Hubungan antara China dan Taiwan telah menjadi isu penting di Asia Timur dan dunia internasional. Pemerintah China terus mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan menyebut keinginannya untuk menyatukan kembali Taiwan sebagai upaya “reunifikasi damai”. Namun, cara yang digunakan tidak selalu mencerminkan semangat damai.
Banyak tindakan China yang justru bersifat menekan dan mengintimidasi Taiwan, seperti latihan militer di dekat wilayah Taiwan dan tekanan diplomatik kepada negara-negara yang menjalin hubungan dengan Taiwan.
Sejarah Singkat dan Perbedaan Identitas
China dan Taiwan terpisah sejak akhir perang saudara di Tiongkok pada tahun 1949, ketika Partai Nasionalis (Kuomintang) mundur ke Taiwan dan Partai Komunis menguasai daratan utama.
Sejak saat itu, Taiwan berkembang sebagai wilayah yang memiliki sistem pemerintahan demokratis, ekonomi pasar, dan identitas nasional sendiri yang semakin kuat. Banyak warganya tidak lagi merasa sebagai bagian dari “China”, tetapi sebagai bangsa Taiwan yang mandiri.
China tetap menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang sementara terpisah. Untuk membujuk Taiwan, China menawarkan skema “Satu Negara Dua Sistem”, seperti yang diterapkan di Hong Kong.
Namun, warga Taiwan skeptis karena melihat bagaimana China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong yang meredam kebebasan sipil. Hal ini membuat banyak orang Taiwan kehilangan kepercayaan terhadap janji otonomi dari Beijing.
Penolakan terhadap Narasi Reunifikasi
Data dari berbagai survei menunjukkan bahwa sebagian besar warga Taiwan—khususnya generasi muda—tidak ingin bersatu dengan China. Mereka memilih untuk mempertahankan situasi sekarang, yaitu memiliki pemerintahan sendiri tanpa secara resmi menyatakan kemerdekaan. Pilihan ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk mempertahankan demokrasi dan cara hidup mereka yang bebas dari pengaruh sistem otoriter China.
Meskipun begitu, China terus menggunakan berbagai cara untuk menekan Taiwan. Salah satu bentuknya adalah latihan militer di sekitar Selat Taiwan yang menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan invasi.
Selain itu, China juga menekan negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan sebagai negara, atau agar Taiwan tidak diikutsertakan dalam forum internasional seperti WHO atau ICAO.
Ancaman terhadap Kedaulatan dan Demokrasi
Jika suatu negara dipaksa bergabung dengan negara lain tanpa persetujuan rakyatnya, maka itu bukanlah integrasi damai, melainkan dominasi. Dalam hukum internasional, setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Mengabaikan suara rakyat Taiwan berarti melanggar prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia.
Taiwan sendiri adalah contoh sukses negara demokratis di Asia. Sejak menggelar pemilu langsung pada 1996, Taiwan membuktikan bahwa demokrasi bisa tumbuh kuat di kawasan ini. Lembaga seperti The Economist bahkan menempatkan Taiwan dalam kategori “demokrasi penuh”, sejajar dengan negara-negara maju lainnya.
Baca juga: Wawasan Nusantara dan Geostrategi dalam Menjaga Keutuhan dan Kedaulatan di Tengah Dinamika Global
Peran Dunia Internasional
Komunitas internasional punya tanggung jawab untuk memastikan agar ketegangan antara China dan Taiwan tidak berujung pada konflik terbuka. Dunia tidak boleh hanya menjadi penonton. Negara-negara seperti Jepang, AS, Australia, dan anggota G7 mulai menunjukkan keprihatinan, tapi itu belum cukup.
Tindakan nyata bisa berupa dukungan diplomatik untuk Taiwan, memperkuat kerja sama ekonomi, serta memastikan Taiwan tetap bisa berpartisipasi di forum internasional. Dunia harus menolak penggunaan ancaman militer sebagai cara menyelesaikan konflik, dan sebaliknya mendorong dialog damai dan adil.
Kepentingan Ekonomi Global
Secara ekonomi, Taiwan memegang peran penting dalam rantai pasok dunia, terutama dalam produksi semikonduktor yang sangat dibutuhkan untuk berbagai teknologi. Perusahaan seperti TSMC di Taiwan memasok chip ke banyak negara. Jika terjadi konflik antara China dan Taiwan, dampaknya akan dirasakan secara global, terutama di sektor industri dan teknologi.
Sebaliknya, menjaga stabilitas di Taiwan akan membantu menjaga kestabilan ekonomi global. Karena itu, menjamin keamanan Taiwan bukan hanya kepentingan Taiwan sendiri, tetapi juga kepentingan negara-negara lain di dunia.
Penutup: Masa Depan ditentukan oleh Rakyat
China dan Taiwan saat ini berada di titik krusial dalam sejarah. Bila ingin ada reunifikasi yang damai, maka hal itu harus dilakukan berdasarkan rasa saling menghormati dan persetujuan rakyat, bukan melalui tekanan. Jika rakyat Taiwan tidak menginginkannya, maka memaksakan kehendak hanya akan menciptakan konflik dan penderitaan.
Dunia harus berdiri bersama prinsip demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri. Mendukung Taiwan bukan berarti memprovokasi perang, tetapi berarti membela nilai-nilai dasar kemanusiaan. Masa depan Taiwan harus ditentukan oleh rakyat Taiwan sendiri, bukan oleh kekuatan dari luar.
Penulis: Rosemarie Joy Ayomi
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih
Referensi
Brookings Institution. (2022). Reexamining U.S. policy toward Taiwan and China. https://www.brookings.edu
Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2023). Cross-strait tensions and implications for global supply chains. https://www.csis.org
Copper, J. F. (2019). Taiwan: Nation-state or province? Routledge.
Hickey, D. V. (2014). The Taiwan issue: Problems and prospects. Journal of Contemporary China, 23(87), 491–509. https://doi.org/10.1080/10670564.2013.843886
Kastner, S. L. (2019). China’s strategic multilateralism: Investing in global governance. Cambridge University Press.
National Chengchi University, Election Study Center. (2023). Changes in the Taiwanese/Chinese identity of Taiwanese (1992–2023). https://esc.nccu.edu.tw
Taiwan Public Opinion Foundation. (2022). Survey on Taiwanese views on sovereignty and cross-strait relations. https://www.tpof.org
The Economist. (2024, February). How Taiwan is standing up to China. https://www.economist.com
United Nations. (1945). Charter of the United Nations. https://www.un.org/en/about-us/un-charter
BBC News. (2023, April 10). What is the ‘One China’ policy? https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354
Reuters. (2022, October 5). China flies record number of warplanes near Taiwan. https://www.reuters.com
Lowy Institute. (2023). Taiwan and the balance of power in Asia. https://www.lowyinstitute.org
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
