2024 ditandai sebagai pilihan yang cukup ketat. Pada Pemilu 2024, politik menjadi topik hangat di masyarakat dan menjadi sorotan publik. Perubahan iklim politik yang semakin mengeras secara politik dan sosial, dalam suasana Pemilu yang tegang, para peramal politik dihadapkan pada berbagai dinamika yang mendorong demokrasi ke arah yang tidak menentu.
Musim Pemilu tahun ini merupakan tontonan politik yang penuh tantangan, musim ini berperan penting dalam perubahan politik dan sosial yang dapat mempengaruhi opini masyarakat pada musim Pemilu.
Pentingnya netralitas partai, lembaga, dan organisasi politik harus sangat jelas, karena Pemilu dan peraturan lainnya harus memenuhi perannya untuk menjamin suara masyarakat didengar dan terwakili tanpa dipengaruhi oleh orang lain atau ideologi tertentu.Dalam penyelenggaraan Pemilu, perlu dipastikan bahwa proses Pemilu berjalan jujur ​​dan transparan.
Berdasarkan keterangan Kanwil diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari penyelenggara Pemilu itu sendiri, pada dasarnya ASN merupakan pejabat yang wajib menjamin pemberian pelayanan selama penyelenggaraan Pemilu, birokrasi, berkualitas tinggi dan netral.
Ketidakberpihakan ASN dapat dimaknai menurut hukum administrasi dan hukum Pemilu. Yang berbunyi “Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara nomor 20 Tahun 2023 menjelaskan bahwa asas pengurus ASN penyelenggara didasarkan pada asas ketidakberpihakan (Pasal 2 ayat f). Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pegawai ASN tidak boleh memihak pengaruh atau berada di luar kepentingan bangsa dan negara, pegawai ASN bebas dari pengaruh atau campur tangan kelompok dan partai politik. (Pasal 9 ayat 2), pemilihan Umum (Pemilu) merupakan isu penting dalam suatu negara tempat berlangsungnya pemilihan presiden dan wakil presiden.
Pada musim Pemilu banyak terjadi perbedaan dan pendapat di masyarakat, namun netralisasi merupakan hal yang penting untuk mewujudkan proses Pemilu yang adil dan demokratis. Netralisasi sangat penting dalam menyikapi situasi yang ada.
Kelembagaan penyelenggara dan organisasi Pemilu harus mempunyai sifat netralisasi yang dapat menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu tanpa adanya kecurangan dan tidak memihak calon lain yang ada, afiliasi partai merupakan jaminan bahwa pemilih mempunyai kesempatan yang sama dan dapat menentukan pilihannya tanpa pengaruh pihak lain.
Dalam konferensi pers, KH Yahya Cholil Staquf selaku Dirjen PBNU kembali menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) akan netral secara kelembagaan pada Pemilu 2024. Gus Yahya dalam konferensi pers tersebut menyatakan parameter NU sudah jelas: NU sebagai institusi secara organisasi tidak terkait dengan kampanye atau mendukung pemilihan presiden. Demikian klaim KH Yahya Staquf atau lebih dikenal Gus Yahya bahwa NU tidak berpihak pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam hal ini, lembaga Nahdlatul Ulama (NU) mengambil sikap netral, tidak memaksa atau mengontrol opini publik, media dan masyarakat. Otoritas Pemilu harus mampu menjamin bahwa proses Pemilu berlangsung adil dan terbuka tanpa adanya dukungan nyata terhadap ideologi tertentu.
Lembaga Pemilu harus mampu menjaga netralitas sebagai salah satu prinsip dasar yang menjamin akses yang setara dan adil bagi seluruh aktor politik. Media massa juga berperan penting dalam menjaga netralitas ideologi, media massa harus mampu berperan sebagai mediator informasi yang memberikan pandangan berimbang, tanpa memanfaatkan kecenderungan ideologi yang berbeda.
Netralisasi lembaga dan konstitusi adalah upaya untuk menjaga atau menjamin netralitas tetap lembaga negara atau badan hukum dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Ketidakberpihakan ini penting untuk memastikan bahwa lembaga atau konstitusi dapat memenuhi tugasnya tanpa pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keadilan, tanpa preferensi atau afiliasi politik, agama atau partai.
Beberapa langkah bisa dapat diambil untuk menetralisir institusi: Seleksi berbasis kualifikasi: memastikan bahwa rekrutmen personel atau institusi didasarkan pada kualifikasi, keterampilan dan pengalaman, bukan faktor politik atau pribadi.
Kode Etik, membuat dan menegakkan kode etik yang jelas. Untuk memandu perilaku anggota lembaga, termasuk melarang aktivitas politik atau pengaruh eksternal yang dapat mengganggu ketidakberpihakan. lalu Pendidikan dan kesadaran, mendidik anggota lembaga tentang pentingnya ketidakberpihakan dan menghindari konflik kepentingan.
Penting juga untuk menyadari dampak netralitas terhadap integritas kelembagaan. Transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keputusan dipublikasikan. Dalam konteks konstitusional, netralisasi berarti melindungi independensi institusi seperti peradilan dan akuntabilitas.
Beberapa upaya netralisasi konstitusi adalah pemisahan kekuasaan dan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah menguatnya kekuasaan yang mengancam ketidakberpihakan dan keseimbangan akses terhadap informasi.
Peninjauan dan pemutakhiran Konstitusi, Konstitusi harus ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk menjamin keabsahan prinsip-prinsip ketidakberpihakan dan perlindungan independensi lembaga. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan dimana lembaga dan konstitusi dapat menjalankan tugasnya secara adil, objektif dan tanpa pengaruh yang mengancam netralitas.
Lembaga dan organisasi harus mampu menerapkan aturan netralitas Pemilu yang jelas dan terstruktur. Hal ini dapat menjadi panduan bagi anggota lembaga dan organisasi untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan dalam pasangan kandidat dan kegiatan Pemilu.
Penulis: Salwa Nur Cahyati
Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Institut Pertanian Bogor University
Editor: I. Khairunnisa
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
