Politik Hukum Reformasi Sistem Pemidanaan Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Politik Hukum Mahfud MD

Abstrak

Reformasi hukum pidana setelah 1998 menandai perubahan mendasar dalam pendekatan pemidanaan di Indonesia. Pergeseran dari paradigma kolonial-retributif menuju pendekatan humanis, proporsional, dan responsif terhadap HAM telah menjadi agenda nasional. Namun, Mahfud MD mengingatkan bahwa hukum selalu dipengaruhi konfigurasi politik sehingga reformasi pemidanaan tidak sepenuhnya netral. Pemberian rehabilitasi Presiden kepada mantan Direktur Utama menjadi contoh bagaimana kebijakan pemidanaan dapat bersinggungan dengan kepentingan politik. Artikel ini menelaah dinamika tersebut melalui teori politik hukum Mahfud MD.

Kata Kunci: Analisis, Pemidanaan, Mahfud MD 

Abstract

Criminal law reform after 1998 marked a fundamental shift in the approach to punishment in Indonesia. The shift from a colonial-retributive paradigm to a humanist, proportional, and human rights-responsive approach has become a national agenda. However, Mahfud MD cautioned that the law is always influenced by political configurations, so that punishment reform is not entirely neutral. The President’s granting of rehabilitation to a former CEO is an example of how punishment policy can intersect with political interests. This article examines these dynamics through Mahfud MD’s political-legal theory.

Keywords: Analysis, Punishment, Mahfud MD

How to Cite: Gultom, S. V. (2025). Politik Hukum Reformasi Sistem Pemidanaan Indonesia:Analisis Berdasarkan Teori Politik Hukum Mahfud MD. Juncto, 1(1) 2020: 106-111,

Pendahuluan

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam aspek ketatanegaraan dan hukum. Kritik terhadap sistem pemidanaan lama yang represif memunculkan kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih selaras dengan prinsip keadilan sosial. Namun, proses reformasi tidak berlangsung dalam ruang hampa. Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum merupakan produk pertarungan kepentingan politik sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai entitas normatif murni.

Dalam konteks ini, pemberian rehabilitasi oleh Presiden kepada mantan Direktur Utama BUMN yang pernah terjerat perkara pidana menjadi isu strategis untuk menganalisis relasi antara politik dan kebijakan pemidanaan modern.

Sistem pemidanaan merupakan instrumen negara untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban publik, dan melindungi hak warga negara. Sejak Reformasi 1998, arah pembaruan hukum pidana ditujukan untuk meninggalkan paradigma represif menuju pemidanaan yang humanis dan proporsional. Namun Mahfud MD menegaskan bahwa hukum tidak pernah berdiri bebas dari konteks politik. Setiap kebijakan hukum, termasuk kebijakan pemidanaan, merupakan hasil kontestasi kekuasaan.

Baca Juga: Pengaruh Politik Hukum Nasional terhadap Arah Pembentukan RUU Perampasan Aset di Indonesia

METODE

Dalam kerangka tersebut, kewenangan Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada terpidana menjadi isu strategis. Kewenangan ini sah secara konstitusional, tetapi dapat menimbulkan pertanyaan ketika digunakan dalam kondisi yang melibatkan figur publik atau elit politik. Masalahnya bukan pada legalitas kewenangan, tetapi pada legitimasi dan transparansinya.

Teori Politik Hukum Mahfud MD

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar negara mengenai hukum apa yang akan dibangun, bagaimana hukum tersebut diterapkan, dan arah pembentukannya. Mahfud menekankan bahwa:

1. Hukum tidak pernah netral dan selalu mengandung unsur kepentingan.
2. Konfigurasi politik yang demokratis menghasilkan hukum yang responsif.
3. Jika konfigurasi politik elitis, hukum bersifat konservatif dan melindungi status quo.
4. Produk hukum merupakan hasil tarik menarik antara kepentingan negara, masyarakat, dan elite.

Kerangka ini memungkinkan peneliti memahami bahwa setiap reformasi pemidanaan tidak hanya dipengaruhi argumentasi yuridis tetapi juga dinamika politik kekuasaan.

