Demi Rakyat, Tanpa Rakyat?

Rapat DPR
Demi Rakyat, Tanpa Rakyat?

Gambar karikatur ini menggambarkan situasi rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI oleh DPR yang diklaim demi kepentingan rakyat. Namun, terdapat kejanggalan dalam prosesnya.

Rapat tersebut diadakan secara tertutup di hotel bintang lima di tengah-tengah kebijakan negara mengenai efisiensi, yang menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.

Salah satu warga yang menonton siaran rapat di televisi merasa heran karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut, padahal keputusan yang diambil berdampak langsung pada mereka.

Karikatur ini dibuat untuk menyampaikan kritik sosial terhadap etika dan integritas dalam sebuah lembaga dengan  memberikan sindiran terhadap ketidak profesionalisme para anggota DPR dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

Bacaan Lainnya

Selain itu, kami juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap perilaku wakil rakyat yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya tanggung jawab dan moral.

Makna dari karikatur ini menunjukkan adanya penyimpangan etika dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat.

Namun, dalam karikatur terlihat bahwa rapat pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara tertutup dan di hotel mewah, tanpa melibatkan aspirasi rakyat secara langsung. Hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4, yang menekankan pentingnya permusyawaratan dan kebijaksanaan dalam perwakilan rakyat.

Sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.”

Sila ini menekankan pentingnya musyawarah, keterbukaan, dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan yang mewakili suara rakyat. Dalam karikatur, proses ini justru berlangsung tertutup dan eksklusif, jauh dari semangat keterwakilan dan demokrasi.

Karikatur ini mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan sadar akan pentingnya transparansi, serta mendorong wakil rakyat untuk lebih bertanggung jawab, etis, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga: RUU TNI Mengancam: Suara Rakyat Menolak

Karikatur ini mengajak kita untuk melihat realita yang terjadi dalam lembaga legislatif, khususnya mengenai turunnya sikap etis dan profesionalisme sebagian anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka.

Karikatur ini melakukan pendekatan humor dan visual, sehingga dapat dijadikan sebagai media refleksi dan pendidikan karakter agar pemimpin dan masyarakat selalu menjunjung tinggi etika, tanggung jawab, dan integritas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis:
1. Bakhitah Cinta Syahirah
2. Alya Teghar Lestari
3. Alif Eriksandi Agustino
4. Muhammad Rasyid Hidayatullah
5. Margaretha Eka Melani Saputra
Mahasiswa Teknik Komputer Universitas Brawijaya

Editor: Ika Ayuni Lestari

Bahasa: Rahmat Al Kafi

 

 

Ikuti berita terbaru di Google News

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses