JAS MERAH!
Pendek kata, penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, yang berlangsung sejak awal abad ke-20. Penyuluhan pertanian bermula dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertanian, baik untuk kepentingan pihak kolonial maupun untuk memenuhi kebutuhan penduduk Nusantara pada waktu itu.
Kebutuhan akan peningkatan produksi pertanian diperhitungkan bisa dapat terpenuhi seandainya teknologi-teknologi maju yang ditemukan para ahli dapat dipraktikkan oleh para petani sebagai produsen primer.
Usaha-usaha terkait hal tersebut terus dikembangkan dan kemudian dibentuk suatu sistem penyuluhan pertanian yang melembaga di Indonesia dengan dibentuknya Dinas Penyuluhan (Landbouw Voorlichting Dients atau LVD) bentukan pihak kolonial pada tahun 1908 di bawah Departemen Pertanian.
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, penyuluhan pertanian terus dikembangkan oleh pemerintah.
Berbagai sarana dan prasarana pertanian disediakan, jumlah penyuluh ditambah dan ditingkatkan kemampuannya, demikian juga segala kemudahan akses bagi para petani, termasuk berbagai macam subsidi, dan lain sebagainya.
Akan tetapi, sejalan dengan perjalanan politik pemerintahan Indonesia, perspektif penyuluhan pertanian tidak terlepas dari perkembangan tersebut.
Dalam sejarahnya, kelompok petani tak pernah menjadi kelompok yang “menang” dalam bargaining power & bargaining position, berhadapan dengan alam yang keras, struktur kekuasaan ekonomi & politik yang menindas, sistem pengetahuan & teknologi yang kurang memihak mereka.
Barangkali yang kita dapatkan adalah gambaran suram petani dari statement saya di atas. Kesuraman ini juga terlihat pada ketergantungan mutlak petani kepada alam yang bermuka dua. Alam dapat menjadi “berkah” sekaligus menjadi “kutukan”.
Menjadi berkah ketika alam memberikan kesuburan terhadap tanaman, kemudahan memperoleh air, terbebas dari segala macam bencana dan serangan hama & penyakit. Sehingga dari situlah petani dapat menikmati hasil panen yang berkualitas dan melimpah.
Menjadi kutukan ketika alam berlaku tidak ramah kepada mereka, sehingga petani tidak dapat memetik hasil panennya. Padahal ia sudah membanting tulang mengeluarkan biaya dan waktu banyak untuk memperoleh penghasilan dari usaha pertaniannya.
Kesuraman itu terlihat juga ketika sistem ekonomi dan politik tidak memihak mereka. Bahkan yang seringkali terjadi para petani menjadi objek segala kebijakan dari pihak atas yang tidak adil.
Akhirnya perkembangan ilmu dan teknologi pun tidak bebas dari segala kepentingan kaum pintar dan kuat kekuasaannya. Untuk memanfaatkan yang kurang pintar dan menguasai yang lemah tak berdaya.
Gambaran suram petani inilah yang mesti dicatat sebelum agen penyuluhan terlibat langsung dalam proses pendampingan dan pemberdayaan kaum petani.
Proses pemberdayaan petani harus menyentuh struktur-struktur yang menindas dan tidak adil tersebut. Beberapa faktor itulah yang membelenggu nasib kaum tani yang menyebabkan hidup dan usaha pertanian mereka kurang berkembang.
Apakah Hal Ini Adalah Sebuah Akar Masalah?
Seiring dengan berjalannya waktu, penyuluhan pertanian mengalami perubahan. Jika semula menekankan pada bimbingan kepada petani dalam berusahatani yang baik, berubah menjadi tekanan pada alih teknologi.
Yakni mengusahakan agar petani mampu meningkatkan produktivitas dan produksinya, dan menekankan pada tercapainya target produksi padi, baik target nasional, daerah maupun lokal.
