Parlemen, Ruangan Tak Berdosa

Dunia parlemen diidentikkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertanggung jawab penuh atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara. Mereka dipilih oleh rakyat untuk duduk di singgasana kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Tahun 2019, kembali para dewan terhormat mencoba peruntungannya untuk dipilih lagi lima tahun ke depan. Pendatang baru juga semakin bertambah untuk bertarung memperebutkan kursi di dapil masing-masing.

Menurut data KPU, ada 80 dapil yang diperebutkan caleg DPR, 272 untuk DPRD Provinsi dan 2.206 dapil untuk DPRD kabupaten/kota. Jadi para petarung mesti mempunyai taktik dan strategi yang jitu untuk bisa merasakan empuknya kursi dewan. Dan juga harus siap gagal. Pertarungan Pemilu Legislatif selalu berat karena sekitar 30.000 lebih calon yang maju.

Sayangnya belakangan, publik dipertontonkan dengan adegan “panas” dengan tertangkapnya 41 Anggota DPRD Kota Malang, karena korupsi. Beberapa dari mereka tak sedikitpun terlihat merasa bersalah atas perbuatannya. Bahkan melempar senyum dan gesture depan kamera seolah tak berdosa padahal uang dan fasilitas yang digunakan berasal dari rakyat.

Dari kejadian tersebut masyarakat tentunya akan antipati dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sang dewan di bumi pertiwi. Lain lagi keputusan mantan napi diperbolehkan maju sebagai calon legislatif, ini menambah perih dan sesak yang tadinya teriris dengan ulah 41 dewan di kota Malang.

Dengan dasar Hak Asasi Manusia maka mereka yang tadinya korup boleh nyaleg dengan wajah sumringah. Jika seperti itu 41 dewan yang tertangkap ke depan boleh lagi mencalonkan diri menuju parlemen.

Beginilah jika standar moral diabaikan dalam pertarungan menuju parlemen. Urat malu tak penting lagi, yang penting adalah gagasan dan ide dalam pengabdian bangsa. Harusnya anak bangsa tak perlu malu belajar dari negara lain yang pemimpinnya mundur jika terkena isu immoral.

Akan jadi hal wajar apabila publik curiga dengan parlemen ruangan yang terpilih ada yang menempuh jalan jalan culas, mengendepankan isi tas daripada kapasitas dan integritas di depan masyarakat. Atau lebih memilih banyak berkaca daripada banyak membaca, dan mengedepankan janji daripada mengedepankan aksi.

Degradasi moral telah menutup urat malu dewan yang immoral. Bahkan parahnya dalam dunia parlemen seolah dosa dipenggal. Dan jeruji besipun sepertinya tak mempan sebagai ancaman bagi mereka yang rakus.

Kritik terhadap parlemen ruangan itu lumrah, bahkan dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan sebagai wakil rakyat.
Kemajuan terhadap pemerintahan tentu tak terlepas dari pencerahan rakyatnya termasuk soal moralitas. Dan bila moralitas dianggap hal privasi dan tak perlu dikiritisi maka parlemen semacam itu butuh di ruqyah.

Ada kerinduan akan hadirnya parlemen ruangan menjadikan politik sebagai jalan kemanusiaan. Yang mengedepankan moral dan daya intelektual dalam rangka membangun bangsa. Apakah mereka akan hadir? Tunggu saja, karena mereka ada di sekitar kita yang perlu ditokohkan untuk menuju kursi sakral dewan perwakilan rakyat yang bermartabat.

Wallahu a’lam bishowab

Muh. Idris
Direktur Humas Rumah Baca Bulawan