Yogyakarta-Dalam upaya memperkuat inklusi sosial dalam proses perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) menyelenggarakan Uji Publik Desain Musrenbang Afirmatif berbasis prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion). Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang partisipatif, responsif, dan inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, serta komunitas marjinal lainnya, pada 20 Mei 2025.
Uji publik ini bertujuan menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan atas rancangan desain Musrenbang yang mengedepankan pendekatan afirmatif dan menjamin prinsip no one left behind dalam seluruh tahapan pembangunan.
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta komunitas penyandang disabilitas, untuk bersama-sama mengevaluasi dan menyempurnakan pendekatan Musrenbang yang inklusif dan berbasis data.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini turut didampingi oleh mahasiswa magang dari Universitas Amikom Yogyakarta yang berperan aktif mendukung teknis kegiatan dan dokumentasi sistematis dan keberlangsungan acara.
Mahasiswa seperti Devisa dan Elisa berperan sebagai pendamping, memastikan keterlibatan partisipatif dari berbagai kelompok dan mendukung proses dokumentasi serta fasilitasi di lapangan. Desain Musrenbang Afirmatif berbasis GEDSI yang diuji memuat beberapa elemen inovatif, antara lain:
Baca Juga: Tata Kelola dan Manajemen di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta
- Penyusunan panduan teknis pelaksanaan Musrenbang berbasis prinsip GEDSI;
- Skema pelibatan aktif dan bermakna kelompok marginal;
- Penguatan kapasitas fasilitator lokal terhadap isu gender dan disabilitas;
- Integrasi data terpilah dan analisis kebutuhan spesifik kelompok rentan dalam perencanaan.
“Pembangunan yang adil adalah pembangunan yang merangkul semua suara, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan. Melalui pendekatan afirmatif GEDSI, kita berupaya menciptakan ruang yang setara dalam pengambilan keputusan,” ujar salah satu perwakilan BAPPEDA dalam sambutannya.
Hasil uji publik ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Musrenbang di berbagai jenjang pemerintahan—desa, kecamatan, hingga kabupaten/ kota dan akan diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan berkeadilan.
Kegiatan ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong penggunaan SIPD sebagai sistem perencanaan terintegrasi nasional yang lebih akuntabel. Dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk mahasiswa sebagai mitra pendamping, uji publik ini diharapkan menjadi tonggak penting menuju perencanaan pembangunan yang inklusif, aksesibel, dan berpihak pada keadilan sosial.
“Harapannya terkait dengan isu isu gedsi itu kami berharap di ppm bappeda maupun LKIS itu mengakomodir kelompok kelompok rentan dan proses musrenbang atau proses perencanaan harus mengakomodir semua warga karena kita saudara, bukan kemudian fokus ke kelompok tertentu tetapi juga perlu mengakomodir kelompok minoritas,” ujar ketua LKIS.
Penulis:
1. Devisa Julia Anggraini
2. Elisa Wahyu Pertiwi
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
