Kebijakan moneter maupun fiskal merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk menunjang stabilitas ekonomi yang ada pada negara. Terutama dalam sektor ekonomi makro.
Apabila perekonomian Indonesia mengalami penurunan, pengeluaran pemerintah dapat membantu stimulasi ekonomi.
Pada perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan melalui kebijakan fiskal yang dianggap ekspansif sehingga melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Bahkan penurunan pajak untuk meningkatkan permintaan.
Hal tersebut menyebabkan kenaikan pendapatan dan diharapkan dapat mengurangi pengangguran, untuk mencapai tingkat pendapatan kesempatan kerja yang penuh.
Namun, apabila terdapat kondisi dimana pemerintah mengalami permintaan yang berlebihan, maka kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan menurunkan pengeluaran pemerintahan. Atau meningkatan pemasukan pajak sehingga diharapkan dapat memberikan keseimbangan kurva permintaan dengan sumber perekonomian.
Kebijakan moneter sendiri berkaitan dengan bank sentral dalam hal pengendalian atas tingkat suku bunga serta besaran moneter sehingga dapat mengembangkan kegiatan ekonomi sesuai tujuan pemerintah atau sesuai dengan kebutuhan negara pada saat itu.
Gambar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari tahun 2001 hingga tahun 2019.
Apa itu Kebijakan Fiskal?
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dimana kebijakan tersebut berpengaruh pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam pengaturan kinerja ekonomi (Ibrahim: 2003).
Tujuan daripada penggunaan kebijakan fiskal juga menurut Ibrahim (2003), yaitu peningkatan produksi nasional serta pertumbuhan ekonomi negara untuk memperbaiki stabilitas ekonomi Indonesia.
Lalu memberikan upaya untuk mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan harga pasar sehingga inflasi bisa terstabilisasi.
Apa itu Kebijakan Moneter?
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memeperbaiki keadaan perekonomian negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
Memang dalam sektor ekonomi, jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh besar atas output perekonomian nasional. Juga mempengaruhi dalam kestabilan harga pasar.
Sehingga apabila uang yang beredar ternilai dalam skala tinggi namun tidak diikuti aktivitas produksi yang berkesinambungan dengan skala tersebut maka harga-harga pasar akan mengalami peningkatan. Hal tersebut disampaikan oleh Pohan (2008.)
Kebijakan moneter memiliki beberapa instrument diantaranya operasi pasar terbuka, penentuan cadangan wajib, penentuan tingkat bunga dan juga adanya himbauan moral.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan di 5% dan ini masih jauh dari harapan pemerintah. Padahal kebijakan moneter dan fiskal sudah banyak dilakukan upayanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih banyak pekerjaan yang mungkin dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan nya lagi. Hal tersebut sangat menjadi pikiran oleh sektor ekonomi dalam pemerintahan.
Dari sisi fiskal, pemerintah telah mendorong anggaran belanja negara menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan fiskal ekspansif dari penerapan kebijakan defisit. Yang dimana kebijakan tersebut digunakan untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui peningkatan anggaran belanja modal untuk pembangunan nasional dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi.
Begitupun dari sisi moneter, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong agar bagaimana perekonomian nasional tetap stabil dan tumbuh dengan baik, diantaranya dengan diterapkan kebijakan moneter ITF dimana inflasi sebagai sasaran utama.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2018 – 2019)
Pemerintah melalui Kemenkeu mengadakan pemaparan realisasi serta capaian Anngaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2019. Dan yang disampaikan diantaranya yaitu kenyataan defisit negara pada tahun 2019 sampai bulan Juli. Defisit APBN hingga akhir Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun.
Angka itu setara dengan 1,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut terjadi dikarenakan anggaran belanja yang cenderung tumbuh lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara. Defisit ini dihasilkan dari realisasi pendapatan sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp1.052,8 triliun atau setara 48,6% dari target APBN.
Angka ini tumbuh 5,9% dari periode yang sama pada tahun lalu. Sementara itu, realisasi belanja sampai Juli 2019 sebesar Rp1.236,5 triliun atau setara 50,2% target APBN. Angka ini tumbuh 7,9% dibandingkan periode yang sama di 2018. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan realisasi APBN tahun 2014 sampai dengan 2018 mengindikasikan perekonomian yang relatif stagnan.
Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Diterapkan
Alternatif yang mungkin dapat dilakukan untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi maka diperlukan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk menyeimbangkan dengan kebutuhan demi kebutuhan negara yang mendesak ataupun masih dapat dilakukan kemudian hari.
Solusi Jangka Pendek
Pemerintah harus dapat meningkatkan daya beli yang ada pada masyarakat sehingga tingkat konsumsi dapat meningkat. Konsumsi yang meningkat dapat mendorong peningkatan kegiatan investasi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, dan selebihnya juga dapat diekspor.
Lalu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan perluasan pasar ekspor atas komoditas yang berbasis sumber daya alam unggulan, misalnya memperluas pemasaran produk dari kelapa sawit sehingga tidak tergantung dengan satu kawasan terentu.
Meningkatkan produktivitas, nilai tambah komoditas hortikultura dan hasil laut untuk konsumsi domestik dan ekspor juga perlu dilakukan. Selain itu, penyederhanaan perijinan investasi dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan alam.
Solusi Jangka Pendek
Solusi jangka panjang diantaranya pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, baik dalam sektor formal maupun informal yang terintegrasi, sehingga program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan industri negara.
Pemerintah bersama masyarakat harus menyediakan fasilitas kesehatan dan akses kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, yang pendanaannya berasal dari APBN, APBD, CSR, zakat, infaq, sodaqoh, dan wakaf.
Pemerintah juga harus meningkatkan investasi pemerintah dan belanja modal infrastruktur dengan lebih melibatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pembiayaannya dengan cara mendorong masyarakat membeli surat berharga negara baik sukuk tabungan, obligasi, maupun saving bons ritel secara masif dibanding dengan meminjam dana asing.
Agar investasi swasta pada sektor riil (industri, perdagangan, dan jasa) meningkat, maka harus didukung pula oleh kebijakan moneter, yaitu dengan menurunkan bunga kredit / pinjaman.
Bunga kredit yang rendah akan menurunkan biaya investasi. Pada akhirnya juga menurunkan harga barang dan jasa yang diproduksi. Masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau dan masih bisa menabung.
Dalam kebijakan moneter, Bank Indonesia mengendalikan sektor keuangan dengan mengatur jumlah uang beredar, arus perputarannya, baik uang giral maupun uang kuasi, tingkat bunga, serta nominal kurs mata uang nasional pada kurs mata uang asing.
Faktor lain yang menjadi syarat efektifnya kebijakan fiskal dan moneter adalah faktor keamanan, dan kepastian hukum. Apabila keamanan pada negara berjalan secara kondusif serta memiliki penegakan hukum yang tegas maka dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi.
Andika Anindita Iftinan
Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya
Editor: Muhammad Fauzan Alimuddin
Baca Juga:
Kebijakan Fiskal Pemerintah di Tengah Wabah Covid-19
Manfaat dan Dampak Negatif dari Digitalisasi Keuangan
Bisakah Uang yang Bekerja untuk Kita?
