Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nusa Tenggara menggedor Mapolda NTB, Jumat sore (24/5). Mereka memulai orasi “panggung bebas” di bundaran Bank Indonesia. SeteLah bergantian berorasi, mereka kemudian long march menuju Mapolda NTB. Mereka menyoroti tindakan represif aparat kepolisian di Jakarta, kebobrokan penyelenggara pemilu dan misteri meninggalnya ratusan petugas KPPS.
Kordinator Lapangan Furkan SH, dalam orasinya menyatakan bahwa demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Negara memiliki tugas untuk meninggikan kualitas, dan menghindari kegiatan represif, yang merebut nyawa rakyat.
21-22 Mei, dalam gerakan kedaulatan rakyat di Ibu Kota, delapan warga dilaporkan tewas. Ada yang ditembak, memakai peluru tajam, tembus dada dan tewas mengenaskan. 730 warga luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit. Presiden Jokowi harus bertanggung jawab, atas tragedi kemanusiaan ini” teriaknya.
Furkan juga menyinggung kematian anggota KPPS yang tewas dalam pemilu serentak,
“527 anggota KPPS tewas, diklaim KPU karena kelelahan. Ini catatan terburuk sepanjang pemilu di republik ini. Pemerintah tak boleh membiarkan. Segera bentuk Tim Pencari Fakta untuk menyelidiki sebab akademis kematian tersebut” sambungnya.
Sementara Ketua Umum HMI Badko Nusra, Rizal Mukhlis dalam menyampaikan bahwa dugaan kuat ketidaknetralitas dan kecurangan pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu (KPU) sebab-sebab disintegrasi kehidupan berbangsa. “Mulai pada pelaksanaan pencoblosan, perhitungan real count yang manipulatif, sampai pengumuman waktu yang lebih cepat (21 Mei dini hari) ini sistem pemilu yang amburadul dan bobrok dalam sepanjang sejarah republik ini,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa persatuan indonesia lebih penting diupayakan. Paslon Capres dan Cawapres 01 dan 02 untuk menunjukan kenegarawanan,
“Konsilidasi dan rekonsiliasi nasional penting dilakukan. Kita tentu tak ingin konflik berlanjut, utuk terciptanya kedamaian nasional,” tegasnya.
Dia juga menambahkan bahwa penembakan saat membubarkan massa oleh kepolisian republik Indonesia harus diusut.
“Kami minta Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh Polri dalam mengawal gerakan kedaulatan rakyat di Jakarta,” tutupnya.
Satria Madisa
Baca juga:
Pemilu Berdarah, Aliansi Mahasiswa Ummat Gedor Mapolda dan KPU NTB
HMI Mata Air Bangsa: 72 Tahun Menjaga Indonesia
Mengusung Visi Civilized organisation; Afraval Terpilih Sebagai Formateur HMI Yogyakarta
