Di era digital dengan konektivitas yang semakin meningkat, privasi telah muncul sebagai masalah penting yang berdampak pada banyak aspek kehidupan kita. Setiap hari, berbagai organisasi mulai dari pemerintah hingga perusahaan teknologi mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pribadi kita.
Menjaga kerahasiaan informasi hanyalah salah satu aspek dari privasi; aspek lainnya adalah mempertahankan hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk bebas berbicara dan keamanan pribadi. Ancaman terhadap privasi mengurangi rasa aman dan kebebasan berkomunikasi serta meningkatkan kemungkinan pencurian identitas, penipuan, dan pelanggaran keamanan.
Untuk membangun ekosistem digital yang aman dan andal, menjaga privasi di era digital bukan hanya menjadi kewajiban pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan penyedia layanan.
Karena data pribadi kini menjadi sumber daya berharga yang sering menjadi sasaran penyalahgunaan, privasi menjadi semakin penting di era digital. Nama, alamat, nomor telepon, email, nomor kartu kredit, dan riwayat kesehatan adalah contoh data pribadi.
Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, maka dapat mengakibatkan penipuan dan pencurian identitas. Penipuan identitas dapat dilakukan dengan menggunakan informasi pribadi untuk membuka rekening bank atau mengajukan kredit atas nama orang lain.
Selain penipuan dan pencurian identitas, ada juga pelanggaran privasi, ketika informasi pribadi seseorang digunakan secara tidak benar untuk melacak aktivitas online mereka, membaca pesan mereka, atau bahkan menjualnya kepada pihak ketiga yang tidak dikenal.
Di era digital yang diwarnai dengan arus data yang massif, privasi pribadi bagaikan permata berharga yang harus dilindungi. Sebagai angin segar, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjembatani era digital yang penuh peluang dengan perlindungan privasi yang kuat.
Dalam sejarah perlindungan data pribadi di Indonesia, undang-undang ini merupakan titik balik yang signifikan. Undang-undang ini memberikan hak-hak substansial kepada masyarakat untuk mengontrol data pribadi mereka, dengan pembatasan yang komprehensif dan berdasarkan nilai-nilai fundamental.
Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi, mengakses, memperbarui, menghapus, dan bahkan menolak pemrosesan data pribadi mereka.
Memahami hak-hak orang atas privasi dan data pribadi menjadi semakin penting di abad ke-21, seiring dengan meningkatnya nilai data pribadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang juga dikenal sebagai UU No. 27 tahun 2022, memberikan kontrol yang kuat kepada orang-orang atas data pribadi mereka.
Berikut ini adalah beberapa hak yang paling penting dari UU PDP: Hak untuk Mengetahui; Hak untuk Mengakses; Hak untuk Memperbaiki; Hak untuk Menghapus; Hak untuk Membatasi Pemrosesan; Hak atas Portabilitas Data; Hak untuk Menolak Pemrosesan; Hak atas Perlindungan Data Pribadi; Hak atas Kompensasi dan Ganti Rugi; Hak untuk Melakukan Perbuatan Hukum.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai tonggak penting dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Manfaat dari undang-undang ini bagi individu, kelompok, dan masyarakat luas antara lain sebagai berikut: Melindungi Hak-Hak Individu Atas Privasi dan Data Pribadi;
Meningkatkan Kepercayaan dan Keamanan dalam Penggunaan Teknologi Digital; Mendukung Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi Digital; Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi; Memperkuat Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi; Melindungi Kelompok Rentan.
Baca Juga:Â Pentingnya Literasi Media untuk Privasi Digital
Tantangan dalam Menerapkan Peraturan Perlindungan Data Pribadi
Banyaknya pihak yang terlibat dan kompleksitas dunia data digital. Karena dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh berbagai pihak untuk tujuan yang berbeda, data pribadi mengalir seperti sungai digital. Banyak tantangan dan peluang yang muncul dari kompleksitas ekosistem data digital ini.
Semua jenis platform dan layanan internet terus bertukar dan mentransfer data digital. Penggunaan media sosial, pembelian online, dan penjelajahan adalah beberapa perilaku online yang menghasilkan data ini.
