Pada konflik politik di China, isu gender sering kali terpinggirkan dengan representasi perempuan yang rendah dalam pengambilan suatu keputusan, sebaliknya dengan Taiwan yang menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender dengan perempuan aktif dalam politik dan advokasi menciptakan dampak dari pendekatan terhadap isu-isu gender dalam konteks konflik.
Taiwan dengan komitmen terhadap kesetaraan gender mempengaruhi citra dan kebijakan luar negerinya, menjadikannya mitra yang menarik bagi negara-negara yang juga mendukung isu-isu gender.
Taiwan memperlihatkan representasi perempuan meningkat dalam bidang politik, ini adalah pencapaian yang luar biasa menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki suara yang kuat dalam suatu pengambilan keputusan. Seperti dengan adanya pemimpin perempuan seperti Presiden Tsai Ing-wen.
Taiwan menunjukkan bahwa perempuan berhak menjadi pemimpin dan juga dapat membuat suatu kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.
Bukan hanya itu yang membuat Taiwan sangat memperlihatkan upayanya dalam mendukung kesetaraan gender.
Taiwan juga mempromosikan kesetaraan gender melalui berbagai inisiatif dan acara yang diadakan untuk memberdayakan perempuan, seperti acara Pekan Kesetaraan Gender di New York yang menyoroti peran aktif Taiwan dalam memajukan hak-hak perempuan di tingkat internasional.
Baca juga: Perubahan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok
Pemerintah Taiwan juga telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kesetaraan gender, termasuk undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan di tempat kerja, serta program-program yang melindungi dan mendorong partisipasi perempuan dalam bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika).
Kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan pemerintah yang sangat mendukung kesetaraan gender membuat masyarakat Taiwan pun semakin menyadari pentingnya kesetaraan gender, berbagai organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial aktif dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan mengadvokasi perubahan.
Kesadaran ini menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dan masyarakat.
Taiwan dianggap sebagai pemimpin dalam upaya pemberdayaan perempuan dengan fokus pada akses sumber daya keuangan dan penghapusan diskriminasi.
Taiwan berusaha membangun diplomatik dengan negara-negara lain melalui kerjasama dalam isu-isu sosial, termasuk pemberdayaan perempuan, yang dapat memperkuat dukungan internasional dan juga posisinya di panggung dunia.
China dikenal sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan telah menjadi salah satu kekuatan besar di dunia.
Akan tetapi, perhatian terhadap isu-isu sosial seperti kesetaraan gender masih menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi cara pandang negara lain terhadap kebijakan luar negerinya.
Baca juga: Reunifikasi atau Dominasi? Menyikapi Hubungan China dan Taiwan di Dunia Global
Dalam beberapa tahun terakhir China telah berusaha untuk menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui partisipasi dalam inisiatif internasional dan kerjasama dengan organisasi-organisasi global.
Akan tetapi, pendekatan ini sering kali dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan citra internasional saja, sementara masalah-masalah gender di dalam negeri masih perlu untuk diperhatikan lebih.
Masyarakat China masih dipengaruhi oleh norma-norma tradisional yang menempatkan perempuan dalam peran yang lebih terbatas seperti, sebagai pengurus rumah tangga.
Hal inilah yang menghambat kemajuan perempuan dalam berbagai bidang termasuk politik dan ekonomi. Meskipun ada kemajuan dalam hukum dan juga kebijakan, tetapi diskriminasi terhadap perempuan masih umum terjadi di banyak sektor termasuk di tempat kerja.
Perempuan di China masih kurang terwakili dalam posisi politik dan pengambilan keputusan, keterbatasan ini mengurangi suara perempuan dalam kebijakan luar negeri dan isu-isu internasional yang berkaitan dengan gender.
Meskipun Taiwan tidak diakui secara resmi sebagai negara oleh banyak negara di dunia, tetapi Taiwan telah membuat kemajuan signifikan dalam isu-isu sosial, termasuk kesetaraan gender.
Baca juga: Ketegangan Taiwan–Tiongkok: Api Kecil yang Bisa Menyebabkan Perang Dunia Ketiga
Taiwan telah menjadi salah satu negara terdepan dalam hal kesetaraan gender di Asia. Pada tahun 2019, Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini adalah langkah besar dalam menunjukkan komitmen Taiwan terhadap kesetaraan dan Hak Asasi Manusia.
Meskipun Taiwan menghadapi tantangan dalam pengakuan internasional, kemajuan yang dicapainya dalam isu-isu sosial seperti kesetaraan gender menunjukkan bahwa Taiwan memiliki komitmen yang kuat terhadap Hak Asasi Manusia.
Pendekatan progresif Taiwan terhadap kesetaraan gender tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warganya, tetapi juga memperkuat citranya di mata dunia dalam menghargai hak-hak individu dan kesetaraan yang ada.
Memperhatikan isu gender dan politik dalam dinamika hubungan internasional bukan hanya tentang keadilan sosial, tetapi juga tentang menciptakan dunia yang lebih stabil, aman, dan sejahtera.
Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan praktik internasional, negara-negara dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan hubungan antarnegara.
Kesetaraan gender merupakan elemen fundamental dalam menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
Ketika kesetaraan ada dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat, yang dapat memperkuat fondasi negara itu sendiri, dan juga dengan adanya kesetaraan gender negara dapat mengurangi resiko terjadinya konflik, dan meningkatkan keamanan domestik serta internasional.
Dari sudut pandang ekonomi, kesetaraan gender juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketika perempuan diberikan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya.
Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan.
Sedangkan negara-negara yang mengabaikan isu gender berisiko kehilangan potensi besar yang dapat diberikan oleh setengah populasi mereka.
Di tingkat internasional, negara yang menunjukkan komitmen terhadap isu gender dan hak asasi manusia seringkali memiliki citra yang lebih baik di mata dunia.
Citra positif ini dapat meningkatkan hubungan diplomatik dan kerjasama internasional, serta menarik investasi asing.
Negara-negara yang dianggap progresif dalam isu-isu sosial cenderung lebih dihormati dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam forum-forum internasional.
Penulis: Suci Mulyani Irfan
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih
Editor: Rahmat Al Kafi
