Peringati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dan 22 tahun Reformasi, ratusan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram (Ummat) yang digawangi Badan Eksekutif Mahasiswa menggedor Mapolda dan KPU NTB, pada Kamis sore (23/5). Mahasiswa menyoroti tragedi kematian 527 anggota KPPS dan tragedi gerakan kedaulatan rakyat yang menewaskan 8 warga negara.
Kordinator lapangan Ma’aruf dalam orasinya mengatakan bahwa meninggalnya ratusan anggota KPPS adalah bencana bagi demokrasi Indonesia. Begitupun dengan ribuan yang sampai sekarang masih dirawat.
“KPU harus bertanggung jawab. Kami juga mendesak pemerintah dan DPR untuk membentuk Tim Pencari Fakta. Publik berhak tahu apa sebab akademis kematian petugas KPPS. Bukan karena kelelahan seperti yang klaim KPU” teriaknya.
Dia juga menyinggung tewasnya massa aksi dalam demonstrasi di Ibu Kota 21-22 Mei. “Delapan warga yang tewas, ada yang tertembak peluru tajam, bahkan tembus dada, ditambah dengan ratusan yang dirawat karena luka-luka menurut kami itu adalah tindakan represif. Kepolisian harus bertanggung jawab. Negara tak boleh kehilangan keakraban merespon gerakan rakyat” sambungnya.
Sementara Presiden Mahasiswa Ummat, Andi Suratno dalam membacakan pernyataan sikap aliansi mahasiswa ummat mengatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional dan 21 tahun Reformasi merupakan momentum yang tepat untuk menyuarakan gagasan pembaharuan dari anak muda, merefleksi pengekangan pendapat dari rezim sekarang, dan mundurnya kualitas demokrasi.
Kebebasan rakyat menyampaikan pendapat dihalangi secara transparan bahkan tak jarang didikte dengan UU ITE. Dan yang terburuk melalui pasal makar. Terbaru, media sosial juga dihakimi hanya karena ketakutan rezim terhadap menguatnya daya kritis publik. Menghindari hoaxlah, keamanan nasional hanya alibi kepanikan rezim ini” terangnya.
Reformasi merupakan tonggak bangsa dalam melawan otoritarianisme. Kebebasan pendapat merupakan prinsip demokrasi yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. “Kami mencium otoritarianisme mulai tumbuh subur. Pemerintah harus tetap berada dalam rill konstitusi.”
Presiden Mahasiswa Ummat juga mengatakan bahwa indikasi kecurangan pemilu sudah sangat masif. KPU seharusnya bisa memastikan penyelengaraan yang adil, jujur dan beradab.
“Kita tentu tidak ingin mendapatkan presiden dari hasil kecurangan. Ketidak percayaan rakyat terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu tak terbendung. Kami menilai ini membahayakn kualitas demokrasi.”
Berikut penyataan sikap Aliansi Mahasiswa Ummat:
1. Menuntut Pemerintah Untuk segera menyelesaikan Kasus HAM ( Isu Konflik Agraria) dengan rincian Sebanyak 169 kasus sejak 2018 sampai April 2019 yang masuk pengaduan komnas HAM (Sumber; Koordinator penegak HAM Selasa 14/05/2019 kantor Komnas HAM);
2. Mendesak DPR RI dan Komnas HAM Untuk Segera Mengusut Tuntas Kematian petugas KPPS pada pemilu 2019;
3. Mengutuk Tindakan Represif Aparat dan Mendesak DPR RI Bersama
Komnas HAM untuk segera Menyelesaikan Kasus Represif Aparat di Mahkamah Internasional;
4. Menolak Kebijakan Menkopolhukam Dalam Membentuk Tim Pengkaji Ucapan Tokoh Politik;
5. Mendorong dan Menuntut Pihak Penyelenggara Pemilu Untuk Bekerja Secara Profesional dan Berintegritas;
6. Menolak kebijakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang Ingin Mendatangkan 100 Ribu Tenaga Pendidik Impor;
7. Usut Tuntas Kasus Penggelapan Dana Rekonstruksi Pasca Gempa di NTB dan Meminta Kepada Pemerinta Provinsi NTB Untuk Memastikan Anggaran Rekonstrusi Pasca Gempa Tepat Sasaran.
Satria Madisa
Baca juga:
Wajah Buram Disfungsi Kampanye Pemilu 2019
Debat Perdana Pilpres: Antara Optimisme dan Pesimisme Penyelenggaraan Pemilu 2019
Kerusuhan Kampanye Menjelang Pemilu Menyimpang Sila Pancasila
Komentar ditutup.