Program tersebut dikenal dengan “Revolusi Hijau” dan telah mampu mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984-1989. Hal ini merupakan prestasi besar karena Indonesia dikenal sebagai pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1974 yang mencapai lebih dari satu juta ton.
Namun, pencapaian prestasi yang besar tersebut harus dibayar mahal karena ternyata menimbulkan masalah lain di kemudian hari.
Menurut Pasandaran dan Adnyana (1995) menyatakan bahwa selain lebih berfokus pada peningkatan produksi, perspektif pembangunan pertanian yang dominan pada waktu itu menekankan pada pendekatan yang sangat sentralistik, dengan dukungan dana dari pusat yang bersumber dari negara donor, statis dan mekanis, masing-masing pihak berperan secara spesifik sehingga kurang luwes, pola komunikasi linear, bahkan cenderung bersifat instruksional dengan sistem target yang kaku.
Pendekatan yang tidak mengutamakan manusianya ini ternyata menghasilkan dampak negatif, mengacu pada pendapat Robert Chambers dalam bukunya yang berjudul Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development dampak negatif tersebut yakni:
- Menurunkan kreativitas petani dan menumbuhkan sikap ketergantungan kepada bantuan pemerintah.
- Kreativitas dan kearifan lembaga-lembaga lokal tidak berkembang bahkan banyak yang hilang.
- Program pembangunan agribisnis menjadi tidak efisien dan efektif karena biaya birokrasi pemerintah yang relatif tinggi.
- Program pembangunan sentralistik tidak sesuai dengan kondisi lokal, sehingga komoditi unggulan lokal terdesak pilihan dari atas atau pusat.
Diskursus Pemberdayaan Petani di Indonesia
Apakah pendekatan konvensional di atas tadi sesuai untuk diterapkan di Indonesia saat itu? Terdapat pandangan yang berbeda terhadap hal ini.
Saya ambil contoh pendapat sebagian ahli pembangunan pertanian menyatakan bahwasanya perspektif pembangunan pertanian di atas relevan sesuai dengan kondisi petani dan pertaniannya saat itu di mana petaninya masih tradisional (belum merasa memerlukan informasi pertanian) dan pertaniannya juga masih subsisten.
Sebagian ahli yang lain menyatakan bahwa pendekatan tersebut tidak sesuai karena tidak mengedepankan aspek manusia (petani) dan proses belajarnya, petani sebagai subjek bukan objek.
Tujuan penyuluhan sendiri adalah agar petani tahu, mampu, mau, dan berswadaya sehingga mereka dapat mengatasi masalahnya efektif dan efisien (Petani Mandiri) hal itu hanya memungkinkan jika dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan manusianya dan proses belajarnya.
Menurut Robert Chambers ia menyatakan bahwasanya pendekatan yang tepat yakni pedekatan yang memprioritaskan petani sebagai pendekatan farmer first. Adapun ciri-ciri pendekatan farmer first tersebut adalah sebagai berikut:
- Tujuan utamanya adalah memberdayakan petani.
- Petani difasilitasi oleh pihak luar dalam menganalisis kebutuhan dan prioritas.
- Alih teknologi dari pihak luar ke petani melalui prinsip-prinsip, metode-metode, dan seperangkat pilihan-pilihan.
- Petani diberikan kesempatan untuk memilih materi yang dibutuhkannya.
- Karakteristik perilaku petani dicirikan oleh pengaplikasian prinsip-prinsip, memilih dari seperangkat pilihan-pilihan dan mencoba serta menggunakan metode-metode.
- Hasil utama yang ingin dicapai oleh pihak luar adalah petani mampu meningkatkan kemampuan adaptasinya serta memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi petani.
- Karakteristik model penyuluhan yang utamanya yaitu dari petani ke petani.
- Agen penyuluhan berperan sebagai fasilitator dan pencari serta memberikan pilihan.
