Abstract Political ideology plays a significant role in shaping the legal policy orientation of a country. Ideology not only serves as a philosophical foundation in […]
Abstrak Pasal penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) kembali menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena dianggap berpotensi mengancam kebebasan berpendapat, […]
UPDATE!
BERITA TERBARU
Tag: Agusmidah
Analisis Politik Hukum Penerapan Affirmative Action Kuota 1% Pekerja Disabilitas di Perusahaan Swasta
Abstrak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan alokasi kuota minimal 1% bagi pekerja penyandang disabilitas di perusahaan swasta. Ketentuan ini merupakan […]
Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru: Analisis Politik Hukum terhadap Batas Perlindungan Presiden dan Kebebasan Berpendapat
Abstrak Pasal penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) kembali menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena dianggap berpotensi mengancam kebebasan berpendapat, […]
Politik Hukum Reformasi Sistem Pemidanaan Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Politik Hukum Mahfud MD
Abstrak Reformasi hukum pidana setelah 1998 menandai perubahan mendasar dalam pendekatan pemidanaan di Indonesia. Pergeseran dari paradigma kolonial-retributif menuju pendekatan humanis, proporsional, dan responsif terhadap […]
Analisis Politik Hukum terhadap Efektivitas UU ITE dan UU PDP dalam Menghadapi Kejahatan Siber di Indonesia
Abstrak Penelitian ini menganalisis arah dan efektivitas politik hukum Indonesia dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai […]
Politik Hukum Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Hubungan Aceh-Pemerintah Pusat
Abstract The prolonged conflict between Aceh and the Central Government has left complex multidimensional impacts encompassing social, political, and legal aspects. In response to this […]
Analisis Politik Hukum Kewenangan Eksekutif dalam Pembentukan Perpres 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
Abstrack The legal policy in the formation of Presidential Regulation Number 5 of 2025 concerning Forest Area Regulation demonstrates a shift in the distribution of […]
Pengaruh Politik Hukum Nasional terhadap Arah Pembentukan RUU Perampasan Aset di Indonesia
RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif yang telah lama diperjuangkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak pertama kali diusulkan oleh PPATK pada tahun 2008, […]
Politik Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Arah Kebijakan Negara dalam Pembentukan RUU PPRT
Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tugas utamanya berkaitan dengan urusan rumah tanga untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti membersihkan rumah […]
Analisis Politik Hukum terhadap Dampak Omnibus Law Perlindungan Kerja bagi Pekerja Perempuan dan Pekerja Perempuan dan Pekerja Rumah Tangga
Abstrak Omnibus law merupakan penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu dalam peraturan, tujuan dari pemerintah membuat omnibus law adalah untuk menggabungkan 1.244 pasal dan 79 undang-undang […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
