Nusantara

Tantangan Pangan di KalTim
Sumber foto: istockphoto

Salah satu yang akan menjadi dampak yang sangat signifikan dengan dipindahkannya ibukota negara ke Kalimantan Timur adalah terjadinya urbanisasi secara besar-besaran, yang pastinya akan terjadi pada dekat ini. Fenomena ini melibatkan migrasi massal penduduk lokal ke daerah tersebut dan menarik pendatang baru yang mencari kesempatan di pusat pemerintahan baru.

Meskipun perpindahan ini menjanjikan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, efeknya langsung terlihat dalam peningkatan permintaan untuk makanan dan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk mengelola pertumbuhan populasi yang cepat dan memastikan ketersediaan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah, urbanisasi ini menimbulkan tantangan nyata.

Strategi pembangunan yang berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan IKN Nusantara bergantung pada investasi sektor swasta dan kebijakan publik. Adapun kebijakan publik dan investasi sektor swasta menjadi kunci dalam merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan untuk mendukung perkembangan IKN Nusantara.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, perkembangan IKN Nusantara harus mempertimbangkan ketahanan pangan sebagai salah satu aspek penting yang harus dijaga sebagai bagian dari ketahanan nasional.

“Pada saatnya nanti Ibu Kota Negara yang semula berada di Provinsi DKI Jakarta berpindah ke IKN Nusantara. Bapak Presiden telah memberikan pernyataan bahwa Upacara Kemerdekaan 17 Agustus pada 2024 dilaksanakan di IKN. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi aspek yang penting dan Bapanas siap mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang optimal,” ujar Sarwo.

Dengan pertumbuhan populasi yang cepat di Kalimantan Timur, tekanan signifikan mulai dirasakan terhadap stok pangan lokal. Keberlanjutan pemenuhan kebutuhan penduduk yang terus bertambah memaksa pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas dengan meningkatkan volume impor bahan pangan dari luar pulau.

Meskipun keputusan ini dianggap sebagai respons yang mendesak untuk memastikan pasokan pangan yang memadai, kenaikan tingkat impor pangan justru berdampak serius, khususnya pada ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat setempat.

Tantangan ini semakin menegaskan perlunya strategi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitatif pasokan pangan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan impor yang diterapkan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang eksponensial di daerah ini.

Jumlah impor makanan yang meningkat secara otomatis menimbulkan masalah ekonomi yang signifikan, terutama untuk harga makanan lokal yang terpengaruh. Peningkatan harga ini tidak hanya menciptakan perbedaan ekonomi yang semakin besar, tetapi juga dapat menimbulkan masalah ekonomi yang nyata bagi orang-orang yang kurang mampu, menciptakan kesenjangan sosial yang lebih dalam dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar.

Sektor pangan tidaklah satu-satunya yang mengalami dampak ekonomi yang merambat ini; sebaliknya, kenaikan harga pangan lokal menciptakan gelombang efek domino yang melibatkan berbagai sektor ekonomi, karena pangan adalah komponen penting yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat.

Oleh karena itu, solusi yang efektif dan berkelanjutan harus dibuat melalui pendekatan holistik yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan.

Untuk mengatasi tantangan kompleks ini, pemerintah setempat perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terarah dan penuh pertimbangan. Pertama-tama, diperlukan peningkatan yang signifikan dalam produksi pangan lokal melalui implementasi program-program yang tidak hanya mendukung pertanian lokal, tetapi juga mendorong inovasi teknologi serta memberikan pelatihan yang memadai bagi para petani.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan tentang maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kalimantan Timur.

“Dinas Pertanian harus melakukan upaya pencegahan agar alih fungsi lahan pertanian tidak terjadi lagi,” kata Anggota Komisi II DPRD PPU, Syarifuddin HR, Senin (6/11/2023).

Politikus Partai Demokrat ini menekankan, pemerintah daerah harus melakukan upaya agar petani di Benuo Taka tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan kelapa sawit maupun karet. PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), harus mengambil langkah untuk mempertahankan dan memperluas area lahan pertanian. Sebab kedepan, kebutuhan pangan di IKN akan terus mengalami peningkatan.

“Mengenai ketahanan pangan, Pemkab PPU dan Pemprov Kaltim harus membuat perencanaan terkait pengembangan lahan pertanian di PPU untuk menyongsong pemindahan ibu kota negara,” ujarnya.

Dalam konteks ini, penganekaragaman pertanian sangat penting untuk diperhatikan karena dapat memberikan solusi dalam jangka panjang dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dengan melibatkan petani, ahli pertanian, dan pelaku industri pangan lokal. Selain itu, peningkatan infrastruktur distribusi makanan diperlukan untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan ini.

Ini akan memastikan bahwa pasokan sampai ke pelanggan dengan tingkat efisiensi yang optimal. Oleh karena itu, untuk membangun ekosistem distribusi pangan yang berkelanjutan dan efisien, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal harus bekerja sama dengan baik.

Pemerintah juga perlu menjalankan peran aktif dalam memperkuat regulasi dan kebijakan yang mampu memberikan dukungan yang kokoh terhadap ketahanan pangan. Langkah ini melibatkan penyusunan kebijakan yang tidak hanya mendorong produksi pangan lokal, tetapi juga mengimplementasikan kontrol yang ketat terhadap impor pangan.

Transparansi menjadi unsur krusial dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pangan, memberikan kepastian kepada produsen dan konsumen mengenai arah dan tujuan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang terbuka dan responsif, hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan landasan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai kesimpulan, urbanisasi besar-besaran yang dipicu oleh pindahnya ibukota ke IKN Nusantara telah membawa dampak signifikan pada ketersediaan pangan di Kalimantan Timur. Tantangan ini menuntut respons yang cepat dan efektif dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan.

Melalui langkah-langkah strategis, termasuk memperkuat produksi lokal, infrastruktur distribusi, dan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan, Kalimantan Timur dapat menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak merugikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan demikian, upaya kolaboratif ini diharapkan tidak hanya menangani krisis ketersediaan pangan tetapi juga membentuk dasar yang kokoh untuk mewujudkan ketahanan pangan jangka panjang di Kalimantan Timur.

Penulis:

Aulia Salsabila Zahirah
Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang

Editor: Ika Ayuni Lestari

Bahasa: Rahmat Al Kafi

Ikuti berita terbaru di Google News

Pos terkait

Kirim Artikel Opini, Karya Ilmiah, Karya Sastra atau Rilis Berita ke Media Mahasiswa Indonesia
melalui WhatsApp (WA): 0822-1088-8201
Ketentuan dan Kriteria Artikel, baca di SINI