Pontianak, MMI – Strategi menghadapi krisis iklim kini menempatkan perempuan sebagai aktor kunci, terutama dalam aksi-aksi nyata di tingkat lapangan. Urgensi kepemimpinan perempuan ini menjadi sorotan utama dalam talkshow bertajuk “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim” yang diselenggarakan di Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura (Untan), Rabu (22/4).
Acara yang berlangsung di Aula Bungur tersebut mempertemukan aktivis lingkungan, organisasi masyarakat sipil (CSO), serta mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Pontianak untuk merumuskan agenda keadilan iklim yang lebih inklusif.
Baca juga: Sebuah Negara Kecil di Kepulauan Pasifik yang Terancam Hilang: Tuvalu dalam Menghadapi Krisis Iklim
Perempuan di Garis Depan
Hana Satriyo, perwakilan The Asia Foundation di Indonesia, menegaskan bahwa dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata. Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling rentan, namun ironisnya, mereka jugalah yang paling gigih dalam menjaga ekosistem komunitasnya.
“Pengalaman perempuan di tingkat lokal harus kita angkat menjadi pengetahuan publik. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar responsif dan tepat sasaran,” tutur Hana. Ia menambahkan bahwa keterlibatan anak muda sangat krusial untuk memastikan agenda keadilan iklim terus berlanjut.
Baca juga: Mengapa Perubahan Iklim di Fiji Adalah Peringatan Keras bagi Seluruh Dunia?
Bukti Nyata dari Desa Kalibandung
Senada dengan hal tersebut, Direktur JARI Indonesia Borneo Barat, Hendy Erwindi, membagikan keberhasilan program perhutanan sosial di Kalimantan Barat. Di Desa Kalibandung, misalnya, pengelolaan hutan seluas 7.255 hektare justru didominasi oleh kaum ibu.
“Dari delapan kelompok usaha yang ada, sekitar 90 persen anggotanya adalah perempuan. Bahkan, ada kelompok yang seluruh personelnya perempuan,” ungkap Hendy. Meski awalnya sempat ragu, dukungan yang tepat berhasil mengubah mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan dan sumber daya alam desa.
Pola serupa terlihat di Desa Sungai Deras. Penjagaan kawasan hutan seluas 527 hektare di sana menjadi harga mati karena fungsinya sebagai sumber air utama warga. Hendy menegaskan, tanpa peran aktif perempuan dalam menjaga keberlanjutan hutan tersebut, ancaman krisis air bersih akan sulit dihindari.
Baca juga: Hutan Amazon di Persimpangan Jalan Iklim dan Kebijakan
Sinergi Akademisi dan Praktisi
Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Farah Diba, melihat fenomena ini sebagai langkah konkret dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam poin penanganan iklim dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, kelestarian hutan sangat bergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
“Jika masyarakatnya sejahtera, mereka akan otomatis menjaga hutan. Di sinilah letak pentingnya memperkuat peran perempuan,” jelas Farah. Ia berharap kisah sukses dari desa-desa tersebut mampu menginspirasi para mahasiswa untuk terjun dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan penandatanganan kerja sama resmi antara Fakultas Kehutanan Untan dan JARI Indonesia Borneo Barat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pendampingan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di masa depan./rls
Penulis: Darsono
Editor: Ika Ayuni Lestari
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
