Pernahkah kita melihat kinerja para birokrasi secara langsung? Ataukah pernahkah kita menganalisis kualitas kerja para birokrasi di beberapa instansi? Sebagian orang pernah mengamatinya, dan hal yang pernah mereka dapatkan adalah lambatnya kerja dari salah satu instansi negara bahkan kecenderungan untuk keuntungan pribadinya.
11 November 2019 telah dibukanya pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil atau biasa disebut CPNS. Pada pendaftaran CPNS sekitar 5.021.071 orang di berbagai instansi baik dari departemen pemerintah pusat, kedinasan daerah dan instansi ahli.
Berdasarkan pengamatan saya meskipun banyaknya kloter pendaftaran CPNS, masalah dari tubuh birokrasi masaih harus menjadi perhatian.Seperti,pembagian kerja yang tidak beroirentasi pada keahlian,penyalahgunaan wewenang,ketidak-profesionalitasnya tiap anggota ASN,dan promosi jabatan berdasarkan kedekatan dan bukan karena kinerja.
Kondisi seperti ini perlu diperhatikan dan diatasi agar calon ASN yang baru tidak mengikuti jejak yang sama oleh para ASN yang bermasalah. Bahkan dengan jumlah pendaftar CPNS yang begitu banyak, tidak memungkinkan kasus yang sama akan ter-ulang lagi. Menurut saya dari sekian banyak masalah dalam tubuh birokrasi pada dasarnya peluang mereka untuk membuat masalah dalam birokrasi dikarenakan masih ada regulasi yang tidak terstruktur baik atau regulasi yang tumpang tindih tidak hanya itu, moral dari para birokrasi menjadi sebab birokrasi itu ber-ulah.
Untuk itu perlu adanya regulasi yang kuat dan tidak tumpang-tindih. Regulasi itu harus bisa menciptakan transparansi dan professional. Tidak hanya itu, perlu adanya badan yang kuat dalam mengwasi kinerja para birokrasi. Serta mengadakan pendidikan dalam tubuh birokrasi.
Dalam masalah pelayanan,sebagian besar birokrasi dibidang pelayanan administrasi masih tebilang lambat dalam kinerjanya dan bahkan masih ada beberapa oknum ASN yang melalukan pungutan liar atau pungli seperti pembuatan E-KTP, sertifikat tanah ataupun pembuatan SIM, dan lain-lain.
Hal itu perlu menurut saya menunjukkan bahwa kinerja birokrasi masih belum profesional. Saran saya untuk penyeleksian CPNS harus berorientasi pada kompetensi dan profesionalitas karena mengingat penduduk yang semakin banyak maka angka kebutuhan pelayanan akan meningkat. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang mampu berkerja dengan cepat dan hasil yang baik.
Satu masalah yang menurut saya sangat krusial adalah promosi jabatan. Pengangkatan jabatan masih ada unsur nepotisme. Hal itu berdampak buruk bagi hierarki bahkan potensi suap jabatan menjadi lebih besar. Maka di sini peran pengawasan perlu ditegakkan dan mensosialisasikan tentang kesadaran hukum.
Pemimpin birokrasi di instansi-instansi negara harus jadi figur yang baik bagi bawahannya. Guna menciptakan birokrasi yang baik dan bersih. Birokrasi menjadi suatu hal yang paling penting baik bagi pemerintah ataupun terhadap masyarakat. Pemerintah tidak akan mampu berkerja sendiri, untuk itulah adanya birokrasi untuk membantu kerja pemerintah. Begitu juga birokrasi bagi masyarakat. Birokrasi juga telah diharuskan untuk mengabdi pada masyarakat salah satunya memberikan pelayanan bagi masyarakat (seperti pelayanan rumah sakit, administrasi seperti E-KTP, BPJS, Sertifikat Tanah, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya) dengan tujuan menciptakan kesejahteraan. Lalu bagaimana peran masyarakat dan pemerintah untuk menertibkan birokrasi?
Bagaimana Peran Pemerintah dan Masyarakat untuk Menciptakan Lingkungan Bersih dalam Birokrasi?Secara sederhananya, masyarakat sebagai pemegang hak untuk mendapatkan pelayanan dari birokrasi juga berhak menyampaikan kritik terhadap kinerja para birokrasi, untuk itu pentingnya ada sistem demokrasi antara masyarakat terhadap birokrasi,dan juga masyarakat harus bisa memberikan penilaian terhadap kinerja birokrasi.
Peran pemerintah juga menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, yaitu pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengeluarkan peraturan-peraturan birokrasi yang ampuh mengurangi KKN ataupun buruknya moral birokrasi. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengawasi kinerja birokrasi. Karena salah satu penentu keberhasilan kerja pemerintah adalah kualitas kerja dari para birokrasi.
Lingkungan Birokrasi Bersih. Untungnya Siapa?
Birokrasi diciptakan untuk berkerja di bawah pemerintah. Pekerjaan-pekerjaan itu beragam baik keamanan, pelayanan publik ataupun bantuan-bantuan sosial. Birokrasi dibagi di beberapa bidang kerja baik itu ahli ataupun administrasi lainnya. Birokrasi diberi tanggung jawab di setiap posisi kerjanya. Maka dari bidang dan tanggung jawabnya, birokrasi harus ada output positif untuk publik seperti:
- Pelayanan yang baik
- Keinginan masyarakat terpenuhi
- Ada peningkatan perekonomian yang baik dari birokrasi
- Membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan menjadi cita-cita yang ingin digapai masyarakat Indonesia, birokrasi menjadi distributor dari kesejahteraan masyarakat, contohnya kegiatan-kegiatan sosial dan administrasi dari birokrasi. Apabila lingkungan birokrasi bersih, maka akan sangat mudah untuk mengoptimalkan kesejahteraan seperti:
- Pemberian subsidi bahan pokok dari pemerintah ataupun lembaga sosial.
- Penyediaan pelayanan keutuhan seperti pelayanan rumah sakit, puskesmas dll.
- Pemberian subsidi bantuan penyediaan kebutuhan kerja seperti subsidi bibit padi untuk pertanian.
- Pendataan masyarakat yang dianggap layak diberi bantuan sosial.
- Penanganan masalah lingkungan.
- dll.
Dari penjabaran ini, dapat kita simpulkan bahwa faktor penentu kesejahteraan tidak selalu dari individu mereka, melainkan ada pihak lain yang mendorong kesejahteraan tersebut contohnya birokrasi. Apabila organisasi dalam birokrasi kotor seperti KKN, feodalis, regulasi politisasi birokrasi yang menghambat kinerja dalam birokrasi, maka akan sangat sulit untuk mencapai kesejahteraaan. Namun bila lingkungan birokrasi itu bersih, akan sangat mudah mencapai kesejahteraan, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi tanpa pandang bulu.
Tidak terlepas dari itu, peran pemerintah dan masyarakat dapat mendorong kinerja dari para birokrasi. Masyarakat dapat menilai kinerja birokrasi, sedangkan pemerintah dapat memberbaiki regulasi yang menghambat kerja birokrasi.
Dampak dari bersihnya birokrasi sudah pasti akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, karena birokrasi berfungsi memberikan pelayanan, bantuan dan keamanan untuk masyarakat.
Riko Alpauzi Roni
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi
