Indonesia merupakan negara agraris yang masih bergantung pada sektor pertanian dan peternakan sebagai sumber pangan utama, hewan ternak menempati posisi penting dalam pilar ketahanan pangan negara.
Oleh karena itu, peran dokter hewan menjadi krusial dalam menjaga kesehatan hewan ternak, mengendalikan penyakit menular, serta memastikan keamanan produk pangan asal hewan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan Indonesia justru kekurangan tenaga dokter hewan.
Meskipun Indonesia memiliki populasi ternak yang besar dan kebutuhan layanan kesehatan hewan yang terus meningkat, jumlah dokter hewan tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga kesehatan hewan di lapangan.
Provinsi Lampung merupakan gambaran nyata dari ketimpangan distribusi dokter hewan. Berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Lampung, di tahun 2023 populasi sapi sebagai hewan ternak mencapai lebih dari 775.000 ekor, sementara jumlah dokter hewan hanya berjumlah 303 orang.
Dengan menggunakan standar ideal jumlah dokter hewan menurut PDHI Lampung, yaitu satu dokter hewan menangani 2.000 hewan ternak, maka provinsi ini seharusnya memiliki hampir 400 dokter hewan.
Artinya, terdapat kekurangan jumlah tenaga dokter hewan yang tersedia di lapangan, beban kerja semakin berat, jangkauan wilayah semakin luas, dan pelayanan kesehatan hewan tidak bisa dilakukan dengan optimal.
Kekurangan tenaga dokter hewan terutama di daerah pedesaan dan wilayah produksi hewan ternak yang tinggi menyebabkan berbagai masalah nyata di lapangan.
Salah satunya adalah penanganan hewan sakit yang sulit ditangani dengan cepat.
Tenaga dokter hewan yang masih kurang menyebabkan satu dokter hewan harus mencakup banyak wilayah, sehingga peternak harus menunggu berjam-jam hingga berhari-hari sampai hewan ternak mereka ditangani.
Penyakit yang seharusnya bisa ditangani dengan baik lebih awal malah berkembang menjadi lebih parah, sehingga seringkali berakhir pada kematian hewan ternak.
Situasi ini diperparah oleh beberapa faktor seperti akses geografis yang sulit, minimnya kendaraan operasional, kurangnya fasilitas kesehatan seperti laboratorium lapangan dan alat diagnostik, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang gejala penyakit hewan.
Dampaknya sangat luas, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Kematian hewan ternak karena terlambat ditangani mengakibatkan kerugian finansial bagi peternak yang bergantung pada hasil ternak sebagai sumber pendapatan, keterlambatan penanganan juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, seperti rabies, antraks, leptospirosis, dan influenza yang tentunya berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Beberapa kejadian di lapangan memperlihatkan situasi ini secara nyata. Dalam kasus influenza unggas di sejumlah daerah, keterlambatan penanganan dalam dua sampai tiga hari cukup untuk membuat seluruh populasi unggas di kandang mati.
Pada kasus rabies di Nusa Tenggara Timur dan Bali, dokter hewan yang jumlahnya terbatas kewalahan untuk menangani wilayah luas sehingga menyebabkan vaksinasi tidak dilakukan dengan tepat waktu, alhasil penyebaran terus meningkat.
Sementara pada kasus antraks yang terjadi di Kulon Progo dan Gunung Kidul, lambatnya penanganan pada hewan dan minimnya pemahaman masyarakat tentang penyakit antraks menyebabkan penyebaran penyakit yang kian meningkat serta ketersediaan pangan hewani menurun.
Kasus-kasus ini menggambarkan kurangnya tenaga dokter hewan merupakan ancaman nyata bagi kesehatan hewan, manusia, serta keberlanjutan sektor pangan di Indonesia.
Secara nasional, Indonesia merupakan negara dengan jumlah ternak besar dan tingkat konsumsi protein hewani yang terus meningkat.
Wabah penyakit hewan yang tidak terkendali menyebabkan pasokan pangan hewani dapat terganggu sehingga memicu melonjaknya harga pangan serta menurunkan akses masyarakat terhadap protein hewani.
Ketidakstabilan pasokan pangan ini tentunya dapat mengganggu program ketahanan pangan nasional, bahkan penutupan jalur logistik perdagangan antarwilayah, yang akhirnya mengganggu pasokan pangan di kota-kota besar.
Dengan demikian, kekurangan dokter hewan membawa implikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi nasional, dan kestabilan ketersediaan pangan Indonesia.
Kurang optimalnya distribusi dokter hewan di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari dampaknya yang luas, mulai dari pelayanan kesehatan hewan, produktivitas peternakan, hingga pengendalian penyakit zoonosis.
Namun, permasalahan ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa akar masalah mendasar yang sering terlewat dalam pembahasan publik.
Ketimpangan Infrastruktur dan Fasilitas
Salah satu penyebab utama tidak meratanya distribusi dokter hewan adalah perbedaan kualitas infrastruktur antar wilayah.
Kota-kota besar umumnya memiliki klinik dengan peralatan lengkap dan modern.
