New Normal menjadi perbincangan baru ditengah masyarakat. New normal dapat diartikan sebagai kebiasaan baru atau normal baru, sebuah perilaku baru yang diterapkan oleh negara yang berdampak Covid 19 kepada masyarakatnya. Pasalnya kebijakan ini menimbulkan kontradiktif ditengah masyarakat karena kebijakan new normal seperti tak memungkinkan penerapannya untuk saat ini mengingat kasus positif Covid 19 yang kian hari terus bertambah.
Dalam pelaksanaannya, new normal direncanakan akan segera diterapkan di Indonesia. Pilihan ini diambil mengingat dampak yang ditimbulkan Covid 19 cukup besar terutama di bidang ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik yang merupakan roda penggerak kehidupan dalam sebuah negara dapat berhenti apabila tidak diberikan inovasi dan solusi pengembangannya. Terlebih lagi ditengah pandemik seperti ini. Dalam bidang ekonomi misalnya, kalangan ekonomi kebawah seperti buruh, penarik becak, pedagang pasar tradisional, ojek online, supir bus, dan lainnya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan harian dikarenakan penerapan physical distancing. Ekonomi masyarakat kalangan bawah juga terhenti akibat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah setempat. Dalam lingkup yang lebih besar misalnya, ekspor-impor mengalami kelesuan. Perusahaan-perusahaan di berbagai sektor mulai menghentikan kerjanya. Salah satunya penghentian produksi yang mau tidak mau harus dilakukan PT. AIDA Rattan Industri yang merupakan salah satu perusahaan furnitur yang menjual produk berbahan rotan ke pasar Asia, Amerika dan Eropa. Kemudian lagi, covid 19 telah menimbulkan pembatalan penerbangan yang tentunya juga merugikan ekonomi negara dan juga penurunan pengunjung wisatawan mancanegara, padahal ekonomi Indonesia cukup bergantung pada sektor pariwisata. Skenario terberat kemungkinan yang akan terjadi pada perekonomian Indonesia adalah meningkatnya kasus kemiskinan dan angka pengangguran yang bertambah.
Lain lagi didalam bidang politik dan pemerintahan, covid 19 telah membawa dampak tersendiri bagi perpolitikan Indonesia. Di awal kejadian munculnya corona diberbagai negara, pemerintah Indonesia masih membuka akses dengan dunia luar. Kebijakan ini menimbulkan kritik karena dianggap tidak mementingkan keamanan negara. Karena hal inilah, pemerintah dianggap lambat dalam mengantisipasi virus covid 19. Munculnya suspect dan positif covid 19, panic buying, dan harga masker dan hand sanitizer yang meninggi, dan usulan menyediakan kedua jenis barang tersebut di tempat umum akhirnya menjadi beban pemerintah. Belum lagi, permintaan kebijakan lockdown yang tidak mendapatkan respon apapun dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah mengambil kebijakannya sendiri untuk menerapkan lockdown lokal.
Melihat bagaimana Korea Selatan yang baru saja menerapkan New Normal, setelah dianggap sebagai negara yang berhasil menangani covid 19, kasus baru Covid 19 kembali mendatangi negeri ini. Negara ini dapat menjadi contoh kepada negara lain bahwa sembuhnya seluruh pasien covid 19 belum menjamin bahwa sudah terbebas dari virus ini. Dari sini kita dapat bercermin bagaimana seharusnya mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan pandemi covid 19 bahwa penerapan new normal tidak hanya melihat dari sisi luarnya saja dengan sudah tiadanya pasien corona tetapi kita juga harus mengantisipasi dengan lingkungan kita karena virus bisa saja masih bertebaran dimana-mana.
Bila diperhatikan, sebenarnya alasan new normal untuk mengembalikan perbaikan ekonomi dan politik memiliki tujuan yang cukup baik. Tetapi, jika dilihat dari sisi resiko, mengingat bagaimana pengalaman negara Korea Selatan sebagai salah satu contoh pengalaman, menjadikan kita harus sadar akan kerentanan peningkatan kasus covid 19. Ada beberapa fakta mengenai pengaruh new normal terhadap perkonomian yaitu; Pertama yaitu proses pemulihan akan berjalan lambat, ini karena masyarakat tentunya juga mengkhawatirkan terhadap kesehatan dan keselamatan dirinya. Kedua, new normal yang terburu-buru menimbulkan ketidaksiapan dikarenakan bagi pelaku usaha kecil, mereka tidak memiliki dana yang cukup tanpa bantuan pemerintah. Ketiga, bisnis akan berubah dimana masyarakat kebanyakan akan beralih dengan berbelanja secara digital. Keempat, protokol kesehatan akan semakin ketat dalam dunia usaha. Kelima, pengusaha optimistis new normal pulihkan perekonomian. Keenam, pabrik harus dapat menyesuaikan jam kerja saat new normal. Dari fakta tersebut, potensi dari kebijakan new normal memang ada untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, tetapi kebijakan ini juga bisa menimbulkan potensi kasus baru.
Dalam rencana penerapan new normal, perpolitikan Indonesia juga akan berdampak dari segi politik pembangunan, ekonomi dan sosial budaya. Tiap kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tentunya akan menjadi sorotan dan menjadi penentu apakah pemerintahan kali ini dapat dikatakan berhasil dalam menangani bencana wabah yang menimpa pemerintahan sekarang.
Menurut penulis, dilihat dari kondisi sekarang, penerapan new normal sejatinya cenderung berdampak yang tidak diharapkan dan semua lapisan belum tentu siap menerapkan kebijakan baru ini, tetapi semua bergantung kepada keputusan pemerintah bagaimana langkah yang akan diambil selanjutnya agar tidak melumpuhkan ekonomi dan politik didalam negeri dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sinergitas pemerintahan pusat dan daerah diharapkan dapat memberikan inovasi dan resolusi baru dalam menghadapi tantangan dimasa akan datang.
Terimakasih untuk para pembaca yang telah membaca tulisan ini. Semoga bermanfaat.
Rafika Zhalila
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala
Editor : Muflih Gunawan
Baca juga:
New Normal sebagai Langkah Awal Pemulihan Perekonomian dan Politik
New Normal: Langkah Tepat Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi?
Siapkah Indonesia Terapkan New Normal?
