Terus bertambahnya jumlah perokok di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk menekan jumlah yang terus bertambah tersebut. Namun, upaya pengendalian dan pembatasan konsumsi rokok belumlah berjalan secara optimal.
Padahal, konsumsi rokok secara jelas berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat karena berisiko terkena berbagai penyakit yang disebabkan oleh rokok, termasuk penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, emfisema, bronkitis kronis, dan impotensi.
Selain itu, perokok aktif juga dapat menyebabkan masalah kesehatan pada orang yang tidak merokok melalui paparan asap rokok, yang disebut sebagai “rokok pasif.
Tingginya jumlah perokok aktif memang menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena merokok berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan berdampak pada ekonomi negara.
Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi jumlah perokok aktif di Indonesia. Diantara kebijakan tersebut adalah :
Peningkatan Harga Rokok
Pemerintah Indonesia telah meningkatkan cukai dan harga rokok secara bertahap untuk mengurangi konsumsi rokok. Kebijakan ini bertujuan untuk membuat harga rokok menjadi lebih mahal sehingga akan mengurangi jumlah perokok aktif di Indonesia.
Pembatasan Iklan Rokok
Pemerintah juga telah membatasi iklan rokok untuk mengurangi promosi rokok kepada masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan melarang iklan rokok di media elektronik dan tempat-tempat umum, serta membatasi tampilan iklan di media cetak.
Perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diterapkan oleh pemerintah di beberapa wilayah di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok, serta membatasi lokasi untuk merokok.
Kampanye Anti-Rokok
Pemerintah Indonesia juga telah melakukan kampanye anti-rokok dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok. Kampanye ini dilakukan dengan menyebarkan informasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya merokok dan dampak negatifnya terhadap kesehatan.
Pendidikan tentang Bahaya Merokok
Pendidikan tentang bahaya merokok telah diberikan kepada masyarakat melalui pelajaran kesehatan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.
Tujuannya adalah agar masyarakat lebih menyadari bahaya merokok dan tidak terjerumus dalam kebiasaan merokok.
Namun, efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah merokok masih dipertanyakan oleh banyak pihak.
Karena, pada realitanya kebijakan tersebut belum berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah perokok di Indonesia, sehingga masih ada banyak kritik bahwa pemerintah belum serius dalam mengatasi permasalahan merokok di Indonesia.
Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah merokok antara lain:
Pengawasan yang Kurang Ketat terhadap Produsen Rokok
Meskipun pemerintah telah menaikkan cukai rokok, namun masih terdapat produsen rokok yang melakukan pelanggaran, seperti mengabaikan peringatan kesehatan pada kemasan rokok atau melakukan tindakan ilegal dalam produksi rokok. Sehingga, pengawasan terhadap produsen rokok perlu ditingkatkan untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Pembatasan Iklan Rokok yang Belum Efektif
Meskipun pemerintah telah membatasi iklan rokok di beberapa media, namun masih banyak iklan rokok yang muncul di media sosial dan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Sehingga, perlu ada upaya lebih serius untuk mengatasi hal ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Kurangnya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merokok
Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan terkait merokok, namun penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih belum efektif. Hal ini menyebabkan masih banyak orang yang merokok di tempat-tempat umum seperti kantor, ruang publik, dan tempat transportasi umum.
Kurangnya Dukungan dari Pemerintah dalam Kampanye Anti-Rokok
Meskipun telah dilakukan kampanye anti-rokok, namun masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahaya merokok dan terus melakukan kebiasaan merokok.
Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam kampanye anti-rokok yang lebih efektif dan terintegrasi, sehingga masyarakat dapat lebih menyadari bahaya merokok.
Tidak Ada Kebijakan untuk Pelarangan Produksi Rokok di Indonesia
Fakta bahwa industri tembakau tetap menjadi salah satu industri yang menghasilkan pendapatan terbesar bagi negara masih menjadi pertimbangan untuk mengatur industri ini.
Selain itu, industri ini dapat menyerap jutaan pekerja dalam proses produksinya sampai dengan pemasarannya. Sehingga, perlu pertimbangan besar untuk memberhentikan produksi tembakau sebelum adanya industri alternatif.
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah merokok, diperlukan kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, industri rokok, dan tenaga kesehatan.
Selain itu, upaya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya merokok juga perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya berhenti merokok dan menjalani gaya hidup sehat.
Penulis: Dini Auliana Manenti
Mahasiswi Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Maju
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