Sebaliknya, di banyak wilayah pedesaan, fasilitas kesehatan hewan bahkan untuk layanan dasar saja masih terbatas.
Data dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2020), menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 1.691 Puskeswan yang tersebar di berbagai daerah namun, dari jumlah tersebut, hanya 21% kecamatan yang memiliki Puskeswan yang benar-benar aktif.
Angka ini menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas tidak berbanding lurus dengan akses pelayanan.
Ketika fasilitas di desa tidak memadai, pemilik hewan harus menempuh jarak jauh ke kota hanya untuk mendapatkan perawatan dasar.
Kondisi seperti ini tentu menghambat aktivitas dokter hewan sekaligus memperkuat keterpusatan layanan pada daerah perkotaan.
Penataan dan Penyebaran Tenaga yang Tidak Terstruktur
Permasalahan berikutnya terletak pada penyebaran tenaga yang tidak tersusun melalui regulasi yang tegas.
Kekurangan dokter hewan bukan sekadar soal jumlah yang masih terbatas, tetapi lebih kepada ketidakmerataan penempatannya.
Daerah perkotaan cenderung mengalami kelebihan tenaga karena peluang ekonomi yang lebih menjanjikan serta fasilitas kerja yang lebih lengkap.
Sebaliknya, wilayah yang menjadi sentra peternakan yang justru membutuhkan dokter hewan dalam jumlah besar mengalami kekurangan yang signifikan.
Ketimpangan ini tidak semata-mata terjadi secara natural. Minimnya pengaturan dan kebijakan distribusi tenaga veteriner membuat penyebaran dokter hewan bergantung pada preferensi personal dan kondisi pasar, bukan kebutuhan nasional.
Pada akhirnya, daerah padat peternakan tetap terbengkalai meskipun memiliki potensi produksi yang tinggi.
Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Layanan Veteriner
Di banyak daerah, layanan dokter hewan masih dipandang sebagai opsi terakhir, baru dicari ketika hewan sudah sakit parah.
Padahal, prinsip kesehatan hewan menekankan pencegahan dan pemeriksaan rutin, baik untuk hewan kecil maupun ternak.
Rendahnya literasi ini membuat masyarakat lebih percaya pada “orang yang biasa megang ternak” dibandingkan tenaga profesional.
Akibatnya, permintaan layanan veteriner tetap rendah, dan sistem kesehatan hewan sulit berkembang secara berkelanjutan.
Jumlah Tenaga Medis yang Masih Jauh dari Kebutuhan Nasional
Secara nasional, Indonesia masih mengalami kekurangan dokter hewan yang signifikan. Dikutip dari PoultryIndonesia.com, terdapat sekitar 13.500 dokter hewan terdaftar di PDHI.
Namun, angka ini masih jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 50.000 tenaga dokter hewan untuk memenuhi seluruh sektor mulai dari peternakan, karantina, kesehatan masyarakat veteriner, hingga industri pangan.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia membutuhkan minimal 5.000 dokter hewan baru per tahun dan setidaknya 20 fakultas kedokteran hewan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Realitanya, hingga 2023 baru terdapat 12 fakultas dengan total lulusan sekitar 1.000 orang per tahun.
Ini menunjukkan bahwa bukan minat yang kurang, tetapi fasilitas pendidikan dan kapasitas penampungan yang masih sangat terbatas.
Perbedaan Preferensi Praktik Akibat Insentif yang Tidak Menarik
Dengan beban kerja berat dan pendapatan yang sering kali tidak sebanding, banyak lulusan memilih praktik hewan kecil di kota yang dinilai lebih stabil dan “aman” dibandingkan terjun ke praktik hewan besar atau daerah pedesaan. Akhirnya, distribusi tenaga semakin timpang.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, kondisi ini jelas memprihatinkan. Padahal dokter hewan merupakan garda terdepan dalam pencegahan zoonosis dan pilar penting dalam pendekatan One Health.
Jika ketimpangan ini terus diabaikan oleh pemerintah maupun masyarakat, dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor peternakan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan publik dan ketahanan pangan nasional.
Pada akhirnya, ini bukan lagi soal “masalah mereka”, tetapi persoalan kolektif yang menentukan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan kita semua.
Dan di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan melihat lebih jauh: bahwa ketimpangan layanan veteriner bukan isu teknis yang hanya penting untuk profesi tertentu.
Ini menyentuh hidup kita sehari-hari, mulai dari makanan yang tersedia di meja, keamanan kesehatan keluarga kita, hingga stabilitas ekonomi yang kita nikmati.
Menyadari hal ini bukan untuk menambah kekhawatiran, tetapi untuk membuka mata bahwa memperbaiki layanan kesehatan hewan adalah langkah penting untuk melindungi diri kita sendiri.
Ada sejumlah aspek yang perlu diperkuat untuk mengatasi ketimpangan layanan veteriner di Indonesia.
