Analisis Faktor Krisis Ekonomi APBN Pada Tahun 1997-1998

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada masa lalu. Krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 meluluhlantakkan perekonomian negara hingga berada di ambang kebangkrutan.

Indonesia sedang menghadapi krisis keuangan yang parah akibat tidak dapat diandalkan dan tidak berkelanjutannya APBN. Kebijakan fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional dan sangat penting dalam pengelolaan nasional.

Sejak era reformasi, Indonesia telah menggunakan hukum fiskal untuk mengatur banyak aspek penting. Defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% PDB dan utang tidak boleh melebihi 60%. “Banyak yang bilang ribet dan APBN jadi sasaran utang, padahal APBN adalah alat untuk mencapai tujuan nasional,” kata Sri Mulyani.

APBN harus mampu menyelesaikan permasalahan dan meletakkan dasar negara, ujarnya. Infrastruktur perekonomian yang utama adalah infrastruktur, personel dan kelembagaan yang seluruhnya didanai oleh APBN.

Pemerintah terus mengembangkan ide-ide untuk lebih mengembangkan Indonesia dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. Apalagi di tengah kondisi perekonomian global yang sulit.

Namun, di tengah semua gejolak ini, PDB Indonesia masih terus meningkat hingga mencapai 5,17% dan inflasi tetap berada di bawah 3,5% sepanjang tahun lalu.

“Mengelola perekonomian tidak seperti laboratorium fisika, kimia atau biologi dimana anda hanya menambahkan reagen dan itu terjadi. Kita selalu dihadapkan pada situasi eksternal dan internal yang dinamis, situasi ini bisa positif atau negatif. Ini bukanlah manajemen yang konstan. Fleksibilitas dan ketangkasan penting untuk menghadapi situasi yang berubah dengan cepat,” kata Sri Mulyani.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN harus mampu menyelesaikan permasalahan dan meletakkan fondasi bangsa, dan fondasi perekonomian yang penting adalah infrastruktur, sumber daya manusia dan kelembagaan.

Indonesia telah belajar dari krisis ini dan pemerintah kini berupaya mengelola negara ini dengan hati-hati agar hal serupa tidak terjadi lagi. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 merupakan peristiwa yang kompleks dengan berbagai faktor penyebabnya. Beberapa faktor kunci yang sering dikutip meliputi:

1. Ketidakseimbangan domestik dan eksternal: Terdapat bukti bahwa ketidakseimbangan domestik dan eksternal di sektor riil dan keuangan dapat menyebabkan krisis mata uang .
2. Buruknya pengelolaan keuangan: Buruknya pengelolaan keuangan diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab krisis ekonomi Indonesia tahun 1997-1998
3. Gejolak mata uang dan musim kemarau berkepanjangan: Perekonomian Indonesia pada tahun anggaran 1997/1998 diwarnai dengan gejolak mata uang dan musim kemarau berkepanjangan yang berdampak signifikan
4. Devaluasi Rupiah dan tingginya utang luar negeri: Krisis ini juga ditandai dengan devaluasi rupiah dan peningkatan utang luar negeri yang signifikan.

Penting untuk dicatat bahwa krisis ekonomi tahun 1997-1998 merupakan peristiwa kompleks dengan berbagai penyebab yang saling berhubungan dan faktor-faktor yang tercantum di atas hanyalah sebagian dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap krisis tersebut.

Juga terdapat beberapa dampak dari terjadinya faktor krisis ekonomi tersebut, yaitu adalah:

Krisis mata uang tahun 1997/1998 berdampak besar terhadap keuangan Indonesia. Beberapa dampaknya adalah:

1. Kenaikan harga komoditas: Akibat krisis mata uang, harga komoditas termasuk kebutuhan pokok meningkat akibat melemahnya nilai tukar rupiah.
2. Penurunan daya beli masyarakat : Melemahnya nilai tukar dan kenaikan harga komoditas berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Menurunnya kepercayaan dan kebangkrutan perusahaan: Krisis mata uang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan, penurunan kepercayaan, dan bahkan gulung tikar, sehingga mempengaruhi kesejahteraan karyawannya dan masyarakat umum.
4. Ketidakpastian perekonomian: Krisis mata uang menciptakan ketidakpastian perekonomian dan membuat masyarakat khawatir terhadap masa depan perekonomiannya.

Dampak-dampak ini menunjukkan betapa luasnya dampak krisis mata uang pada tahun 1997-1998 terhadap keuangan Indonesia.

Dalam hal ini, Indonesia perlu menerapkan reformasi struktural yang tepat dengan memperkuat sektor manufaktur dalam jangka panjang dan mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih dari 6% pada tahun 2040 untuk menghindari jebakan pendapatan menengah.

Reformasi struktural adalah kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan. Reformasi struktural adalah serangkaian kebijakan yang mengubah struktur perekonomian. Dengan kata lain, reformasi dilakukan dalam kerangka kelembagaan dan peraturan di mana para pelaku sosial-ekonomi beroperasi.

Tindakan ini terjadi melalui reformasi, yang mengubah tidak hanya kelembagaan tetapi juga kerangka peraturan di mana berbagai pelaku sosial-ekonomi yang membentuk kawasan (negara, keluarga, dunia usaha) beroperasi. Reformasi struktural dapat membawa perubahan yang luas.

Di sisi lain, tujuan utama reformasi struktural adalah untuk memperkuat perekonomian, memaksimalkan potensinya, dan menyeimbangkan pertumbuhan. Indonesia juga perlu mengoptimalkan delapan sumber utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

1. Penanaman modal asing langsung.
2. Transaksi berjalan
3. Keadilan lingkungan hidup.
4. Populasi
5. Produktivitas
6. Efisiensi ekonomi.
7. Ketersediaan infrastruktur.
8. Tingkat teknis

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 memberikan beberapa pembelajaran penting bagi pengelolaan perekonomian.Beberapa pelajaran tersebut adalah:

1. Pengelolaan makroekonomi yang baik: Krisis ini menyoroti pentingnya pengelolaan makroekonomi yang baik, termasuk disiplin fiskal, stabilitas moneter dan pengelolaan nilai tukar.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Krisis ini diperburuk oleh tata kelola yang buruk dan institusi yang lemah. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola dan penguatan institusi sangat penting untuk mencegah dan mengelola krisis di masa depan.
3. Diversifikasi dan ketahanan: Krisis ini telah memperlihatkan risiko ketergantungan yang berlebihan pada modal eksternal dan lemahnya basis ekspor. Oleh karena itu, penting untuk mendiversifikasi perekonomian dan memperkuat ketahanannya terhadap guncangan eksternal.
4. Jaring Pengaman Sosial: Krisis ini menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi yang meluas. Oleh karena itu, penting untuk membangun jaring pengaman sosial yang efektif dan melindungi kelompok paling rentan di masyarakat.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Krisis ini telah menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola ekonomi. Oleh karena itu penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas baik di sektor publik maupun swasta.

Pelajaran-pelajaran ini penting dalam memandu kebijakan dan manajemen ekonomi untuk mencegah dan mitigasi krisis ekonomi di masa depan.

Penulis: Bagas Yudhistira
Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia

Editor: I. Chairunnisa

Bahasa: Rahmat Al Kafi

Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News