Artikel ini membahas tentang politik dinasti apa itu politik dinasti dan apa saja sih tantangan demokrasi yang harus dihadapi bagi demokrasi dalam menghadapi politik dinasti yang menjadi topik hangat perbincangan publik menjelang pilpres 2024 dan setelah pilpres 2024.
Politik dinasti merujuk pada praktik pewarisan kekuasaan politik dari anak ke anak dan dari cucu ke cucu, politik dinasti telah menjadi isu yang kontroversial di berbagai belahan dunia.
Di Indonesia, politik dinasti telah menjadi topik hangat perbincangan publik, terutama menjelang pemilu 2024 dimana saat itu Gibran Rakabuming Raka anak dari presiden Jokowi melakukan politik dinasti dengan mengubah undang-undang syarat presiden dan wakil presiden agar Gibran bisa lolos menjadi calon wakil presiden di pilpres 2024.
Apa itu politik dinasti?
Dilansir dari MKRI.id politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. Sebab, kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. Agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Apa yang terjadi seandainya negara atau daeah menggunakan politik dinasti?
Menurut Dosen Ilmu Politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.
Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.” Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.
Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet.
Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. (AG Paulus, Purwokerto)
Hal-hal yang mengakibatkan munculnya dinasti politik, antara lain:
- Adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.
- Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
- Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
- Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI
Baca juga: Dinasti Politik atau Politik Dinasti Harus Dihentikan
Akibat dari politik dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan.
Menurut Zulkieflimansyah, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan, yaitu:
- Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi;
- Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan;
- Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dengan adanya politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga.
Baca juga: Potensi Dinasti Politik dalam Kasus Gibran Rakabuming
Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.
Tantangan Demokrasi dalam Menghadapi Politik Dinasti
Politik dinasti di Indonesia memiliki akar sejarah yang dalam, terhubung dengan sistem patrimonial dan nilai-nilai feodalisme yang masih melekat di beberapa daerah.
Pada sistem patrimonial, kekuasaan dijalankan secara personal dan diturunkan secara turun temurun. era reformasi, meskipun membawa angin segar demokrasi, tidak mampu sepenuhnya memutus mata rantai nilai-nilai masa lalu.akibatnya, politik dinasti menemukan peluang untuk berkembang di era demokrasi, bahkan di negara berkembang seperti Indonesia.
Politik dinasti menghadirkan berbagai tantangan bagi demokrasi di Indonesia, yaitu:
- Penutupan akses bagi kader-kader yang berkualitas: politik dinasti cenderung menutup akses bagi kader-kader handal dan berkualitas yang berasal dari luar keluarga penguasa. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elite dan pengusaha, sehingga menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat.
- Minimnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi: politik dinasti berpotensi mengarah pada pemerintahan yang tidak bersih dan rawan terjadi korupsi dan tidak berintegritas. prioritas utama bukan lagi kepentingan publik, melainkan kepentingan pribadi dan keluarga
- Pelanggaran prinsip demokrasi: politik dinasti bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti persamaan hak dan legitimasi. di Indonesia, kekuasaan seharusnya diproduksi secara sosial melalui mekanisme demokratis dan dipilih melalui pemilihan umum bukan diturunkan secara biologis dari anak ke anak.
- Kesenjangan dan ketidakadilan: politik dinasti dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. bagi rakyat yang kurang mampu
- Akses terhadap kekuasaan dan sumber daya cenderung terpusat pada satu keluarga, sementara masyarakat luas terpinggirkan.
Kesimpulan
Politik dinasti di Indonesia, meskipun memiliki akar sejarah yang dalam, tidak seharusnya menjadi bagian dari sistem demokrasi yang sedang dibangun. Warisan kekuasaan yang diwariskan secara turun temurun bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti persamaan hak dan legitimasi.
Politik dinasti juga dapat menghambat regenerasi kepemimpinan, memicu korupsi, dan memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.
Baca juga: Pengertian dan Dampak Dinasti Politik
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya multi-sektoral yang komprehensif. penguatan sistem demokrasi melalui reformasi politik, peningkatan kualitas pendidikan politik, dan penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi kunci untuk mencegah praktik politik dinasti.
Selain itu, perlu ditekankan pentingnya nilai-nilai integritas dan akuntabilitas dalam birokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik untuk memastikan bahwa kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat.
Penulis: Troy Palenewen
Mahasiswa Sosiologi Universitas Kristen Satya Wacana
Editor: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
