Di daerah Madura yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah seorang petani, terutama di daerah pamekasan yang mana sekarang sudah memasuki musim tembakau dan para petani sudah mulai berbondong-bondong untuk menanam tembakau, yang mana harapan para petani tembakau agar penghasilan mereka akan bertambah dan dapat memenuhi ekonomi keluarganya.
Namun harapan mereka tak sesuai, sebab pemerintah yang kerap menaikkan harga bea cukai sehingga petani tembakau mendapatkan hasil yang sedikit, bahkan ada yang hanya mendapatkan modalnya kembali.
Oleh karena itu sekarang marak atau banyak sekali rokok ilegal sebab para petani dan pengusaha tembakau lebih memilih menjual hasil tembakau mereka kepada pengusaha rokok ilegal. Dengan menjual hasil tembakau mereka kepada pengusaha rokok ilegal mereka mendapatkan hasil yang lebih banyak dan keuntungan yang berlimpah karena tidak ada bea cukai dari pemerintah.
Kita dapat melihat di salah satu kabupaten yang ada di Madura yaitu pamekasan yang mana di setiap kecamatan kita dapat menemukan pabrik rokok legal maupun rokok ilegal.
Sehingga dengan adanya rokok ilegal ini berdampak baik bagi sebagian ekonomi masyarakat, Namun ada dampak buruk juga bagi pemerintah dan merugikan bagi negara, peredaran rokok ilegal ini sangat masif atau banyak, sehingga tersebar ke beberapa kota di indonesia. Dengan banyaknya peminat rokok ilegal ini yang tergolong murah, rokok ilegal kurang diminati karena anak remaja lebih memilih rokok ilegal yang tergolong murah.
Naiknya bea cukai rokok menjadi ancaman baru bagi petani tembakau di madura karena beberapa alasan pertama, kenaikan harga rokok akibat cukai yang lebih tinggi dapat menurunkan permintaan konsumen yang berdampak langsung pada turunnya permintaan tembakau sebagai bahan baku utama.
Hal ini berisiko menurunkan penjualan dan pendapatan petani. Kedua, industri rokok kemungkinan besar akan menekankan harga beli tembakau untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi yang merugikan petani karena harga jual tembakau bisa turun.
Perubahan kebijakan cukai yang terus-menerus menciptakan ketidakpastian pasar sehingga menyulitkan petani tembakau dalam merencanakan produksi.
Baca Juga:Â Peredaran Rokok Ilegal Bikin Negara Bangkrut
Selain itu, produksi tembakau yang menurun drastis membuat para petani tembakau dan pengusaha tembakau berfikir untuk mencari keuntungan dengan menjual hasil tembakau kepada pengusaha rokok ilegal yang mana pendapatan mereka bertambah serta dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.
Namun pemerintah bea cukai rugi, karena mereka beranggapan dengan menaikkan harga cukai orang-orang akan sedikit yang merokok dan populasi perokok akan berkurang.
Namun malah sebaliknya, semakin banyak peminat di kalangan anak muda karena adanya rokok ilegal seharusnya pemerintah juga memperhatikan petani-petani tembakau yang mana rata- rata di daerah pamekasan mata pencaharian atau ekonomi keluarganya bergantung pada hasil pertaniannya.
Oleh sebab itu pemerintah memberikan fasilitas dan keyakinan finansial kepada para petani agar mereka tidak ragu dan khawatir menjual hasil panennya dengan harga yang sudah pasti. Dengan adanya ( DBHCHT ) Dana Bagi Hasil Tembakau ini yaitu upaya untuk mendukung kesejahteraan petani tembakau dan pengembangan sektor pertanian.
Pemerintah telah mengimplementasikan program ini, dengan tujuan untuk memberikan insentif dan dukungan finansial kepada daerah penghasil tembakau sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup petani serta memperkuat ekonomi lokal.
Oleh karena itu kebijakan petani dapat lebih tenang dan bisa lebih mengembangkan lahan pertaniannya sebab mereka juga mendapatkan hasil dari hal tersebut.
Dengan berjalannya program seperti itu pemerintah tidak rugi dan petani tidak perlu khawatir terhadap hasil kebunnya sebab tembakau termasuk penyumbang keuangan negara. Seperti yang kita ketahui bahwa industri rokok memiliki peran penting dalam perekonomian Nasional dan cukai rokok merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi APBN.
Industri rokok juga merupakan salah industri yang menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang sangat besar di Indonesia. Selain itu, geliat industri rokok tentu memberikan keuntungan besar bagi petani tembakau karena semakin tinggi produksi rokok maka akan semakin tinggi pula permintaan tembakau sebagai bahan baku. Namun, disisi lain dari dampak negatif industri rokok adalah ancaman kesehatan bagi generasi penerus bangsa.
Rokok dapat menjadi bahaya bagi kesehatan masyarakat terutama generasi muda. Kebijakan menaikkan tarif cukai rokok memang dapat memberikan dampak positif karena kenaikan cukai dapat meningkatkan harga rokok yang kemudian berimbas pada penurunan konsumsi rokok di masyarakat.
Semakin berkurangnya konsumsi rokok maka akan semakin berkurang permintaan tembakau sebagai bahan baku, tentu mengancam kesejahteraan petani tembakau. Pemerintah juga harus bijak dalam merumuskan kebijakan terkait dengan cukai rokok.
Baca Juga:Â Yuk Mari Hidup Sehat tanpa Rokok!
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) harus dialokasikan secara adil, serta petani juga harus mendapatkan porsi dari DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. DBHCHT yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dapat dianggarkan untuk bantuan bibit, pupuk, alsintan pra dan pasca panen dan lainnya.
Oleh sebab itu dengan adanya program ini maka petani akan menjual hasil tembakaunya kepada pemerintah yang hampir membuat pabrik rokok ilegal tidak mendapatkan suplai dari pengusaha tembakau.
Karena tidak adanya bahan baku, pengusaha rokok ilegal akan tutup dengan sendirinya dan berdampak baik bagi petani, pemerintah, dan masyarakat jika pemerintah menerapkan DBHCHT.
Namun jika pemerintah hanya terus menaikkan cukai agar sedikitnya peminat rokok, petani tembakau, dan pengusaha rokok, maka semakin banyak rokok ilegal yang murah dan banyak peminatnya dari kalangan orang dewasa hingga anak remaja.
Pengusaha rokok legal pun akan mendapatkan banyak suplai dari pengusaha tembakau dan petani, sebab mereka juga ingin mendapatkan keuntungan untuk bisa memenuhi ekonomi keluarga nya, jika pemerintah tidak menerapkan hal kebijakan itu kepada petani dan merugikan bagi pemerintah itu sendiri.
Penulis: Moh. Arif Wildan
Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang
Editor: I. Khairunnisa
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
