Program “Gratispol” di Kalimantan Timur yang diusungkan oleh pasangan Rudy dan Seno, umumnya merujuk pada kebijakan serba gratis seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial—memang terdengar populis dan menarik secara politik. Tapi kalau dikritik secara tajam, ada beberapa masalah mendasar yang tidak bisa diabaikan.
Pertama, ilusi “gratis” itu sendiri bermasalah. Tidak ada layanan publik yang benar-benar gratis—semuanya tetap dibiayai dari APBD (uang pajak masyarakat). Ketika pemerintah terlalu agresif menjual narasi “gratis”, ini bisa menyesatkan publik seolah-olah layanan tersebut tidak memiliki biaya ekonomi.
Baca juga: Anggaran Besar untuk Program MBG Kurang Efektif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dampaknya, masyarakat bisa kehilangan kesadaran tentang pentingnya efisiensi anggaran dan akuntabilitas. Kedua, program seperti ini sering tidak berkelanjutan secara fiskal. Jika pendapatan daerah—terutama di Kalimantan Timur yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif seperti tambang—mengalami penurunan, maka program “gratis” ini berpotensi menjadi beban besar. Tanpa perencanaan jangka panjang, kebijakan ini bisa berubah dari solusi menjadi masalah fiskal yang serius.
Ketiga, ada risiko salah sasaran dan ketergantungan. Program gratis yang tidak berbasis data yang akurat sering kali dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Selain itu, kebijakan ini bisa menciptakan mental ketergantungan, bukan pemberdayaan. Masyarakat jadi lebih pasif dan menunggu bantuan, bukan didorong untuk mandiri.
Keempat, dari sisi kualitas layanan, program “gratis” sering berujung pada penurunan mutu. Ketika permintaan meningkat drastis (karena gratis), tapi kapasitas layanan tidak bertambah, hasilnya adalah antrian panjang, layanan yang terburu-buru, dan kualitas yang menurun. Ini sering terjadi di sektor kesehatan dan pendidikan.
Kelima, secara politik, program seperti ini cenderung lebih bersifat populis daripada strategis. Kebijakan ini sangat efektif untuk meningkatkan elektabilitas, tapi belum tentu menyelesaikan akar masalah seperti kemiskinan struktural, pengangguran, atau rendahnya kualitas SDM.
Kalau mau jujur, pendekatan yang lebih sehat bukanlah “semua gratis”, tetapi subsidi yang tepat sasaran, peningkatan kualitas layanan dan pemberdayaan ekonomi. Memberi gratis tanpa strategi ibarat menutup luka dengan plester tanpa mengobati penyebabnya.
Penulis: Ridho Haris Trih
Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Mulawarman
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
