Pada revolusi industri 4.0, peran globalisasi dalam hubungan internasional memiliki peranan penting. Hal ini disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju. Kehadiran globalisasi memberikan kemudahan dan keuntungan bagi setiap negara untuk memperoleh informasi dengan mudah hingga menjalankan kerja sama dan mewujudkan perjanjian internasional.
Dalam hubungan internasional, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara di dunia. Kerja sama ini merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional dengan prinsip politik bebas aktif.
Sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kepentingan nasional Indonesia perlu diwujudkan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat dan negara. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan negara lain dalam berbagai sisi.
Baca Juga: Pendidikan Tidak Harus Sekolah?
Salah satu contohnya dalam sektor pendidikan. Namun, jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga berdasarkan realita yang ada, Indonesia masih mengalami kesenjangan pendidikan antara masyarakat yang tinggal di kota dan masyarakat yang tinggal di daerah.
Contohnya adalah pendidikan di daerah Timur Indonesia yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Daerah ini masih terpantau kurangnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur yang optimal.
Jika dilihat dalam lingkup hubungan internasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam kawasan perbatasan antar Indonesia dengan Timor Leste, yang jika daerah ini dibiarkan tanpa adanya pembangunan maka dapat mengancam kesejahteraan masyarakat setempat dan berdampak pada stabilitas negara.
Permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia yang tidak terlepas dari status “negara berkembang” yang masih melekat bagi Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Indonesia telah menandatangani komitmen global tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) dan sektor pendidikan tercantum pada target keempat SDGs tentang Pendidikan Berkualitas (Kementerian PPN/ Bappenas 2017).
Berkaitan erat dengan rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pemerintah menyadari bahwa pentingnya pembangunan di wilayah ini. Keterlibatan pemerintah dalam memberikan kebijakan maupun kontribusi secara material maupun non-material menjadi suatu hal yang penting, karena tingkat kualitas pendidikan Indonesia akan bersaing dalam tingkat global.
Baca Juga: Ide Kami Sebagai Generasi Muda untuk Mewujudkan “Decent Work and Economic Growth”
Oleh karena itu, kolaborasi respon yang konsisten dan efektif antara para stakeholder, non-governmental organization serta masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Timur Indonesia.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pentingnya pembangunan daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menjadikan provinsi ini menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam daftar pembangunan prioritas dalam transformasi digital.
Pemerintah juga menyadari bahwa kesenjangan teknologi masih terjadi di wilayah ini, yang jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, pemanfaatan teknologi sudah lebih banyak dijalankan. Transformasi digital dijadikan alat untuk membangun kualitas pendidikan di daerah ini, karena pada prinsipnya upaya ini adalah bagian dari pencapaian kepentingan nasional Indonesia.
Kesenjangan pendidikan di wilayah ini sudah terjadi sejak lama dan membutuhkan perubahan yang signifikan. Namun, untuk mendukung transformasi digital dalam bidang pendidikan membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu, diperlukannya ketersediaan alokasi dana yang memadai dari pemerintah pusat ke daerah untuk keberlangsungan program tersebut.
Dalam hal ini salah satu lembaga swadaya masyarakat yaitu Plan Internasional turut mendukung target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti pendidikan, kesetaraan gender, dan beberapa isu terkait di Nusa Tengggara Timur.
Plan Internasional cukup mengambil peran yang besar dalam membantu mengatasi masalah bidang pendidikan di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berbagai hal dilakukan oleh Plan Internasional seperti ikut menyalurkan bantuan alat tulis dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Selain itu, ada pun NGO lain yang ikut mengambil peran penting ini seperti UNICEF.
Baca Juga: Mimpi Besar Sang Visioner Saat Menjejaki Garda Terdepan NKRI
Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 dan bencana alam Seroja menyebabkan beberapa sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup terbengkalai. Tidak adanya akses untuk belajar dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
Salah satunya Taman Kanak-Kanak di daerah Fatumnasi, memberikan keterangan bahwa mereka kembali melakukan kegiatan pembelajaran apa adanya saja. Selain itu siswa-siswi diliburkan dan akhirnya lingkungan sekolah menjadi tidak terawat.
