Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teraturm seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, dll.
Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaanya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya mengalir dari atas kebawah.
Baca juga: Birokrasi Lingkungan: Bersih atau Kotor?
Birokrasi di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai organisasi yang tidak efisien dan berbelit-belit untuk mengurusi hal-hal tertentu misal, pengurusan surat dokumen kependudukan. Banyak ditemukan praktik suap-menyuap yang dilakukan agar mempercepat proses pengurusan dokumen tersebut. Hal tersebut menjadi lumrah dikarenakan terlalu seringnya hal tersebut dilakukan dan seakan menjadi rahasia umum.
Birokrasi seharusnya memberikan makna hal yang positif seperti yang dikatakan Max Weber dan Harold Laski, tentang birokrasi adalah organisasi yang membantu masyarakat dalam mencapat tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien. Dan sebagai organisasi legal-rasional yang bekerja secara efisien dan efektif.
Tetapi di Indonesia justru sebaliknya, birokrasi di Indonesia dipenuhi dengan patologi (penyakit), tidak efisien dan tidak efektif.
Baca juga: Generasi Milenial, Kebuntuan Birokrasi dan Kebocoran Lainnya
Birokrasi Indonesia seakan memaksa mengikuti alur agar kepentingan masyarakat cepat ditangani. Oleh karenanya birokrasi seperti ini tidak bermanfaat bagi rakyat, bahkan merugikan rakyat, maka harus adanya pembenahan total yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Di zaman modern seperti ini seharusnya sudah ada inovasi untuk memanfaatkan teknologi yang tengah berkembang pada saat ini, seperti contoh pengurusan berbasis online.
Apakah harus terus bertahan dengan sistem orde lama yang tidak efisien dan efektif?
Penulis: Alfian Adam Samudra
Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
