Pada 3 Desember 2023 lalu, pemerintah Venezuela mengadakan sebuah referendum sepihak untuk menentukan sebuah “Provinsi Baru” di wilayah Essequibo, sebuah wilayah sengketa perbatasan berkepanjangan antara Venezuela dan Guyana.
Hasil referendum tersebut menunjukkan 95 suara menyatakan “Ya” atas rencana sepihak Venezuela tersebut. Dalam proses referendum tersebut pemerintah Guyana menyebut nya sebagai sebuah aneksasi wilayah yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Tentang Wilayah Essequibo
Wilayah Essequibo adalah wilayah sengketa antara Venezuela dan Guyana sejak lama dan merupakan rumah bagi 125.000 penduduk. Wilayah ini sangat penting bagi kedua negara karena memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Daerah Essequibo sampai saat ini masih dibawa kendali pemerintahan Guyana.
Wilayah Essequibo menyimpan cadangan minyak dan gas yang besar dan masuk salah satu yang terbesar di dunia. Sesuai dengan penemuan, cadangan minyak dan gas diwilayah tersebut berpeluang menjadikan Guyana menjadi negara terkaya di kawasan pada masa yang akan datang. Secara ekonomi dan geopolitik, wilayah ini sangat menjanjikan keuntungan yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik.
Sejarah dan Gejolak yang dihadapi
Sengketa wilayah tersebut dimulai ketika Venezuela yang telah memperoleh kemerdekaannya dari Spanyol memprotes klaim wilayah oleh inggris yang melampaui Garis Schomburgk. Garis Schomburgk sendiri adalah batas teritori yang ditentukan inggris tahun 1835 melalui seorang surveyor bernama Robert Schomburgk.
Pada waktu itu Inggris baru saja mengambil alih Guyana dari Belanda melalui suatu perjanjian dan pada saat itu, tidak ada batas yang jelas dibagian barat negara yang dulu bernama Guyana Britanica itu.
Ketika muncul protes pertama dari Venezuela pada tahun 1841, Venezuela mengklaim bahwa perbatasannya terletak di bagian timur sungai Essequibo. Caracas juga menentang claim wilayah oleh Inggris yang pada waktu itu melampaui Garis Schomburgk seluas 33.000 mil persegi. Sebuah Wilayah dimana diketahui kaya akan emas.
Pada tahun 1876, Venezuela kembali melakukan protesnya serta meminta bantuan Amerika Serikat melalui “Doktrin Monroe” untuk menengahi penyelesaian sengketa wilayah ini. Hasilnya pada tahun 1895 Amerika Serikat menyetujui tawaran Venezuela sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa.
Dalam tahun tersebut Inggris menyepakati campur tangan AS dan tunduk pada keputusan yang akan diambil oleh Amerika Serikat.
Namun pada tahun 1899, hasil keputusan yang dibuat Amerika Serikat adalah mengembalikan batas dua negara tersebut pada garis Schomburgk tahun 1835. Keputusan ini menghilangkan dua klaim Inggris dan Venezuela sekaligus diwilayah Essequibo. Hal tersebut membuat Venezuela tidak menerima keputusan tersebut dan tetap berdiri pada klaim awalnya.
Pada tahun 1966, setelah mendapat kemerdekaan dari Inggris, Guyana secara resmi diakui oleh PBB sebagai negara berdaulat. Di tahun yang sama ketiga negara yaitu Venezuela, Amerika Serikat, dan Guyana menyepakati dan menandatangani “Geneva Agreement” untuk menyelesaikan konflik tersebut secara diplomatis serta membentuk komisi Campuran.
Dengan adanya “Geneva Agreement” ini maka Venezuela menganggap bahwa keputusan arbitrase tahun 1899 telah batal demi hukum.
Dalam “Geneva Agreement” tersebut, pasal 1 dijelaskan bahwa jika kedua pihak (Venezuela dan Guyana) gagal dalam semua upaya bilateral untuk mencapai hasil maka sekretaris jenderal PBB akan berperan penuh untuk membantu dalam proses penyelesaian.
Pada tahun 1970, komisi Campuran yang dibentuk tidak mampu memberikan hasil yang signifikan dalam penyelesaian sengketa.
Dengan tidak efektifnya komisi Campuran yang dibentuk maka kemudian, para pihak bersepakat mendatangani “Protokol Pelabuhan Spanyol” yang pada dasarnya menyerukan penundaan 12 tahun atas tindakan apapun diwilayah sengketa.
Namun pada tahun 1982, Venezuela menolak memperbaharui moratorium yang telah disepakati tersebut. Setelah sekian lama, terjadi berbagai insiden misalnya pada tahun 2007 militer Venezuela masuk membawa bahan peledak dalam wilayah Guyana dan menghancurkan dua kapal keruk.
Ditahun 2013 terjadi pencegatan terhadap kapal berbendera Panama yang disewa oleh Guyana untuk melakukan ekspedisi pencarian cadangan minyak.
Sebuah Jalan untuk Penyelesaian Sengketa
Dari fluktuasi penyelesaian sengketa tersebut, hingga tahun 2018, PBB sesuai kesepakatan, memandatkan penyelesaian sengketa ini melalui ICJ (International Court of Justice). Namun, pemerintah Venezuela tidak mengakui jurisdiksi ICJ dan tidak mengambil bagian dalam proses selanjutnya.
Dari berbagai proses diplomasi dan penyelesaian sengketa di wilayah Essequibo ini, terdapat perbedaan klaim antara Venezuela dan Guyana. Klaim-klaim dari kedua negara tersebut didasarkan pada klaim histori yang melibatkan pihak eksternal.
Sebenarnya jika ada konsistensi dan kepatuhan pada perjanjian internasional, maka kedua negara ini bisa menyelesaikan sengketa ini melalui arbitrase dalam hal ini peran ICJ, yang nantinya diselesaikan secara hukum internasional berdasarkan data.
Namun, jika dilihat dari kepentingan ekonomi dan geopolitik kedua negara maka sepertinya keduanya akan terus bersikeras terutama Venezuela, mengingat bahwa wilayah yang disengketakan tersebut sangat kaya akan sumber daya alam.
Dari berbagai ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut, potensi meluasnya konflik menjadi sangat rentan. Kedua negara perlu mempertimbangkan dengan cermat keamanan dan penghidupan masyarakat di wilayah tersebut dimasa kini dan dimasa yang akan datang.
Penulis: Vlegon Tneh
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
