Pendahuluan Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya tidak berjalan dalam ruang yang statis dan terprediksi. Dalam banyak situasi, pejabat pemerintahan menghadapi persoalan yang tidak atau belum diatur […]
Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan menjadi acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang harus diikuti pelaku aktivitas profesional tersebut. Profesi-profesi […]
UPDATE!
BERITA TERBARU
Kategori: Hukum
Baca Contoh dan Kumpulan Artikel, Tulisan, Opini dan Berita tentang Hukum yang ditulis oleh Mahasiswa, Dosen, Guru, Pelajar, Peneliti, Ahli, Aktivis, Pejabat Pemerintah, Free Lancer, Pengusaha dan dari berbagai kalangan masyarakat. Semoga bermanfaat!
Kajian Politik Hukum atas Perlindungan Hak dalam Konteks Perkawinan Antaragama
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum dalam konteks perlindungan hak individu yang terlibat dalam perkawinan antaragama di Indonesia, sebuah fenomena yang kian meningkat […]
Ketimpangan Upah Driver Ojek Online Perempuan dalam Politik Hukum Indonesia berdasarkan Analisis Feminisme Hukum
Abstrak Artikel ini mengkaji ketidaksetaraan pendapatan antara driver ojek online perempuan dan laki-laki melalui pendekatan politik hukum dan teori Feminisme Hukum. Negara mengklaim telah memberikan […]
Analisis Politik Hukum Kewenangan Eksekutif dalam Pembentukan Perpres 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
Abstrack The legal policy in the formation of Presidential Regulation Number 5 of 2025 concerning Forest Area Regulation demonstrates a shift in the distribution of […]
Sanksi Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pengendalian Pemerintahan
Pendahuluan Sanksi administrasi merupakan instrumen penting yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk menjaga ketertiban administratif serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Berbeda dengan sanksi pidana yang […]
Pengaruh Politik Hukum Nasional terhadap Arah Pembentukan RUU Perampasan Aset di Indonesia
RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif yang telah lama diperjuangkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak pertama kali diusulkan oleh PPATK pada tahun 2008, […]
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Jalur Hukum Warga Negara untuk Menggugat Keputusan Pemerintah
Pendahuluan Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah harus dapat diawasi, termasuk melalui mekanisme peradilan. Ketika warga negara merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan, mereka […]
Sorotan Kasus Sengketa Pertanahan Aktual di PTUN (2024-2025)
Sengketa pertanahan tetap menjadi jenis perkara yang paling mendominasi dan memiliki implikasi hukum, ekonomi, dan sosial terbesar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seluruh Indonesia. […]
Politik Hukum dan Upaya Pencegahan Money Politics pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Aceh Tenggara
Abstract The election of village heads (Pilkades) is a form of local democracy that plays an important role in determining the direction and quality of […]
Politik Hukum dalam Penetapan Status Kebencanaan Nasional di Sumatra: Analisis Dampak Keterlambatan Penetapan terhadap Mitigasi Bencana
Abstract Sumatra is one of the regions with the highest disaster risk levels in Indonesia. This vulnerability demands the government’s swift determination of disaster status […]
Analisis Politik Hukum terhadap Dampak Omnibus Law Perlindungan Kerja bagi Pekerja Perempuan dan Pekerja Perempuan dan Pekerja Rumah Tangga
Abstrak Omnibus law merupakan penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu dalam peraturan, tujuan dari pemerintah membuat omnibus law adalah untuk menggabungkan 1.244 pasal dan 79 undang-undang […]
Analisis Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Relevansi terhadap Prolegda Pertanahan di Batu Bara
Permasalahan Sengketa Pertanahan di Batu Bara Sengketa pertanahan merupakan salah satu isu strategis di Kabupaten Batu Bara yang terus meningkat seiring berkembangnya kegiatan ekonomi, seperti […]
Kebijakan Pembangunan Daerah berbasis Adat: Analisis Politik Hukum terhadap Implementasi Qanun Adat Aceh
Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan istimewa untuk membentuk Qanun, yaitu peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah, tetapi memiliki karakter yang lebih […]
Upaya Penegakan Hukum Pelacuran/Prostitusi, Bukan Hanya Merusak Moral tapi Menyebarkan Virus HIV AIDS yang Tidak Bisa Disembuhkan dan Merusak Otak Manusia secara Permanen, Menyebabkan Manusia Mengalami Sakit Mental, Cacat Logika, Infeksi Oportunistik Kelamin dan Kematian
Orang yang menjual diri disebut sebagai pelacur. Istilah pelacur sering kali disamakan dengan istilah wanita tunasusila (Koentdjoro dan Sugibastuti, 1999:1). Menurut KBBI (kamus versi online/daring), […]
KP Mika Isac Kriyasa, SH., MH.: Mentor Mahasiswa Hukum yang Melahirkan Generasi Juara
Jakarta Selatan, MMI — Kemeriahan Indonesia dalam kompetisi hukum nasional kembali menunjukkan prestasi membanggakan, karena semakin banyak pertandingan nasional yang diadakan oleh Universitas-Universitas terbaik di […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