Maka saya simpulkan tujuan utama dari pendekatan di atas adalah untuk memberdayakan petani sehingga menjadi petani yang mandiri, di mana penyuluh lebih berperan sebagai fasilitator, pencari serta memberikan pilihan-pilihan kepada petani.
Petani mampu mengambil keputusan dengan pilihan yang terbaik baginya, sehingga mampu meraih peluang dan menghadapi tantangan perubahan dunia yang semakin dinamis ini.
Hal ini sesuai dengan falsafah penyuluhan yang dianut dalam penyuluhan pertanian, yaitu “menolong orang agar orang tersebut dapat menolong dirinya sendiri” melalui penyuluhan sebagai sarana untuk meningkatkan derajat hidupnya.
Pada era Orde Baru, pembangunan pertanian yang dikenal dengan revolusi hijau telah dimanfaatkan oleh kepentingan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan khususnya padi untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang terus meningkat.
Seiring dengan itu, penyuluhan pertanian juga ikut berubah. Jika semula penyuluhan ditekankan pada bimbingan kepada petani dalam berusaha tani yang lebih baik, berubah menjadi tekanan pada alih teknologi yakni mengusahakan agar petani mampu meningkatkan produktivitas dan produksinya terutama padi.
Akibatnya petani menjadi ketergantungan (terhadap subsidi pupuk kimia, benih, dan sebagainya) dan tidak mandiri.
Padahal jika saya ambil contoh salah satu faktor produksi pertanian berupa pupuk, pupuk sendiri bisa diciptakan oleh petani tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan terhadap ekologi kedepannya. Semisal POC (Pupuk Organik Cair), Kompos, Seresah, Pupuk Organik Hayati, dan banyak lainnya.
Oleh karena itu diperlukan perubahan perspektif dari perspektif lama yang lebih menekankan pada alih teknologi ke perspektif baru yang mengutamakan pada sumber daya manusianya, yang dikenal dengan pendekatan farmer first atau “mengubah petani” dan bukan “mengubah cara bertani”, yang memungkinkan terjadi pemberdayaan pada petani tersebut.
Jika agen penyuluhan mendudukkan diri sebagai sebagai penyambung lidah rakyat untuk memberdayakan petani dari bawah, bukan sebagai penyambung lidah pemerintah yang berkuasa untuk memaksakan program-program pembangunan secara Top Down, maka niscaya untuk tercapainya pertanian yang berkelanjutan.
Keberlanjutan ini tidak hanya berlanjut untuk jangka pendek saja, akan tetapi juga berlanjut hingga jangka panjang yang tidak bisa ditentukan batas waktunya. Sehingga anak cucu kita juga turut menikmatinya.
Sekali lagi kaum petani bukanlah objek segala macam program dan kebijakan pembangunan dari atas. Kaum petani mempunyai kebutuhan keinginan dan strategi untuk mencapainya dengan cara-cara mereka sendiri.
Jika titik tolak proses penyuluhan berangkat dari asumsi ini, maka proses pemberdayaan petani niscaya akan membuahkan hasilnya untuk keberlangsungan bangsa ini kedepan.
Penulis:
M. Bagus Adil Indra Irawan
Bendahara PA GMNI Situbondo
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi:
BPLPP. 1978. Tujuh Puluh Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia 1908-1978. Jakarta: BPLPP Departemen Pertanian.
Chambers, Robert. 1993. Challenging the professions: Frontiers of Rural Development. London : Intermediate Technology Publications.
Pasandaran, E. dan M.O. Adnyana. 1995. Peranan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dalam Meningkatkan Keterkaitan Antara Peneliti dan Penyuluh. Makalah Lokakarya Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada PJP II, 5-6 Juli 1995. Bogor.
Tjitropranoto, P. 2003. Penyuluhan Pertanian : Masa Kini dan Masa Depan dalam I. Yustina dan A. Sudradjat (eds). Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan : Didedikasikan kepada Prof. Dr. H.R. Margono Slamet. Bogor : IPB Press.