Setelah itu, bisnis dan organisasi mengumpulkan data tersebut untuk berbagai penggunaan, termasuk penelitian, pengembangan produk, dan kampanye pemasaran. Pihak yang terlibat dalam aliran data yang rumit ini beragam dan mencakup individu, perusahaan dan organisasi, pemerintah, peretas dan penjahat siber, serta perantara data.
Kompleksitas data digital menyulitkan penerapan undang-undang yang melindungi data pribadi, tetapi masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Orang-orang juga memiliki kesadaran yang rendah akan hak-hak mereka atas privasi dan data pribadi, serta kewajiban mereka untuk mematuhi undang-undang perlindungan data.
Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran data dan mengakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan.
Penerapan undang-undang perlindungan data pribadi juga terhambat oleh faktor-faktor seperti kapasitas dan sumber daya yang tidak memadai, kurangnya infrastruktur dan teknologi pendukung, penegakan hukum yang lemah, kemajuan teknologi yang pesat, serta budaya dan mentalitas privasi.
Upaya untuk Mengatasi Tantangan dalam Menerapkan Peraturan Perlindungan Data Pribadi
Penerapan peraturan perlindungan data pribadi, seperti UU PDP di Indonesia, memang menghadirkan berbagai tantangan. Namun, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang menghormati privasi dan lebih aman serta dapat diandalkan jika berbagai pihak bekerja sama. Beberapa tindakan berikut ini dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman, mengedukasi dan mengenalkan masyarakat dan organisasi secara intensif tentang hak-hak mereka atas privasi dan data pribadi, serta tanggung jawab mereka untuk mematuhi undang-undang perlindungan data. Meningkatkan literasi digital masyarakat akan membantu mereka memahami bahaya dan strategi untuk melindungi informasi pribadi di era digital.
Kedua, mengembangkan infrastruktur dan teknologi, menyediakan infrastruktur yang diperlukan, seperti sistem manajemen data yang terintegrasi dan platform penyimpanan data yang aman, untuk memungkinkan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data. Mendukung inovasi teknologi yang sesuai dengan undang-undang perlindungan data dan meningkatkan keamanan data pribadi.
Ketiga, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kemampuan dan sumber daya organisasi pengawas, seperti Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) Indonesia, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang perlindungan data.
Agar dapat secara efektif menangani pelanggaran peraturan perlindungan data, perlu meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga terkait, termasuk penegak hukum, lembaga peradilan, dan lembaga pemerintah lainnya.
Keempat, membangun budaya sadar privasi, mengajari anak-anak tentang pentingnya privasi sejak usia dini melalui pengembangan karakter dan pendidikan, meningkatkan kesadaran akan privasi melalui edukasi dan pelatihan tentang pentingnya menjaga informasi pribadi dan mematuhi undang-undang perlindungan data.
Baca Juga:Â Transformasi Media Komunikasi dalam Organisasi: Menghadapi Tantangan Abad Digital
Kesimpulan
Dengan konektivitas yang semakin meningkat, privasi telah muncul sebagai masalah penting yang berdampak pada banyak aspek kehidupan kita. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hadir sebagai angin segar, sebagai tonggak penting dalam melindungi data pribadi di era digital. Memahami hak-hak orang atas privasi dan data pribadi menjadi semakin penting di masa sekarang.
Tantangan yang kompleks tidak menjadikan kita tunduk terhadap ancaman privasi data digital. Kita dapat menciptakan ekosistem digital yang mengedepankan privasi yang lebih aman serta dapat diandalkan jika berbagai pihak bekerja sama. Pemerintah, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan individu perlu bekerja sama untuk membangun ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan menjunjung tinggi privasi.
Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak privasi dan data pribadi, serta dengan mengembangkan infrastruktur dan teknologi yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan, kita dapat membangun masa depan digital yang lebih baik bagi semua. Mari kita jaga privasi di era digital dan ciptakan ruang digital yang aman, adil, dan bermanfaat bagi semua.
Penulis:Â Raisya Bintang Ilham
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya
Editor:Â Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
