Sistem Noken di Papua Pegunungan Merusak Citra Demokrasi

Sistem noken di Papua Pegunungan merupakan salah satu mekanisme unik dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Sistem ini digunakan sebagai cara masyarakat adat untuk mengekspresikan hak pilih mereka, terutama di wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki tradisi dan budaya yang berbeda dengan sistem pemilu modern. Namun, ada argumen bahwa penerapan sistem ini dapat merusak citra demokrasi jika tidak dikelola dengan benar.

Sistem noken adalah metode pemilu berbasis kearifan lokal, di mana noken (tas tradisional Papua) digunakan sebagai simbol suara masyarakat. Dalam sistem ini, suara rakyat tidak diberikan secara individu seperti di bilik suara, tetapi melalui kesepakatan bersama yang diwakili oleh kepala suku atau pemimpin adat.

Masalah yang Muncul

1. Tidak Adanya Kerahasiaan Suara Demokrasi mensyaratkan kerahasiaan dalam pemungutan suara. Namun, dalam sistem noken, keputusan biasanya diambil secara kolektif oleh komunitas, sehingga kerahasiaan suara individu tidak terjamin.
2. Potensi Manipulasi Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada pemimpin adat, yang dapat membuka peluang manipulasi suara atau tekanan kepada anggota komunitas untuk mengikuti keputusan kelompok.
3. Kesetaraan Hak Pilih Dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak pilih yang sama. Dengan sistem noken, suara individu bisa tereduksi menjadi keputusan kolektif yang tidak selalu mencerminkan kehendak semua orang dalam komunitas.
4. Keterbukaan dan Akuntabilitas Sistem ini sering dikritik karena minim dokumentasi dan transparansi. Hal ini menyulitkan pengawasan dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan aspirasi masyarakat secara adil.

Baca Juga: Peran Media Sosial bagi Pemerintah pada saat Masa Pemilihan

Pembelaan Sistem Noken

Di sisi lain, pendukung sistem noken berargumen bahwa ini adalah bagian dari penghormatan terhadap kearifan lokal dan cara komunitas adat mengekspresikan demokrasi dalam konteks budaya mereka. Sistem ini dianggap lebih sesuai dengan struktur sosial masyarakat adat di wilayah Papua Pegunungan.

Solusi untuk Menjembatani Kesenjangan

1. Pendampingan dan Edukasi Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak pilih individu, sambil tetap menghormati tradisi lokal.
2. Pengawasan Ketat Sistem noken perlu diawasi lebih ketat oleh pihak berwenang untuk mencegah manipulasi dan memastikan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat.
3. Modifikasi Sistem Sistem noken bisa dimodifikasi agar tetap menghormati budaya lokal tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, misalnya melalui kombinasi metode kolektif dan pemungutan suara rahasia.

Dengan pengelolaan yang tepat, sistem noken dapat menjadi cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam demokrasi modern tanpa merusak integritas proses demokrasi itu sendiri.

Sistem noken, meskipun memiliki nilai budaya dan tradisi yang kuat bagi masyarakat adat di Papua, sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi modern, terutama dalam aspek transparansi dan kebebasan individu dalam memilih.

Proses pemungutan suara melalui mekanisme ini sering menghadapi kritik karena kurangnya jaminan bagi hak pilih individu, dominasi elite tertentu, dan potensi manipulasi suara.

Akibatnya, sistem noken dapat memberikan kesan bahwa praktik demokrasi di wilayah tersebut tidak sepenuhnya memenuhi standar universal, sehingga merusak citra demokrasi yang seharusnya adil, bebas, dan setara.

Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan penerapan prinsip demokrasi yang lebih inklusif dan transparan.

Penulis: Steven Wandikbo
Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Universitas Kristen Satya Wacana

Editor: I. Khairunnisa

Bahasa: Rahmat Al Kafi

Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News