Di tengah gempuran baliho, iklan digital dan konten kampanye yang semakin personal, ada satu strategi yang kian sering digunakan para politisi: nostalgia budaya. Dalam dunia pemasaran politik, nostalgia bukan barang baru. Tapi belakangan, Ia tampil semakin eksplisit, terutama lewat media populer.
Salah satu contoh paling nyata adalah Rano Karno, aktor legendaris pemeran Si Doel Anak Sekolahan yang kini berkiprah di dunia politik. Dalam banyak kemunculannya, Rano tidak datang sebagai politisi “biasa”, melainkan sebagai perpanjangan dari karakter Si Doel. Ia membawa serta citra tokoh lama yang akrab di televisi nasional selama lebih dari dua dekade.
Yang menarik, strategi ini tidak bekerja dalam ruang kosong. Ia sangat bergantung pada media sebagai mesin pencipta memori kolektif. Tanpa keberadaan sinetron Si Doel, yang tayang di RCTI sejak akhir 90an dan diulang-ulang di berbagai saluran TV hingga kini—tidak akan ada basis nostalgia yang bisa diolah secara politis.
Dalam konteks ini, media bukan sekadar latar. Media adalah produsen ingatan dan kedekatan emosional. Ia membentuk citra, memperpanjang usia tokoh, dan mengubah karakter fiksi menjadi bagian dari identitas sosial. Maka ketika seorang politisi mengangkat simbol budaya populer, seperti Si Doel, yang sebenarnya Ia manfaatkan adalah produk media yang sudah melekat dalam benak publik.
Nostalgia, terutama yang dibentuk oleh tayangan televisi, menjadi salah satu komoditas politik yang paling efektif. Mengapa? Karena ia menyentuh ruang personal pemilih. Bukan lagi soal visi-misi, tapi soal “aku merasa kenal dia sejak kecil.” Ini bukan hanya strategi, tapi juga taktik psikologis yang kuat. Emosi menggantikan argumentasi.
Baca Juga: Generasi Muda dan Dilema Partisipasi Politik: Peduli atau Apatis?
Namun, pendekatan semacam ini menyisakan pertanyaan penting: apakah penggunaan nostalgia budaya populer bisa mendorong diskusi publik yang lebih substansial, atau justru menjauhkan kita dari debat kebijakan?
Ketika televisi membentuk Si Doel sebagai tokoh yang sederhana, cerdas, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal Betawi, maka citra itu ikut menempel pada Rano Karno. Apakah publik kemudian menilai gagasan politiknya, atau cukup puas dengan ingatan manis dari layar kaca?
Dalam hal ini, kita melihat adanya personalisasi politik yang difasilitasi media. Tokoh publik yang dikenal lewat media hiburan tidak perlu lagi membangun basis elektoral dari nol. Mereka hanya perlu “mengaktifkan kembali” kedekatan yang pernah ada di ruang privat pemirsa. Sinetron yang dulu menemani makan malam keluarga, kini berubah menjadi kendaraan politik.
Di sisi lain, strategi ini juga bisa menipiskan batas antara fakta dan fiksi. Apakah Rano Karno sebagai politisi benar-benar membawa nilai-nilai Si Doel, atau hanya meminjam tampilannya? Apakah pemilih dapat membedakan mana karakter yang dibentuk media dan mana realitas politik?
Baca Juga: Politik Identitas Ras dan Masa Depan Kebhinekaan Indonesia
Inilah tantangan yang ditawarkan politik berbasis nostalgia media yaitu pengaburan identitas politik oleh citra populer. Dan ini bukan hanya terjadi pada Rano Karno. Kita pernah melihat fenomena serupa dalam kasus Rhoma Irama, Dedi Mizwar, hingga Desy Ratnasari. Mereka semua adalah produk media yang kemudian masuk ke dunia politik, dengan membawa warisan citra yang tak terbangun lewat dialog politik, tetapi lewat layar kaca.
Tentu, bukan berarti tokoh-tokoh dari dunia hiburan tidak boleh terjun ke politik. Namun, publik perlu waspada terhadap bagaimana media bisa mempengaruhi persepsi politik secara tidak sadar. Kita tidak sedang menonton sinetron, kita sedang memilih pemimpin.
Baca Juga: Anak Muda Penentu Arah Politik Masa Depan
Di sinilah pentingnya literasi media. Masyarakat perlu lebih jeli membaca ulang citra yang ditawarkan media dan memilah antara narasi kultural dengan narasi politik. Jika tidak, kita akan terus memilih berdasarkan “kenangan bersama” daripada visi masa depan.
Di masa depan, strategi semacam ini bisa makin kompleks. Dengan algoritma media sosial, nostalgia tak hanya dibentuk oleh sinetron masa lalu, tapi juga oleh konten viral yang diproduksi secara terencana.
Figur-figur politik tidak lagi hanya hadir di baliho atau televisi, tetapi dalam video throwback, editan lucu, atau komentar netizen yang membentuk impresi tertentu. Dan ketika nostalgia dikemas sedemikian rupa, pemilih perlu lebih dari sekadar ingatan tetapi ia perlu kesadaran kritis.
Penulis: Awaluna Izzata
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