Kebijakan Pemerataan Tenaga
- Insentif daerah terpencil
- Penempatan berbasis kebutuhan lapangan
- Dukungan anggaran dan fasilitas
Memperluas Kapasitas Pendidikan
- Menambah fakultas kedokteran hewan
- Meningkatkan kapasitas mahasiswa
- Memperbaiki fasilitas dan kurikulum
- Program magang berbasis daerah untuk mencetak lebih banyak tenaga kompeten yang siap ditempatkan secara merata
Penguatan Sistem Kesehatan Hewan
- Modernisasi puskeswan
- Kolaborasi dengan klinik dan sektor swasta
- Integrasi data kesehatan hewan
Edukasi dan Perubahan Persepsi Masyarakat
- Kampanye pentingnya layanan veteriner
- Peningkatan literasi kesehatan hewan
- Pendekatan komunitas untuk peternak dan pemilik hewan
Kekurangan dokter hewan menunjukkan bahwa kesehatan hewan masih belum dianggap sebagai prioritas nasional.
Kita sering menganggap seolah-olah pangan akan selalu tersedia, penyakit selalu bisa dikendalikan, dan sistem sudah berjalan dengan semestinya.
Padahal, dibalik itu semua, ada sistem kesehatan hewan yang bisa dibilang rapuh, diperburuk dengan tenaga yang tidak mencukupi dan fasilitas yang tidak memadai.
Ini bukan isu teknis yang bisa diserahkan begitu saja kepada satu sektor. Kesehatan hewan adalah salah satu pilar dasar keberlangsungan masyarakat: memengaruhi pangan, ekonomi, dan keamanan kesehatan.
Bukan tidak mungkin untuk memperbaiki keadaan, hal itu hanya dapat dicapai jika kita mengubah cara pandang terhadap pentingnya kesehatan hewan.
Pemerintah, institusi pendidikan, industri, dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan hewan.
Jika kita benar-benar ingin membangun ketahanan pangan dan masyarakat yang lebih sehat.
Maka memperbaiki distribusi dan ketersediaan dokter hewan bukanlah pilihan, melainkan keharusan.
Penulis:
1. Achmad Anggara Putra
2. Ni Made Ayu Sriyanti Astuti
Mahasiswa Prodi Kedokteran Hewan, Universitas Udayana
Dosen Pengampu: Eirenne Pridari Sinsya Dewi, S.S., M.Ed.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
- Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI). (2024, Mei). Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit. [https://afkhi.or.id/pelatihan-tenaga-kesehatan-dalam-pengendalian-dan-penanggulangan-wabah-penyakit/?utm_source]. Diakses pada 28 November 2025.
- Hadiyatnata, D. (2024, Agustus). Ketersediaan dokter hewan di Lampung belum ideal. [https://lampung.antaranews.com/berita/736135/ketersediaan-dokter-hewan-di-lampung-belum-ideal]. Diakses pada 27 November 2025.
- Khoiriah, S. (2024, Agustus). Krisis Dokter Hewan di Lampung, PDHI Serukan Penanganan Serius Untuk Cegah Penyakit Zoonosis. [https://www.berdikari.co/2024/08/03/krisis-dokter-hewan-di-lampung-pdhi-serukan-penanganan-serius-untuk-cegah-penyakit-zoonosis]. Diakses pada 27 November 2025.
- Poultry Indonesia. (2024, April). Kebutuhan dan Potensi Dokter Hewan di Indonesia Saat Ini. [https://www.poultryindonesia.com/id/kebutuhan-dan-potensi-dokter-hewan-di-indonesia-saat-ini/]. Diakses pada 27 November 2025.
- Prastiya R. A. (2024, November). Menata Kembali Peran Dokter Hewan antara Pertanian dan Kesehatan. [https://www.kompas.id/artikel/menata-kembali-peran-dokter-hewan-antara-pertanian-dan-kesehatan?utm_source]. Diakses pada 28 November 2025.
- Salsabillah, N. (2024, Desember).Dokter Hewan: Mitra Tak Tergantikan bagi Pemilik Hewan. [https://kumparan.com/nabilah-salsabillah/dokter-hewan-mitra-tak-tergantikan-bagi-pemilik-hewan-24C8HuONKiJ]. Diakses pada 27 November 2025.
- Susanto, I. (2025, Januari). Bagaimana Ancaman Penyakit Zoonosis dan Peran Dokter Hewan untuk Mengatasinya. [https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-ancaman-penyakit-zoonosis-dan-peran-dokter-hewan-untuk-mengatasinya?utm_source]. Diakses pada 28 November 2025.
- The Bullvine. (2024, Mei). Understanding the Large Animal Veterinarian Shortage: What Dairy Farmers Need to Know. [https://www.thebullvine.com/management/understanding-the-large-animal-veterinarian-shortage-what-dairy-farmers-need-to-know/]. Diakses pada 28 November 2025.
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2018, April). Dokter Hewan Berperan Penting Menjaga Keamanan Bahan Pangan Hewani. [https://ugm.ac.id/id/berita/16119-dokter-hewan-berperan-penting-menjaga-keamanan-bahan-pangan-hewani/?utm_source]. Diakses pada 28 November 2025.
- VetPatners. (2023, September). There’s No Debate About the Consequences of the Veterinarian Shortage. [https://vetpartners.org/news/676260/-Theres-No-Debate-About-the-Consequences-of-the-Veterinarian-Shortage.htm]. Diakses pada 27 November 2025.
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