Melalui kondisi ini, dapat dilihat bahwa fasilitas yang membantu masyarakat dan anak-anak dalam menunjang kualitas pendidikan masih sangat minim, terkhususnya di daerah yang masih sulit dijangkau oleh pemerintah dan juga NGO lainnya.
(Sumber: Stakeholder Kec. Fatumnasi).
Melihat contoh kondisi di atas, hal tersebut menjadi suatu acuan dan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, NGO maupun masyarakat untuk dapat bersama mengatasi kondisi tersebut.
Pemerintah daerah melakukan monitoring dan perhatian, seperti halnya melakukan pembenahan dan perbaikan secara perlahan dan bertahap saran dan fasilitas, kemudian memberikan edukasi, menyediakan tenaga pendidik dan lain sebagainya sebagai upaya agar kegiatan pembelajaran tetap terlaksana, meskipun letak geografisnya yang cukup tidak memadai sehingga terkadang harus rusak karena kondisi alam yang tidak stabil.
(Sumber: Stakeholder SMAN 1 Kapan).
Mengilas balik peran pemerintah, NGO dan juga masyarakat, pembenahan dapat terjadi jika beberapa daerah terluar yang belum sempat terjamah oleh fasilitas dan teknologi dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu.
Baca Juga: Politik Masyarakat Miskin
Jika pembenahan ini tidak diperhatikan maka akan memberikan dampak permasalahan sosial baru seperti terjadinya kesenjangan sosial baik antara masyarakat kota dan masyarakat desa.
Banyak di antara masyarakat desa yang berkeinginan untuk memiliki hak dan kesetaraan pendidikan yang sama seperti pada perkembangan pendidikan di kota, namun terkadang keinginan mereka terhalang karena fasilitas yang belum memadai dan pola pikir masyarakat yang masih berpatokan pada budaya patriarki, hal ini secara lisan dapat memberikan kesenjangan baik secara perilaku maupun moril, dan juga memberikan dampak yang tidak begitu baik dalam proses pembenahan.
Maka dari itu salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pola pikir masyarakat maupun sumber daya manusia yang ada, di mana melalui adanya inovasi digital yang telah berkembang, diharapkan dapat memberikan dan membantu masyarakat untuk lebih menerima dan terbuka terhadap perkembangan dan juga proses globalisasi yang terjadi dengan begitu pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan lebih baik.
Inovasi pendidikan dalam bidang teknologi dapat menjadi jawaban untuk mengoptimalisasi pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Teknologi digital dapat menjadi fasilitator dalam upaya pemeratan pendidikan masyarakat kota dan masyarakat daerah.
Penerapan inovasi teknologi digital di daerah ini dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, mengingat bahwa kondisi geografis menjadi salah satu faktor penghambat sulitnya pemerataan pendidikan di Indonesia.
Dengan pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru yang dapat diperoleh dari internet maupun sosial media yang ada dalam masyarakat.
Penerapan teknologi digital dalam bidang pendidikan menjadi sistem baru yang perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu karena keberadaannya memberi kemudahan bagi para tenaga pengajar dan pelajar untuk menjadi memperoleh metode pembelajaran yang inovatif dan adaptif.
Sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan dan kebijakan luar negeri Indonesia mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Baca Juga: Fasilitas yang Unggul untuk Pendidikan yang Unggul
Dalam ini membutuhkan kontribusi yang cukup besar baik dari masyarakat sendiri, stakeholder dan NGO lainnya untuk ikut berperan dalam membangun pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah terpencil seperti di daerah Timur Indonesia.
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah sosialisasi tentang pentingnya pemerataan infrastruktur pendidikan melalui adanya inovasi digital, yang dapat menggerakan pola pikir masyarakat.
Dengan demikian, kontribusi dan kolaborasi antar berbagai aktor sangat diperlukan di era globalisasi ini untuk mewujudkan kepentingan dan kemajuan Indonesia, baik dalam negeri maupun di kancah internasional.
Penulis: Meinar Lidya dan Ersi Irma Anjelita Manu
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
