Nasabah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/WAL) tengah kebingungan lantaran proses likuidasi terhambat. Para instansi terkait dituding saling lempar tanggung jawab tentang server data nasabah.

Adanya perbedaan keterangan dari tiap instansi ketika ditanya mengenai data nasabah yang diperlukan untuk verifikasi polisi peserta likuidasi. Pihak polisi telah mengganti password server Wanaartha ketika melakukan penyitaan.

Sementara ini pihak tim likuidasi mengatakan sudah menyurati bareskrim dan OJK untuk meminjam data dari korban. Bareskrim dan OJK seharusnya bisa satu perahu, atau berjalan linier. Mengingat, tujuan utama dari proses ini adalah pengembalian dana nasabah.

Baca Juga: Membantu Membuka Akses Pasar yang Lebih Luas dengan Menjadi Fasilitator Pendamping (A2M) untuk Nasabah BTPN Syariah Surabaya yang Berprofesi sebagai Pedagang UMKM

Lain hal nya di samping polemik data nasabah, para pemegang polisi juga mempertanyakan mengapa penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit likuidasi Wanaartha harus melalui persetujuan Pemegang Saham Pengendali (PSP) terlebih dahulu. Pasalnya, PSP telah lama diketahui masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai buron tersangka Wanaartha, dan diduga ikut membawa kabur uang milik para korban.

*Siap Bantu Kasus Wanartha: Yli Pertemukan Korban dengan Wapres untuk Audiensi*.

Mengenai polemik kasus wanaartha yang tak kunjung usai ini, Yuristen Legal Indonesia hadir untuk membantu para korban mendatangi istana guna bertemu Wakil Presiden RI untuk melakukan audiensi terkait dengan penyelesaian kasus Wanaartha.

Menurut Dr. Rohman Hakim SH.,MH selaku ketua Yuristen Legal Indonesia audeinsi dengan Wakil Presiden Indonesia ini dirasa perlu karena Bapak H. Ma’aruf Amiin merupakan sosok yang begitu peduli dengan masyarakat dan menerima para korban untuk melakukan audiensi untuk menemukan solusi yang terbaik.

Baca Juga: Menjamurnya BPO di Yogyakarta Lowker Terbuka Menyejahterakan kah?

Para korban berharap agar uang yang mereka taruh di wanaartha dapat dikembalikan, para korban juga berharap bahwa dengan adanya audiensi dengan Wakil Presiden dapat menemukan solusi konkrit terkait persoalan kasus Wanaartha yang semakin tidak jelas keberadaannya.

Para korban kartel asuransi juga mendesak agar OJK segera bertanggung jawab dan jika keberadaan OJK perlu dirombak keberadaannya di bawah menetri keuangan.