Indonesia sering kali dijuluki sebagai negara maritim. Hal tersebut tak lepas dari fakta bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Luas perairan yang lebih besar dibanding luas daratan membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang kelautan.
Namun, kerusakan yang terjadi pada ekosistem pantai memberikan dampak yang cukup serius bagi lautan di Indonesia. Seluruh sampah yang tidak terkelola dengan baik di daratan dibuang ke sungai dan berakhir di lautan.
Bisa diperkirakan jumlah sampah yang mencemari perairan Indonesia mencapai hampir 6 juta ton. Sampah yang paling banyak ditemui adalah sampah plastik diikuti dengan sampah kaca.
Baca Juga: Strategi Diplomasi Filipina atas Persengketaan Laut China Selatan
Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat lautan di Indonesia yang kaya akan potensi dan biota lautnya.
Kualitas lingkungan yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu perlunya pengelolaan yang serius oleh pemerintah salah satunya dengan sebuah aturan.
Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya menjaga lingkungan berkaitan dengan minimnya pemahaman hukum tentang isi dan tujuan dari suatu aturan.
Membangun kesadaran hukum dalam masyarakat harus diawali dengan meningkatkan pengetahuan tentang hukum tersebut. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan merupakan salah satu contoh minimnya kesadaran dan pemahaman mengenai suatu aturan.
Untuk dapat mewujudkan pengelolaan dan perlindungan bagi lingkungan khususnya wilayah laut, maka diperlukan perangkat hukum yang tepat. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014, penyelenggaraan kelautan bertujuan untuk mewujudkan laut yang lestari sebagai ruang hidup bangsa Indonesia.
Di sana juga diatur mengenai peran pemerintah dan masyarakat agar sama-sama bertanggung jawab melindungi lingkungan laut Indonesia.
Perangkat hukum yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan sebagai upaya perlindungan bagi lingkungan laut. Dengan adanya hukum akan memberikan pengaturan agar tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
Baca Juga: Manfaat Landak Laut bagi Kesehatan dan Kaitannya dalam Bidang Kefarmasian
Selain sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran, hukum juga dapat berbentuk dalam upaya penindakan. Adanya sanksi administrasi hingga sanksi pidana dapat diberlakukan bagi seseorang yang melanggar aturan.
Penulis:Â Fiorela Nazmi Ohorella
Mahasiswa Hukum Universitas Airlangga
Editor: Ika Ayuni Lestari    Â
Bahasa: Rahmat Al Kafi
