Negara-negara Pasifik Selatan seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon sering mengangkat pelanggaran HAM di Papua Indonesia di forum PBB, termasuk dukungan untuk kelompok separatis seperti ULMWP.
Indonesia merespons dengan Treaty for Common Security bersama Australia pada 12 November 2025, yang mengubah arsitektur keamanan kawasan dan menangani dinamika geopolitik Papua. Isu ini melibatkan operasi militer yang menyebabkan pengungsian massal serta tekanan dari LSM.
Diplomasi Indonesia Menangani Isu Papua di Pasifik Selatan
Indonesia menerapkan strategi diplomasi multidimensi untuk menangani isu Papua, termasuk pendekatan soft power, pembangunan infrastruktur, dan dialog bilateral dengan negara-negara Pasifik seperti Australia dan Papua Nugini.
Upaya ini bertujuan meredam separatisme, membangun narasi positif tentang kemajuan Papua sebagai bagian NKRI, serta menanggapi kritik HAM dari negara-negara Pasifik seperti Vanuatu dan Solomon Islands
Strategi Diplomasi Pertahanan dan Publik
Kementerian Pertahanan menggelar forum seperti Defence Diplomacy Forum on Papua Development di Den Haag (24 Oktober 2025) dan London, menonjolkan pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua serta pengembangan SDM melalui beasiswa.
Pendekatan ini melibatkan diplomasi budaya dan pendidikan di Australia serta Selandia Baru untuk memperkenalkan data objektif tentang transformasi Papua. Presiden Prabowo Subianto melantik Komite Eksekutif Otonomi Khusus Papua pada 8 Oktober 2025, menekankan kolaborasi pusat-daerah.
Baca Juga: Sikap Fiji dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) terkait Isu Papua
Diplomasi Regional dan Ekonomi
Indonesia memanfaatkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan forum seperti AIPF untuk melibatkan negara Pasifik dalam kerjasama keamanan transparan, sehingga memudahkan penyampaian posisi terkait Papua.
Kegiatan seperti Border Trade Fair dengan Papua Nugini (Oktober 2025) memperkuat diplomasi ekonomi lintas batas, sementara diplomasi kesehatan di forum IPHSA 2025 menambah dimensi multilateral.
Tantangan utama mencakup pelanggaran HAM dan dukungan internasional terhadap separatis, yang diatasi melalui dialog inklusif dan narasi media.
Penulis: Tessalonika Silce Amungme Naming Deda
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih
Dosen Pengampu: Melpayanti Sinaga
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
