Kemajuan teknologi digital seolah tak mengenal batas. Dalam hitungan detik, informasi dari belahan dunia mana pun bisa sampai ke layar kita. Mesin cerdas menggantikan peran manusia, transaksi terjadi tanpa tatap muka, dan segala sesuatu menjadi serba instan.
Tapi di tengah euforia kemajuan ini, kita perlu bertanya-tanya “ke mana arah teknologi membawa kita?”. Apakah kecanggihan ini mengangkat martabat manusia, atau justru menjadikannya kehilangan nilai? Di tengah kekosongan makna inilah, Pancasila harus kembali hadir, bukan sebagai simbol mati, tetapi sebagai penuntun moral kemajuan.
Transformasi digital tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi, tetapi juga memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Sayangnya, kecepatan perkembangan teknologi tidak selalu diimbangi dengan kematangan etika. Media sosial yang seharusnya menghubungkan, justru menjadi ladang ujaran kebencian.
Algoritma pencarian informasi yang netral secara teknis, nyatanya bisa memperkuat polarisasi dan mempersempit wawasan. Ketika manusia terlalu bergantung pada teknologi, nilai-nilai kemanusiaan mulai tergeser. Di sinilah Pancasila memainkan peran penting, yakni sebagai kompas moral yang menyeimbangkan antara inovasi dan nurani.
Setiap sila dalam Pancasila memberi landasan etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila Pertama menegaskan pentingnya kesadaran spiritual dan tanggung jawab kepada Tuhan dalam setiap inovasi.
Sila Kedua mengingatkan bahwa teknologi harus memanusiakan manusia bukan sekadar menciptakan kenyamanan, tetapi juga empati dan keadilan. Sila Ketiga menantang kita untuk membangun teknologi yang tidak memecah belah, tetapi memperkuat persatuan dalam keberagaman.
Sila Keempat mengajarkan bahwa kebijakan teknologi seharusnya lahir dari musyawarah yang inklusif, bukan hanya dari logika korporasi. Sila Kelima menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi harus bisa diakses dan dinikmati oleh seluruh rakyat, termasuk mereka yang di desa, di laut, dan di pegunungan.
Tantangan besar lain di era digital adalah banjir informasi yang membingungkan publik. Literasi digital bukan lagi sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi menyaring informasi, berpikir kritis, dan bertindak etis. Tanpa filter nilai, masyarakat mudah terjerumus dalam hoaks, radikalisme, bahkan eksploitasi data pribadi.
Di sinilah urgensi mengintegrasikan Pancasila dalam pendidikan digital, agar setiap klik dan unggahan tidak hanya mencerminkan kecerdasan, tapi juga kebijaksanaan.
Untuk menjaga arah pengembangan teknologi agar tidak melenceng dari semangat kebangsaan, dibutuhkan sinergi dari semua pihak. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang menjamin keadilan digital.
Baca Juga: Relevansi Nilai Etika Pancasila pada Pemerintahan Indonesia Sekarang
Dunia pendidikan harus menanamkan karakter berbasis Pancasila sejak dini, sementara pelaku industri ditantang untuk menciptakan inovasi yang tidak hanya canggih, tetapi juga beretika.
Kita juga perlu mendorong digitalisasi sektor-sektor strategis seperti UMKM, pertanian, dan pelestarian budaya agar teknologi benar-benar menyentuh akar kehidupan masyarakat.
Pancasila bukan milik masa lalu, melainkan kunci masa depan. Ia bukan penghambat inovasi, tetapi pelindung agar inovasi tidak kehilangan jiwa.
Ketika teknologi mulai kehilangan arah dan manusia terancam berubah menjadi sekadar data, Pancasila hadir untuk mengingatkan bahwa kemajuan sejati bukan hanya soal kecepatan atau kecanggihan, tetapi tentang keberpihakan pada nilai, pada kemanusiaan, dan pada keadilan sosial.
Penulis: Kelompok 7
1. Laora Yudya Vemi Anggraini
2. Anandyra Aisyah Andani Prabowo
3. Meiska Tessa Widyatama
4. Haninda Farhana Putri
5. Fidella Firjatullah
Mahasiswa Universitas Brawijaya
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
