Sebagai mahasiswa hukum, diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) acapkali terjebak pada tataran perdebatan ideal antara cita-cita hukum (das sollen) dan realitas lapangan (das sein). Di ruang kelas, HAM sering kali dipelajari sebagai konsep moral yang universal dan normatif. Namun, pengalaman magang mandiri yang saya laksanakan selama kurang lebih empat bulan, mulai 23 Februari hingga 20 Juni 2026, di Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah merekonstruksi pemahaman tersebut.
Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, saya, Tuvael Addouzi, memilih menempatkan diri di Direktorat Kepatuhan Instansi Pemerintah (KIP) guna melihat secara langsung bagaimana negara memanifestasikan kewajiban konstitusionalnya. Direktorat ini bukan sekadar lembaga administratif yang bersifat klerikal, melainkan garda terdepan penegakan HAM pada ranah eksekutif yang memegang mandat krusial untuk memastikan tidak adanya tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) maupun maladministrasi oleh penyelenggara negara.
Menyelami dapur kebijakan publik memberikan saya perspektif baru bahwa operasionalisasi nilai-nilai HAM memerlukan instrumen yang terukur dan mengikat. Hal ini terefleksi kuat ketika saya dilibatkan dalam pemantauan capaian Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) serta perumusan laporan substansi dan rekomendasi Indeks HAM Indonesia (IHAMI) 2024. Dalam proses tersebut, saya tidak hanya melakukan verifikasi instrumen laporan capaian dari berbagai kementerian, tetapi juga turut menganalisis metodologi pengumpulan data, termasuk mengikuti rapat penentuan pendekatan berbasis teknologi seperti web scraping. Keterlibatan ini membuktikan bahwa penegakan HAM modern sangat bergantung pada validitas data empiris guna mengevaluasi kepatuhan instansi secara komprehensif.
Selain evaluasi data, saya juga mendapati bahwa kepastian hukum pada tingkat operasional mutlak membutuhkan regulasi turunan yang solid. Pengalaman mengikuti serangkaian rapat finalisasi penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak-Juknis) KIP menyadarkan saya bahwa kemampuan legal drafting yang presisi sangatlah esensial. Setiap frasa dan pedoman standar verifikasi yang disusun harus mampu memberikan arah yang jelas serta bebas dari ambiguitas bagi aparatur pelaksana di berbagai tingkatan.
Lebih dari sekadar merumuskan teks hukum, efektivitas penegakan HAM sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat. Tesis ini terbukti ketika saya berkesempatan mengikuti dan mendampingi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) KIP bagi aparatur pemerintah daerah, termasuk pendampingan khusus bagi Pemerintah Kota Malang dan beberapa daerah lainnya. Melalui interaksi dan pengamatan langsung tersebut, saya mengidentifikasi adanya disparitas tingkat pemahaman HAM antara aparatur pusat dan daerah. Kondisi ini menjadi tantangan empiris yang menuntut pendekatan edukasi serta diseminasi yang berkelanjutan.
Kolaborasi di lapangan, terutama saat berdiskusi dan memperoleh bimbingan konstruktif dari jajaran birokrat di Tim 10 Direktorat KIP, secara langsung mengasah kepekaan akademis sekaligus kecakapan komunikasi praktis saya dalam ruang birokrasi. Dinamika pemerintahan yang saya amati juga menyoroti pentingnya pengawasan institusional dan transparansi tata kelola administrasi.
Pengalaman mengamati jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian HAM dan anggota DPR RI yang disiarkan secara virtual menghadirkan gambaran nyata mengenai mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui forum tersebut, terlihat secara transparan bagaimana pihak eksekutif mempertanggungjawabkan implementasi kebijakan serta penggunaan anggaran di hadapan badan legislatif.
Pada saat yang sama, keterlibatan dalam pengelolaan indeks arsip digital untuk layanan komunikasi masyarakat (Yankomas) dan Sistem Informasi Kepatuhan HAM (SIPATUH HAM) semakin menegaskan bahwa prinsip good governance tidak dapat dipisahkan dari tata kelola hukum dan dokumentasi yang tertib. Data pengaduan yang terekam dan terindeks dengan baik merupakan fondasi utama dalam proses penelusuran dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
Pada akhirnya, perjalanan magang ini menegaskan sebuah kesimpulan penting bahwa komitmen negara terhadap HAM tidak boleh berhenti pada pemenuhan formalitas administratif atau kepatuhan di atas kertas semata. Diperlukan kehadiran sivitas akademika, ahli hukum, dan aparatur yang proaktif serta kompeten untuk memastikan bahwa inklusivitas pelayanan publik benar-benar terealisasi di lapangan.
Bagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat mendalami dimensi hukum publik dan kepatuhan instansi, pengalaman ini menunjukkan pentingnya penguasaan fundamental terhadap Hukum Administrasi Negara dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai instrumen normatif utama. Lebih dari itu, dibutuhkan inisiatif yang tinggi untuk memahami dinamika kebijakan, kemampuan melihat persoalan birokrasi secara holistik, serta kecakapan membangun kolaborasi profesional.
Semoga diskursus akademis sekaligus pengalaman empiris dari kegiatan magang ini mampu memantik semangat generasi terpelajar untuk terus mengambil peran nyata dalam mengawal kemanusiaan dan supremasi hukum di Indonesia.
Nama Penulis: Tuvael Addouzi
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Dosen Pengampu: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.
Editor: Darsono. AR
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
