Apakah Benar Telah Muncul Larangan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja di Madura?

Tangerang, Minggu 25 Mei 2025 — Belakangan ini, isu mengenai dugaan adanya larangan atau penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah gereja di kawasan Madura mulai mencuat ke permukaan, khususnya di media sosial dan beberapa ruang diskusi masyarakat.

Meski hingga kini belum ada laporan resmi atau pernyataan dari pihak berwenang yang mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut, isu ini tetap menjadi perhatian publik, mengingat betapa pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Ingin publikasi Artikel, Opini, Berita dan Essay di Media Mahasiswa Indonesia?

Atau di Media Online Nasional, Hubungi Redaksi MMI

Chat WA Kirim Email

Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak setiap warganya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Oleh karena itu, setiap isu yang berkaitan dengan pembatasan pendirian tempat ibadah perlu ditanggapi secara bijak dan hati-hati, mengedepankan verifikasi, serta membangun komunikasi dan dialog antar warga sebagai upaya mencari solusi bersama.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi beberapa syarat administratif, termasuk jumlah dukungan jemaat dan dukungan masyarakat sekitar.

Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum dan membangun suasana rukun antarwarga yang berbeda latar belakang.

Namun tak sama dengan praktiknya, implementasi aturan ini kerap menimbulkan persoalan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki homogenitas keagamaan tinggi.

Tidak sedikit kasus di mana upaya pendirian rumah ibadah minoritas mendapat kendala dari sisi sosial dan komunikasi antarwarga, bukan semata-mata karena faktor administratif atau hukum.

Baca juga: Gagal Paham Aliran dalam Islam yang Mengharamkan Ilmu Filsafat

Isu Penolakan di Madura: Fakta atau Kesalahpahaman?

Sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah Madura atau tokoh masyarakat setempat mengenai pelarangan pembangunan gereja.

Meski demikian, kabar yang tersebar telah memunculkan berbagai spekulasi. Di sinilah pentingnya klarifikasi dan komunikasi terbuka untuk menghindari kesalahpahaman yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Menurut salah satu tokoh agama Islam di Madura, kehidupan masyarakat di pulau ini secara umum berjalan harmonis.

Mereka menekankan bahwa masyarakat Madura memiliki semangat toleransi dan gotong royong yang tinggi.

Adanya kabar penolakan perlu dikaji lebih lanjut secara objektif dan tidak buru-buru disimpulkan sebagai bentuk intoleransi.

“Kalau ada persoalan semacam itu, perlu duduk bersama, musyawarah, dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak,” ujar X salah satu tokoh agama di Sumenep (kutipan dalam salah satu video di youtube)

Isu mengenai keberatan sebagian masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah di tengah komunitas Muslim kerap menjadi perdebatan publik.

Muncul anggapan bahwa umat Islam di Indonesia menolak pendirian rumah ibadah agama lain. Padahal, penolakan itu umumnya bukan bersumber dari ketidaksukaan terhadap agama tertentu, melainkan dari kekhawatiran ketika pembangunan dilakukan di lingkungan dengan komposisi mayoritas Muslim, tanpa komunikasi dan persetujuan yang memadai.

Dalam praktik sosial keagamaan di Indonesia, umat Islam tidak pernah menolak pendirian rumah ibadah yang dibangun secara proporsional di wilayah dengan komunitas pemeluk agama tersebut.

Jika gereja atau rumah ibadah lainnya dibangun di lingkungan mayoritas jemaatnya sendiri, atau paling tidak di lokasi yang netral, maka penolakan hampir tidak pernah terjadi.

Ini menunjukkan bahwa problem utamanya sering kali bukan pada keberadaan rumah ibadah itu sendiri, melainkan pada lokasinya yang dianggap sensitif secara sosial.

Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah pengalaman umat Islam di Bali, yang merupakan minoritas di sana.

Baca juga: Ibadah Kita yang Berbeda, Bukan Rasa Kemanusiaannya

Meski umat Islam hanya membangun masjid di lingkungan mereka sendiri, mereka tetap menghadapi sejumlah hambatan administratif dan sosial.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa dinamika pembangunan rumah ibadah bukan hanya dialami oleh satu kelompok agama saja.

