Pada hari Rabu (27/03/2024), Harvey Moeis atau yang lebih sering dikenal sebagai suami aktris Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tata niaga timah oleh Kejaksaan Agung. Harvey diduga melakukan tindakan pidana korupsi yang merugikan negara sebesar RP 271 Triliun dan kemudian ditahan di Rumah Tahanan Salemba.
Setelah melalui proses persidangan, pada hari Senin (23/12/2024) Harvey Moeis dijatuhi hukuman selama 6,5 tahun kurungan penjara dan wajib membayar denda sebesar RP 1 Miliar dan juga membayar uang pengganti sebesar RP 210 Miliar.
Apabila Harvey Moeis tidak membayar maka harta bendanya akan dirampas serta akan dilelang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dan jika jumlahnya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman 2 tahun penjara.
Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Harvey Moeis dengan hukuman penjara selama 12 tahun tapi ternyata Hakim Ketua Eko Aryanto memberikan tuntutan yang lebih ringan yaitu hanya 6,5 tahun. Keputusan ini sangat mengejutkan, mengingat kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut jauh lebih besar.
Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan tersebut mencerminkan ketidakseriusan dalam menangani kasus korupsi besar yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh seperti Harvey Moeis.
Keputusan hakim ini tidak hanya mengundang kekecewaan dari masyarakat umum, tetapi juga mendapatkan sorotan tajam dari pengamat hukum dan aktivis anti-korupsi. Mereka menilai dan berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan mengingat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi Harvey Moeis terhadap perekonomian dan keuangan negara.
Menurut Hakim Ketua Eko Aryanto, tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Harvey Moeis sebagai terdakwa. Hal inilah yang memicu pro dan kontra di kalangan publik yang mengetahui kasus Harvey Moeis ini.
Banyak yang merasa bahwa keputusan yang dibuat oleh Hakim Ketua tidaklah sesuai sebagaimana seharusnya yang diterima oleh Harvey Moeis, mereka menganggap bahwa seharusnya Harvey Moeis dituntut lebih berat mengingat kerugian negara yang ditimbulkan jumlahnya sangat besar yaitu RP 271 Triliun dan sangatlah tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan oleh Hakim Ketua.
Keputusan hakim yang dianggap tidak memadai ini tentu saja menimbulkan dampak buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada keinginan kuat dari masyarakat untuk melihat pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya, sistem peradilan terkadang bisa terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal, seperti pengaruh kekuasaan, kekayaan, atau bahkan ketidaktepatan dalam penilaian hukum.
Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi keputusan hakim, ataukah ini merupakan cerminan dari lemahnya sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap. Tidak sedikit yang khawatir bahwa keputusan tersebut akan menciptakan preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di masa depan.
Nilai korupsi yang dilaporkan mencapai 271 triliun rupiah, menjadikannya salah satu kasus terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan angka yang sangat besar ini, banyak pihak yang menaruh harapan besar pada proses hukum untuk memberikan keadilan.
Keputusan hakim yang dianggap tidak memadai ini tentunya akan berdampak besar terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat akan semakin meragukan efektivitas sistem hukum kita dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi besar. Jika kasus seperti ini saja tidak bisa dihukum dengan adil, bagaimana dengan kasus-kasus serupa yang mungkin melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya di masa depan?
Banyak pihak yang khawatir bahwa keputusan ini akan menciptakan preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. Hal ini bisa merusak upaya lembaga-lembaga yang sudah berjuang keras untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia.
Oleh karena itu, beberapa kelompok menuntut agar pihak berwenang melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap keputusan tersebut dan mempertimbangkan langkah hukum lain, seperti banding, untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum dengan setimpal.
Pada akhirnya, kasus Harvey Moeis harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Keputusan hakim yang dipertanyakan dalam kasus ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal bagaimana sistem peradilan kita dapat memastikan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, harus bertanggung jawab atas tindakannya, terutama jika tindakan tersebut merugikan negara dan masyarakat.
Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan transparan, kita dapat menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.
Penulis: Mienda Sisilia Ginting
Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Medan
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
mantul ⭐️✨🌟🫡👍🏻semoga hakim disadarkan dan koruptor dipenjarakan