Dalam kehidupan politik Indonesia, fenomena dinasti politik bukanlah hal yang baru. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya keluarga politik yang mendominasi panggung politik mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Seakan menjadi warisan yang tak terelakkan, dinasti politik ini terus dilakukan dan membentuk sebuah pola yang mendalam dalam struktur kepemimpinan Indonesia.
Dinasti politik ini menarik perhatian khalayak publik dan menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Banyak masyarakat yang kemudian mempertanyakan apakah dinasti politik ini hal yang adil dan wajar dilakukan dalam demokrasi di Indonesia.
Dinasti merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif, karena dinasti ini didasarkan pada darah dan keturunan dari segelintir orang. Dinasti politik adalah strategi politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan mewariskan kekuasaan yang ada tersebut kepada keturunan atau keluarga agar kekuasaan tersebut tidak hilang.
Baca juga : Manusia dan Kekuasaan yang Adil dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam
Dinasti politik ini tidak hanya terbatas pada tingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga di tingkat daerah. Dalam lingkup politik di Indonesia keluarga-keluarga politik memiliki pengaruh dan memegang kendali atas pemerintahan dan administrasi lokal. Sistem politik dinasti sebenarnya sudah sejak lama terjadi dan dijalankan di Indonesia, karena dinasti politik ini merupakan kekuasaan tradisional yang telah ada di Indonesia sejak berabad-abad silam.
Dinasti politik yang sangat menonjol di Indonesia adalah dinasti politik yang dilakukan oleh Hary Tanoesoedibjo. Hary Tanoe adalah pengusaha sukses yang juga merupakan pendiri dari Partai Perindo (Partai Persatuan Indonesia). Dalam dinasti politiknya, Hary Tanoe memainkan peran utama sebagai tokoh yang memimpin dan mengkoordinasikan upaya-upaya politik keluarganya.
Ia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya dan dunia bisnis untuk memperkuat posisinya dalam kancah politik. Keluarganya menempati berbagai posisi penting baik dalam partai politik yang ia dirikan, serta dalam struktur kekuasaan di berbagai tingkatan pemerintahan.
Fenomena dinasti politik dalam kehidupan politik Indonesia tidak muncul begitu saja, namun didasari oleh beberapa faktor yang mendasarinya.
Lantas apa saja faktor tersebut ?
- Pertama adalah karena budaya dan tradisi lokal memainkan peran penting dalam membentuk dinasti politik. Dalam beberapa masyarakat, terutama masyarakat tradisional, kepemimpinan seringkali dipandang sebagai sebuah warisan yang harus dilestarikan dan diwariskan pada anggota keluarga mereka. Hal ini kemudian diperkuat oleh pandangan bahwa kehormatan keluarga adalah hal yang utama, yang kemudian tercermin dalam dukungan politik yang kuat untuk anggota keluarga politik mereka.
- Kedua adalah seseorang yang sudah menjabat dalam pemerintahan cenderung memiliki kontrol atas sumber daya politik maupun ekonomi. Hal ini yang kemudian menjadi faktor pendukung bagi keluarga politik dalam mempertahankan kekuasaannya. Akses yang lebih mudah terhadap sumber daya ini memperkuat posisi mereka dalam panggung politik.
- Ketiga adalah karena adanya ambisi dan keinginan yang kuat dalam keluarga ataupun diri sendiri untuk memegang dan mewariskan kekuasaan. Ambisi untuk memegang kekuasaan merupakan dorongan dari lingkungan keluarga yang telah lama terlibat dalam politik. Dalam keluarga yang telah terlibat politik, anak-anak seringkali ditanamkan keyakinan bahwa kekuasaan itu adalah suatu kehormatan dan tanggung jawab yang harus dikejar.
Bagaimana hubungan antara dinasti politik dengan ideologi politik yang ada ?
Dinasti politik dan ideologi politik memiliki hubungan yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, ideologi politik seringkali dijadikan sebagai alat legitimasi bagi dinasti politik untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Dinasti politik menggunakan narasi ideologis untuk meyankinkan masyarakat bahwa kepemimpinan mereka sesuai dengan nilai yang dipegang oleh ideologi politik tertentu.
Mereka dapat mengklaim bahwa kekuasaan keluarga mereka adalah bentuk komitmen terhadap nasionalisme, demokrasi, atau bahkan keadilan sosial. Di sisi lain, ideologi politik juga dapat digunakan sebagai alat untuk menentang praktik dinasti politik. Masyarakat yang mengkritik menyoroti ketidaksesuaian antara dinasti politik dengan prinsip ideologis yang dipegang oleh pemerintah.
Mereka dapat menuntut adanya reformasi politik untuk mencapai visi yang lebih sesuai dengan nilai ideologis yang ada, seperti transparansi, partisipasi politik yang lebih luas, atau keadilan dalam pendistribusian kekuasaan. Hubungan antara ideologi politik dan dinasti politik sangat kompleks dan dinamis.
Baca juga : Literasi Digital sebagai Kunci Menghadapi Tantangan Hoaks dalam Kampanye Politik di Media Digital
Respon masyarakat terhadap dinasti politik sangat beragam tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya masing-masing negara. Di Indonesia, respon terhadap dinasti politik juga mencerminkan spektrum yang luas. Ada pihak yang menerima adanya dinasti politik sebagai bagian yang tak terhindarkan dalam realitas politik lokal. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan kuat dengan tradisi dan nilai-nilai kekeluargaan, dinasti politik mungkin dipandangan sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan.
Mereka melihat dinasti politik sebagai jaminan untuk menlanjutkan kebijakan yang sudah ada serta terbukti dan menjadi stabilitas politik di tengah perubahan yang ada. Di sisi lain, banyak pula masyarakat yang menolak dijalankan praktik dinasti politik tersebut. bagi beberapa orang, dinasti politik erat kaitannya dengan koupsi dan nepotisme. Dinasti politik ini kemudian mengurangi kesempatan bagi orang-orang di luar lingkaran keluarga politik untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Mereka memandang ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan politik untuk kepentingan pribadi dan keluarga mereka, sehingga merugikan sebagian besar masyarakat. Di beberapa daerah, terutama di daerah yang memiliki pengaruh dinasti politik yang kuat, akan timbul rasa apatis dari para pemilih. Mereka merasa bahwa suara yang mereka berikan tidak akan berpengaruh terhadap proses politik.
Baca juga : Yandri Susanto: Bhinneka Tunggal Ika Memiliki Peran dalam Menyelesaikan Persoalan Politik
Pemaparan dalam artikel di atas hanyalah sebatas opini dan pikiran dari penulis mengenai budaya dinasti politik dalam politik Indonesia. Dinasti politik telah menjadi hal yang lumrah dalam politik Indonesia. Dinasti politik ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Dalam perjalanannya, dinasti politik rentan terhadap nepotisme, korupsi, dan juga keterbatasan dalam partisipasi politik.
Dalam beberapa kasus, dinasti politik dapat memberikan stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan. Kita tidak boleh membiarkan dinasti politik menghalangi pembangunan demokrasi yang sehat dan inklusif. Menurut saya, reformasi politik yang mendalam diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan dinasti politik dengan memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi politik bagi seluruh masyarakat. Hal ini akan membawa kita menuju sistem poltik yang adil, inklusif, dan berdasarkan prinsip demokrasi yang sehat.
Jevanska Sefania
Mahasiswa Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya
Editor: Anita Said
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