Sayangnya, isu-isu seperti ini kerap disederhanakan atau bahkan dipelintir dalam pemberitaan, sehingga umat Islam digambarkan sebagai pihak yang tidak toleran atau menentang keberagaman.

Narasi semacam ini kemudian menyulut opini publik yang tidak berimbang, bahkan terkadang memicu reaksi negatif dan tindakan anarkis yang tidak mencerminkan prinsip toleransi yang sejati.

Di sisi lain, sebagian masyarakat juga mempertanyakan motif pembangunan rumah ibadah yang dilakukan secara tiba-tiba di tengah lingkungan yang mayoritas berbeda agama.

Ketika komunikasi tidak terjalin dengan baik, dan masyarakat sekitar merasa tidak dilibatkan dalam prosesnya, maka wajar jika timbul penolakan.

Penolakan ini pun tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk intoleransi, melainkan sebagai bentuk keberatan sosial yang memerlukan pendekatan dialogis.

Pemerintah sendiri telah memberikan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (yang sebelumnya juga diatur dalam SKB 1969).

Regulasi ini menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi beberapa syarat, seperti jumlah minimal jamaah dan adanya dukungan dari warga sekitar. Aturan ini hadir untuk menjaga keharmonisan, bukan untuk menghalangi kebebasan beragama.

Namun dalam pelaksanaannya, regulasi ini kerap dipersoalkan oleh kelompok tertentu yang merasa bahwa syarat administratif tersebut menghambat kebebasan beragama.

Sebagian pihak bahkan mendesak agar aturan itu dicabut, dengan dalih bahwa kebebasan beragama harus dijamin sepenuhnya tanpa syarat.

Tentu saja, kebebasan beragama adalah hak konstitusional yang harus dijaga. Namun, hak tersebut juga harus dijalankan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kearifan lokal.

Setiap pembangunan rumah ibadah seharusnya menjadi jembatan dialog, bukan alat provokasi yang menimbulkan ketegangan.

Baca juga: Jenis Aliran Informasi dalam Organisasi

Peran Strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dalam situasi seperti ini, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi sangat krusial. FKUB merupakan wadah dialog antarumat beragama di tingkat daerah yang bertugas memfasilitasi komunikasi, mencegah konflik, dan menyusun rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah.

Ketua FKUB Jawa Timur, dalam beberapa kesempatan, menyampaikan bahwa pendekatan dialogis dan edukatif lebih efektif dibandingkan konfrontasi. FKUB juga menyarankan agar semua pihak mengedepankan empati dan saling pengertian, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya.

“FKUB siap menjadi jembatan komunikasi antara pemohon rumah ibadah dan masyarakat setempat. Prinsipnya, semua pihak harus merasa dihormati dan dilibatkan dalam proses,” katanya.

Pentingnya Pendidikan Toleransi di Tengah Masyarakat

Momen ini juga menjadi refleksi penting bagi seluruh elemen bangsa, bahwa pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga membangun mentalitas dan budaya toleran di masyarakat.

Pendidikan multikultural dan penguatan nilai-nilai Pancasila harus terus digalakkan di sekolah-sekolah, komunitas, hingga ruang digital, agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam narasi yang memecah belah.

Berbagai lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan juga diharapkan proaktif menyebarkan narasi damai dan menghargai perbedaan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa.

Baca juga: Kewarganegaraan di Era Globalisasi: Antara Identitas, Kesetiaan, dan Peluang Strategis

Merawat Kebhinekaan dengan Hati Terbuka

Keberagaman adalah fakta yang tidak bisa dihindari, dan justru menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia.

Dalam menyikapi isu pembangunan rumah ibadah, termasuk gereja di wilayah-wilayah mayoritas agama tertentu, pendekatan yang inklusif dan solutif harus dikedepankan.

Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan warga lokal perlu membangun komunikasi yang sehat dan terbuka.

Jika terjadi perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya harus mengedepankan musyawarah dan penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara.

Membangun rumah ibadah seharusnya menjadi sarana mempererat persaudaraan, bukan sebaliknya. Dengan sikap saling menghormati dan kolaborasi yang baik, Indonesia bisa tetap kokoh sebagai bangsa yang bersatu dalam keberagaman.