Pendahuluan
Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, dan non-diskriminatif. Namun dalam kenyataannya, masih banyak keluhan yang muncul di masyarakat, seperti dipingpong antarpetugas, layanan yang sangat lambat, atau keputusan pejabat yang tidak jelas dasar hukumnya. Fenomena inilah yang dalam Hukum Administrasi Negara dikenal sebagai maladministrasi.
Maladministrasi bukan sekadar pelayanan yang kurang ramah atau ketidakteraturan birokrasi, melainkan perbuatan melawan hukum administrasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Konsep ini menjadi fokus utama Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara yang memiliki mandat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Pengertian Maladministrasi
Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi didefinisikan sebagai:
“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”
Definisi ini menegaskan bahwa maladministrasi mencakup tiga unsur pokok:
- Adanya perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum atau kewajiban pelayanan publik.
- Dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu pemerintah, BUMN/BUMD, atau badan hukum yang diberikan tugas pelayanan publik.
- Menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian materiil maupun immateriil.
Bentuk-Bentuk Maladministrasi
Menurut Ombudsman RI dan berbagai literatur administrasi negara, bentuk maladministrasi yang sering terjadi dalam pelayanan publik meliputi:
1. Penundaan Berlarut
Penundaan berlarut, yaitu penundaan pelayanan yang tidak wajar melebihi standar waktu yang telah ditentukan.
2. Tidak Memberikan Pelayanan
Tidak memberikan pelayanan, di mana petugas menolak atau mengabaikan permohonan layanan tanpa alasan hukum yang sah.
3. Penyimpangan Prosedur
Penyimpangan prosedur, yakni pelaksanaan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyalahgunaan Wewenang
Penyalahgunaan wewenang, yaitu penggunaan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan pemberiannya, misalnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
5. Diskriminasi
Diskriminasi, yaitu membedakan pelayanan berdasarkan suku, agama, status sosial, atau kedekatan personal.
6. Pungli
Permintaan imbalan (pungli), berupa permintaan uang atau fasilitas yang tidak memiliki dasar hukum.
Baca juga: Memberantas Pungli sebagai Upaya Peningkatan Prestasi Siswa
7. Tidak Profesional
Tidak profesional atau tidak kompeten, yaitu pejabat yang tidak menguasai substansi sehingga membuat keputusan yang merugikan pemohon layanan.
Data Terkini Laporan Maladministrasi
Portal data resmi Ombudsman RI dan beberapa laporan publik menunjukkan bahwa dugaan maladministrasi masih tergolong tinggi di Indonesia. Beberapa poin penting yang dapat dicermati antara lain:
1. Portal Data
Portal data Ombudsman menyediakan dataset lengkap mengenai jumlah laporan masyarakat per tahun, jenis maladministrasi, dan sektor layanan (seperti agraria, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain).
2. Laporan Tahunan
Laporan tahunan Ombudsman menunjukkan bahwa jenis maladministrasi tertinggi biasanya adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan layanan.
3. Kesadaran Masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat menyebabkan jumlah laporan yang masuk dari tahun ke tahun semakin tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani melapor dan kanal pengaduan Ombudsman semakin dikenal.
4. Portal Resmi
Data numerik per tahun dapat diunduh melalui portal resmi Ombudsman RI dalam format Excel atau CSV untuk dianalisis lebih lanjut.
Mekanisme Pengaduan ke Ombudsman RI
Masyarakat yang merasa dirugikan akibat tindakan maladministrasi dapat melapor ke Ombudsman RI melalui mekanisme berikut:
1. Menyiapkan dokumen pendukung
- Identitas pelapor (KTP/SIM/Paspor)
- Kronologi lengkap kejadian
- Bukti pendukung (surat, foto, bukti pembayaran, email, video, dan sebagainya)
- Informasi mengenai upaya yang telah dilakukan, misalnya sudah mengadu ke instansi terkait
2. Cara menyampaikan pengaduan
- Datang langsung ke kantor Ombudsman pusat atau perwakilan provinsi
- Menggunakan formulir pengaduan online melalui situs resmi Ombudsman RI
- Mengirim laporan melalui surat atau email
- Menghubungi call center Ombudsman yang tercantum di website resmi
3. Proses penanganan laporan
- Verifikasi awal untuk menilai kewenangan Ombudsman dan kelengkapan laporan
- Pemeriksaan dan klarifikasi kepada pelapor dan pihak terlapor
- Analisis dan penyusunan rekomendasi
- Pemantauan pelaksanaan rekomendasi oleh instansi terlapor
Tantangan Penegakan Hukum terhadap Maladministrasi
Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam upaya mengurangi maladministrasi antara lain:
- Budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik.
- Kurangnya pemahaman aparatur mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan standar pelayanan publik.
- Rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor, karena khawatir akan dampak negatif atau tidak percaya laporan akan ditindaklanjuti.
- Rekomendasi Ombudsman belum sepenuhnya ditaati, sehingga diperlukan dorongan politik, sosial, dan administratif yang lebih kuat untuk memastikan implementasi perbaikan layanan.
Penutup
Maladministrasi merupakan salah satu masalah klasik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Penyimpangan administrasi, baik berupa kelalaian, penyalahgunaan wewenang, maupun diskriminasi, dapat menimbulkan kerugian nyata dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Keberadaan Ombudsman RI, UU No. 37 Tahun 2008, dan berbagai perangkat hukum lain menjadi fondasi penting dalam pengawasan pelayanan publik. Namun, keberhasilan pemberantasan maladministrasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga oleh:
- Integritas dan profesionalisme aparatur negara
- Keterbukaan data dan transparansi birokrasi
- Partisipasi aktif masyarakat
- Penguatan mekanisme pengawasan
Dengan sinergi seluruh elemen bangsa, pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi dapat terwujud.
Penulis: Atiek Yusdhiaty
Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
