Ketidakadilan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan

Ketidakadilan gender merupakan isu global yang terus menjadi tantangan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Meskipun banyak negara telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan kesetaraan gender, realitas menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok rentan lainnya masih sering terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Ketidakadilan ini bukan hanya membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus. Ketidaksetaraan ini tidak hanya membatasi peluang individu untuk berkembang secara optimal, tetapi juga menghambat potensi penuh masyarakat untuk mencapai kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketidakadilan gender tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Data menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan formal dibandingkan laki-laki, terutama di negara-negara berkembang.

Pembatasan ini, baik yang disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, atau kebijakan. Mengurangi kesempatan perempuan untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja.

Akibatnya, perempuan memiliki peluang yang lebih terbatas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi serta memperkuat kemiskinan struktural.

Ketidakadilan gender juga tampak jelas dalam sektor pekerjaan, yang masih menjadi masalah besar. Meskipun telah ada upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, perempuan sering kali dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang setara.

Fenomena ini, yang dikenal sebagai kesenjangan upah gender, berkontribusi pada ketidakadilan yang lebih luas dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Selain itu, perempuan sering kali terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak hanya minim perlindungan hukum, tetapi juga tidak memberikan manfaat sosial seperti jaminan kesehatan, pensiun, atau cuti melahirkan.

Kondisi ini semakin memperburuk ketimpangan gender dalam akses terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta menghalangi pemberdayaan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Ketidakadilan gender berdampak signifikan pada pembangunan berkelanjutan. Ketika pembangunan tidak memperhatikan kesetaraan gender, ketimpangan yang muncul memperburuk masalah sosial, ekonomi, dan politik, serta menghambat pencapaian tujuan seperti pengentasan kemiskinan dan kesehatan.

Ketimpangan ini juga menciptakan jurang antara perempuan dan laki-laki, menghambat perubahan sosial, dan memicu ketidakstabilan sosial yang lebih besar.

Baca juga: Ketidakadilan Gender dalam Politik: Hambatan bagi Partisipasi Perempuan

Kesetaraan gender di sektor ekonomi dapat mendorong pertumbuhan inklusif. Akses yang setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi memungkinkan mereka berkontribusi pada inovasi dan pengembangan. Namun, perempuan di banyak negara masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerjaan layak dan upah setara.

Ketidaksetaraan upah menjadi hambatan utama dalam mencapai kesetaraan gender di dunia kerja. Selain itu, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Kesetaraan gender dalam partisipasi ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif.

Untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Meningkatkan Akses Pendidikan:

Pendidikan adalah kunci untuk mengatasi ketidakadilan gender. Program beasiswa dan dukungan bagi perempuan di daerah terpencil dapat membantu mereka mengakses pendidikan berkualitas.

2. Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Kepemimpinan:

Pemerintah dan organisasi perlu menciptakan kebijakan afirmatif yang mendorong partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan.

3. Meningkatkan Kesetaraan di Tempat Kerja:

Memberikan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif adalah langkah penting untuk mengurangi kesenjangan gender.

4. Mengintegrasikan Perspektif Gender dalam Kebijakan Publik:

Semua kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok perempuan dan rentan lainnya.

5. Meningkatkan Kesadaran Publik:

Kampanye edukasi dan advokasi diperlukan untuk mengubah norma budaya yang mendukung ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender secara jelas menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Tanpa kesetaraan gender, tujuan global seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan semakin sulit dicapai.

Ketidaksetaraan ini tidak hanya memperburuk distribusi sumber daya, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok sosial lainnya. Dampaknya merugikan seluruh masyarakat, karena potensi individu yang terhambat menghalangi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang nyata, kesetaraan gender harus menjadi prioritas utama.

Semua pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bersatu dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan memberdayakan perempuan. Hanya dengan mengatasi ketidakadilan gender, kita bisa mewujudkan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Penulis: Salsa Denta Safira
Mahasiswa Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang

Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi

Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News