Media merupakan platform yang digunakan untuk menyalurkan suatu pesan. Media sering digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi politik yang memiliki tujuan politik tertentu. Selain untuk menyampaikan informasi, media juga dipergunakan untuk membangun reputasi dan citra yang baik dari suatu individu, kelompok, maupun instansi (Pratiwi, 2021).
Media juga kerap kali digunakan untuk membangun opini publik. Penggunaan media juga dapat memiliki dampak negatif seperti penyebaran informasi tidak benar dan ujaran kebencian.
Semua tindakan pasti ada konsekuensinya, sama halnya dengan penggunaan media yang tidak benar yang memiliki efek sampingnya. Seperti dalam kasus Rusia dan Uni Eropa yang saling memblokir medianya antara satu sama lain.
Alasan Uni Eropa memblokir 4 media Rusia
Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia dan Rossiyskaya Gazeta menjadi 4 media Rusia yang diblokir di Uni Eropa. Pada Jumat (17/5/2024), Dewan Uni Eropa menyebut bahwa 4 media tersebut menyebarkan propaganda mengenai invasi ilegal Rusia ke Ukraina, menyebarkan berita yang tidak benar, dan mendukung narasi Kremlin yang membenarkan perang. Uni Eropa mengklaim semua media tersebut berada di bawah kendali Moskow (Saja, 2024).
Uni Eropa memiliki komitmen untuk mendukung media independen di Ukraina dan Rusia, akan tetapi Pemerintah Uni Eropa menganggap media propaganda yang didanai oleh Kremlin untuk menyebarkan doktrin militer Rusia bukan merupakan media independen.
Media-media ini dianggap berupaya untuk menggoyahkan negara-negara Eropa, terutama pada saat periode pemilu, dimana mereka dituduh menargetkan partai politik tertentu dan berusaha mempengaruhi opini publik.
Uni Eropa mengambil kebijakan untuk memblokir media-media tersebut demi melindungi masyarakat Eropa dari pengaruh informasi yang salah.
Dengan adanya larangan penyiaran di Uni Eropa, masyarakat Eropa kesulitan untuk mengakses informasi dari perspektif Rusia, kebijakan ini juga dapat diartikan sebagai sanksi terhadap Rusia atas tindakan invasi ke Ukraina.
Rusia sangat tidak setuju dengan keputusan Uni Eropa dan menganggap larangan penyiaran tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan pers di Rusia. Rusia menuduh Uni Eropa melakukan tindakan yang tidak adil dan berusaha membungkam suara-suara yang berbeda.
Baca Juga: Tiga Alasan Indonesia Gagal Membeli Pesawat SU-35 dari Rusia
Rusia memblokir 81 media dari Uni Eropa
Sebagai tindak lanjut dari larangan penyiaran terhadap media Rusia di Uni Eropa, Rusia pun memblokir total 81 media dari negara-negara Uni Eropa.
Beberapa media seperti Politico dan EU Observer, lembaga penyiaran publik Irlandia RTE, surat kabar Le Monde di Prancis, dan majalah Der Spiegel di Jerman, kemudian beberapa media di Italia seperti lembaga penyiaran publik Rai dan surat kabar La Repubblica.
Rusia juga memblokir kantor berita AFP dan beberapa situs barat termasuk BBC dan menuduh mereka menyebarkan informasi palsu (Tryani, 2024).
Sama halnya dengan alasan Uni Eropa memblokir 4 media Rusia, pembatasan oleh Rusia juga beranggapan bahwa media-media Uni Eropa menyebarluaskan informasi yang salah dan bersifat propaganda terkait konflik dengan Rusia.
Mereka mengklaim bahwa media-media tersebut memberikan narasi yang tidak benar dan tidak objektif mengenai situasi di lapangan. Pemblokiran ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk membatasi pengaruh media Barat di dalam negeri dan mencegah terjadinya destabilisasi politik di Rusia.
Tindakan ini dianggap sebagai bentuk balas dendam atas pemblokiran media-media Rusia oleh Uni Eropa. Rusia berusaha untuk membalas tindakan tersebut dengan cara yang serupa.
Merespon tindakan balas dendam Rusia, Uni Eropa menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers.
Mempertimbangkan bahwa media propaganda yang didanai oleh Kremlin bukan merupakan media independen, maka Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova menganggap tindakan balas dendam Rusia ini tidak masuk akal.
Pemerintah Uni Eropa mempertimbangkan untuk memberikan sanksi yang lebih luas terhadap Rusia yang dianggap telah melanggar hukum internasional.
Baca Juga: Menuju Solusi: Proyeksi Masa Depan Konflik Rusia-Ukraina
Pembatalan keputusan oleh pemerintah Moskow
Pemerintah Moskow telah menyatakan bahwa Rusia bersedia untuk membatalkan keputusan larangan penyiaran terhadap media-media dari negara-negara Uni Eropa apabila Uni Eropa mencabut larangan penyiaran terhadap 4 media Rusia di Uni Eropa.
“Rusia telah berulang kali memperingatkan di berbagai tingkat bahwa pelecehan bermotif politik terhadap jurnalis domestik dan larangan yang tidak dapat dibenarkan terhadap media Rusia di wilayah UE tidak akan dibiarkan begitu saja,” ungkap pemerintah Moskow.
Penulis: Josua Oscar Ponamon
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