Mahfud MD membagi politik hukum ke dalam tiga dimensi:

1. Kebijakan hukum yang hendak dibentuk negara.
2. Arah implementasi hukum.
3. Faktor politik yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum.

Ia menekankan bahwa konfigurasi politik demokratis menghasilkan produk hukum responsif, sedangkan konfigurasi elitis menghasilkan hukum yang konservatif dan melindungi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kewenangan Presiden dalam pemidanaan tidak dapat dianalisis secara normatif semata; harus dilihat dalam konteks relasi kekuasaan yang melingkupinya.

Hasil dan Pembahasan

Reformasi Sistem Pemidanaan Indonesia

Reformasi pemidanaan mencakup perubahan paradigma menuju:

1. Restorative justice
2. Humanisasi pidana
3. Diferensiasi sanksi
4. Proporsionalitas pemidanaan
5. De-penalisasi dan alternatif non-penjara

KUHP Nasional 2022 mengusung konsep pemidanaan yang lebih fleksibel dan adaptif dengan nilai-nilai masyarakat modern. Namun, implementasinya masih sering berbenturan dengan kepentingan politik dan budaya birokrasi yang elitis.

Reformasi pemidanaan Indonesia mengusung beberapa prinsip modern:

1. Restoratif. Pemulihan harmoni sosial lebih diprioritaskan.
2. Proporsional. Jenis dan berat pidana mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban.
3. Diferensiasi pidana. Alternatif non-penjara lebih banyak digunakan.
4. Humanisasi. Mengurangi penggunaan penjara serta memperhatikan martabat manusia.

Namun pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut sering berbenturan dengan kepentingan politik, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut pejabat tinggi atau tokoh strategis. Inilah titik problematis antara idealitas reformasi dan realitas kekuasaan.

Baca Juga: Urgensi Penguatan Hukum Siber di Indonesia

Kewenangan Presiden dalam Pemidanaan

Pasal 14 UUD 1945 memberikan Presiden empat kewenangan khusus dalam bidang pemidanaan:

1. Grasi
2. Rehabilitasi
3. Amnesti
4. Abolisi

Rehabilitasi pada dasarnya bertujuan memulihkan harkat dan hak seseorang yang dirugikan akibat putusan pengadilan. Namun tanpa mekanisme transparansi, kewenangan ini bisa disalahartikan sebagai alat politik untuk melindungi elite.

Pasal 14 UUD 1945 memberikan empat kewenangan khusus Presiden dalam bidang pemidanaan:

1. Grasi
2. Rehabilitasi
3. Amnesti
4. Abolisi

Secara teori, rehabilitasi hanya diberikan untuk memulihkan hak seseorang yang dirugikan oleh putusan yang salah atau oleh proses hukum yang tidak adil. Namun dalam praktik, kriteria tersebut seringkali tidak dijelaskan secara rinci kepada publik. Ketiadaan mekanisme transparansi ini menciptakan ruang bagi tuduhan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi kepentingan politik.

Studi Kasus: Rehabilitasi Presiden kepada Mantan Dirut

Kasus pemberian rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama BUMN menjadi titik analisis penting. Publik mempertanyakan apakah rehabilitasi diberikan berdasarkan pertimbangan hukum murni atau terdapat intervensi politik terkait jaringan kekuasaan.

Analisis Mahfud MD menunjukkan bahwa konfigurasi politik sangat mempengaruhi arah kebijakan pemidanaan yang diambil Presiden.

Pemberian rehabilitasi oleh Presiden kepada mantan Direktur Utama BUMN menjadi kasus relevan untuk menilai ketegangan antara politik dan pemidanaan. Publik mempertanyakan apakah pemberian rehabilitasi didasarkan pada fakta hukum yang kuat atau pertimbangan politik terkait jejaring kekuasaan.

