Selama masa pandemi, pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak anggaran negara demi memulihkan ekonomi dengan membantu masyarakat yang sangat terdampak. Bantuan-bantuan tersebut menyasar beberapa kalangan seperti mereka yang di-PHK, pelajar yang harus belajar online, maupun pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Program seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih terus diberikan.
Bantuan Pemerintah terhadap UMKM
Untuk mendukung dunia usaha, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR dan non-KUR, dan BPUM (Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro. Selain itu, untuk membantu tenaga kerja, pemerintah mengeluarkan subsidi upah/gaji bagi pekerja/buruh yang dicairkan dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan dan menjalankan program kartu prakerja.
Terakhir, dengan berubahnya system pembelajaran yang kini membutuhkan kuota internet, pemerintah memberikan subsidi kuota melalui kuota belajar kemendikbud yang mencakup seluruh jenjang Pendidikan.
Menurut data website kemenkeu, saat ini subsidi untuk bunga KUR dan non-KUR telah terealisasi sebesar masing-masing Rp1,69 triliun (data per 16 Oktober) dan Rp2,21 triliun (per 26 Oktober). Untuk pelaku usaha mikro yang terdampak juga masih diberikan Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), yang per tanggal 21 Oktober 2020 telah disalurkan sebesar Rp21,97 triliun untuk 9,15 juta pelaku usaha.
Bantuan Tunai langsung dari Pemerintah terhadap Pekerja/Buruh
Subsidi upah/gaji bagi pekerja/buruh juga terus dicairkan dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan yang realisasinya telah mencapai sebesar Rp14,88 triliun untuk 12,40 juta orang pekerja/buruh, dengan penyalurannya didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan.
BLT untuk keluarga kurang mampu dan bantuan sosial (Bansos) yang telah berjalan sebelumnya memiliki banyak kritikan. Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan ini diketahui banyak yang salah sasaran. Bukannya diberikan kepada keluarga yang kurang mampu, bantuan ini justru diterima oleh keluarga yang tidak mengalami kesulitan.
Selain BLT, program yang paling banyak mendapat kritik adalah terkait kartu prakerja. Kurang lebih Rp 20 triliun dikeluarkan dengan 5,6 juta penerima bantuan, masing-masing Rp 3,55 juta (termasuk untuk pelatihan). Pelaksanaan program kartu prakerja menuai kritik dari berbagai kalangan termasuk ekonom. Bermitra dengan platform digital sebagai program pelatihan, kartu prakerja dinilai tidak ada transparansi dan standar dalam penetapan harga pelatihan. Sehingga, memiliki potensi besar untuk merugikan peserta pelatihan.
Bantuan Pemerintah yang Tidak Sesuai dengan Target
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, tentu sangat membantu masyarakat untuk bertahan di tengah kesulitan ini. Namun, sayangnya hal ini tidak dilakukan pemerintah dengan baik secara menyeluruh. Menggunakan anggaran yang sangat besar, pemerintah dinilai tidak cukup transparan.
Banyaknya keluhan terkait hal ini, ada baiknya pemerintah membuka data siapa saja penerima bantuan tersebut yang bisa diakses melalui internet. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk melihat apakah mereka termasuk penerima bantuan atau tidak.
Perlu ditekankan bahwa data ini dibuka untuk siapa saja. Sehingga orang-orang bisa memeriksa kebenarannya dan membuktikan data yang disajikan ini memang valid. Tujuan akhir dari diungkapkannya data-data ini adalah bantuan ini tidak lagi salah sasaran sehingga betul-betul membantu masyarakat yang terdampak. Dan yang paling penting adalah terwujudnya transparansi pemerintah.
Jujur saja, mengetahui data tersebut merupakan hak masyarakat, mengingat anggaran yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan merupakan kontribusi masyarakat yang dipungut melalui pajak. Sehingga tidak ada salahnya jika data penerima bantuan tersebut dibuka kepada masyarakat umum. Transparansi dalam hal ini dapat membantu penanganan covid-19 di Indonesia.
Transparansi Data untuk Masyarakat Indonesia
Bukan hanya soal bantuan tersebut, dalam banyak kasus transparansi pemerintah banyak dipertanyakan. Seperti data mengenai jumlah pasien yang terjangkit virus covid-19, informasi pemerintah dianggap masih terbatas dan ditutup-tutupi atau pun mengenai RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak transparan dalam penyusunan aturan tersebut, sehingga menuai banyak penolakan.
Melihat hal ini, transparansi yang bagus bisa menjadi solusi untuk banyak persoalan di Indonesia. Untuk itu diharapkan pemerintah lebih memperhatikan hal ini demi terciptanya good governance di Indonesia.
Andi Nabila Meutia Rafika
Mahasiswa Akuntansi UIN Alauddin Makassar
Editor: Muhammad Fauzan Alimuddin
Baca Juga:
Pandemi Corona dan Tindakan Lucu Pemerintah Kita
Pemenuhan Hak-Hak Dasar, Sikka Bahagia dan Pentingnya Pemerintahan yang Utuh
Infrastruktur di Indonesia Selama Pemerintahan Jokowi