Jika ditinjau dengan teori Mahfud MD, keputusan pemidanaan tidak pernah steril dari kepentingan politik. Konfigurasi politik dapat mempengaruhi:

1. Urgensi pemberian rehabilitasi.
2. Kecepatan proses administratif.
3. Penafsiran terhadap syarat-syarat normatif.

Ketika keputusan Presiden tidak disertai argumentasi publik yang memadai, muncul kesan bahwa kebijakan tersebut lebih berorientasi politik daripada hukum.

Dampak Politik Hukum terhadap Pemidanaan

Dampak yang muncul akibat pemberian rehabilitasi yang dianggap politis:

1. Penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2. Persepsi adanya ketidaksetaraan perlakuan hukum.
3. Pengaburan tujuan pemidanaan modern.
4. Munculnya preseden buruk dalam relasi kekuasaan–penegakan hukum.

Baca Juga: Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Peradilan Indonesia: Problematika Regulasi, Kekosongan Hukum, dan Ancaman terhadap Prinsip Keadilan

Evaluasi Konsistensi dengan Reformasi Pemidanaan

Rehabilitasi Presiden harus diuji terhadap prinsip:

1. Keadilan substantif
2. Rule of law
3. Responsivitas hukum

Jika pemberian rehabilitasi tidak disertai data, argumentasi publik, dan transparansi, maka keputusan tersebut berpotensi bertentangan dengan agenda reformasi pemidanaan.

Terdapat empat implikasi utama:

1. Delegitimasi peradilan. Putusan pengadilan berpotensi dianggap tidak final secara substansial.
2. Ketimpangan perlakuan hukum. Masyarakat menilai bahwa figur tertentu lebih mudah mendapat pemulihan status hukum.
3. Inkoherensi kebijakan pemidanaan. Pemidanaan modern menjadi kabur tujuan dan logikanya.
4. Erosi kepercayaan publik. Integritas penegakan hukum melemah.

Rule of law menghendaki bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan prinsip objektivitas dan transparansi. Penggunaan kewenangan eksekutif yang tidak terbuka berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Agar kewenangan rehabilitasi selaras dengan agenda reformasi pemidanaan, perlu:

1. Transparansi publik. Pemerintah menyampaikan dasar empiris dan yuridis pemberian rehabilitasi.
2. Kriteria normatif yang jelas. Dibuat pedoman objektif mengenai siapa yang layak menerima rehabilitasi.
3. Pengawasan DPR dan masyarakat. Bukan untuk membatasi kewenangan Presiden, tetapi memastikan akuntabilitasnya.
4. Sinkronisasi dengan tujuan pemidanaan. Rehabilitasi harus mendukung, bukan mengaburkan, agenda reformasi hukum pidana.

Kesimpulan

Politik hukum reformasi pemidanaan di Indonesia mengalami perkembangan menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan adil. Namun teori Mahfud MD mengingatkan bahwa praktik hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan.Studi kasus rehabilitasi Presiden menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas reformasi pemidanaan dan realitas politik pragmatis. Untuk itu diperlukan mekanisme kontrol publik, standar normatif yang jelas, dan peningkatan transparansi dalam penggunaan kewenangan Presiden.

Kewenangan diskresi Presiden dalam pemidanaan sah secara konstitusional, namun penggunaannya harus sejalan dengan prinsip rule of law dan reformasi pemidanaan. Teori politik hukum Mahfud MD membantu menyingkap bahwa kebijakan pemidanaan tidak pernah bebas dari pengaruh politik. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan koherensi dengan agenda reformasi menjadi keharusan. Tanpa itu, praktik rehabilitasi dapat memunculkan preseden buruk dan menghambat pembangunan sistem pemidanaan yang humanis, proporsional, dan berkeadilan.

Penulis: Syntiya Veronica (NIM: 257005111)
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Dosen Pengampu: Dr. Agusmidah,S.H., M.Hum.

Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi

Daftar Pustaka

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Press; 2009.

Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. LP3ES; 2010.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2022.

UU Pemasyarakatan 2022.

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Press; 2009.

Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. LP3ES; 2010.

Asshiddiqie J. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.

UUD 1945.

UU Pemasyarakatan 2022.

KUHP Nasional 2022.

⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI