Abstrak
Republik Rakyat Tiongkok mendominasi investasi asing di Pasifik Selatan pada 2024–2025 melalui hibah, pinjaman, dan pendanaan infrastruktur. Negara-negara kecil seperti Cook Islands dan Tonga menyambut investasi ini sebagai jalan pintas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dan memodernisasi infrastruktur.
Namun, muncul kekhawatiran bahwa masuknya dana yang signifikan dapat menyebabkan tekanan politik, ketergantungan ekonomi, dan utang jangka panjang.
Untuk menunjukkan bagaimana janji pembangunan dapat membawa risiko sekaligus kemajuan, artikel ini menganalisis dua studi kasus utama.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun investasi mempercepat pembangunan, bergantung pada satu perusahaan investasi besar dapat melemahkan kedaulatan nasional. Menurut penelitian ini, transparansi kontrak, manajemen utang, dan diversifikasi mitra ekonomi adalah solusi yang diperlukan.
Pendahuluan
Negara-negara kecil di Pasifik Selatan sering bergantung pada bantuan dan pinjaman luar negeri untuk mendapatkan uang, karena mereka menghadapi masalah struktural seperti ukuran ekonomi mereka yang kecil, tingkat pendapatan domestik yang rendah, dan tingginya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur.
Tawaran investasi asing, terutama dari negara besar seperti Tiongkok, dianggap sebagai solusi instan untuk memperbaiki infrastruktur dan ekonomi.
Dalam jangka panjang, bergantung pada investasi asing tidak selalu menguntungkan. Banyak proyek pembangunan yang didanai oleh pinjaman luar negeri membutuhkan pembayaran kembali yang besar, yang dapat membebani anggaran negara. Selain itu, ketika satu negara pemberi dana menjadi dominan, ada kemungkinan negara penerima investasi akan memiliki lebih banyak kekuatan politik dan diplomatik.
Untuk studi kasus ini, Cook Islands dan Tonga dipilih karena kedua negara ini menunjukkan dinamika nyata antara kebutuhan pembangunan dan risiko ketergantungan. Hubungan ekonomi kedua negara tersebut dengan Tiongkok meningkat dari tahun 2024 hingga 2025, menunjukkan tantangan dan peluang yang dihadapi negara kecil saat mengelola investasi asing.
Artikel ini menggunakan kerangka yang membedakan keberadaan (keberadaan material dan investasi), pengaruh (proses pembentukan preferensi atau pembelajaran aktor lokal), dan interference (insentif atau tekanan material yang dapat mempengaruhi kebijakan negara penerima).
Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa proyek infrastruktur material mungkin tidak selalu menghasilkan kesetiaan politik secara permanen. Sebaliknya, mereka dapat membentuk sistem insentif yang mengubah kepentingan elit lokal. Menurut Wallis dan Tubilewicz (2024).
Hasil dan Pembahasan
1. Investor Asing Dominan: Peran Tiongkok di Pasifik Selatan
Pada tahun 2024-2025, Tiongkok menjadi aktor investasi paling berpengaruh di Pasifik Selatan dengan memberikan hibah, pinjaman pembangunan, dan dana infrastruktur. Ditunjukkan oleh utang negara-negara kecil terhadap Beijing.
Misalnya, Tonga menanggung utang sekitar US$112 juta kepada China, termasuk pinjaman rekonstruksi ibu kota bernilai sekitar US$104 juta. Pinjaman ini sekarang membuat Tonga harus membayar sekitar US$17 juta setiap tahun, atau hampir 4% dari PDB negara. Tren ini adalah bagian dari pola yang lebih luas.
Pada tahun 2025, pembayaran utang negara berkembang kepada China akan mencapai US$54 miliar, menunjukkan skala dan kekuatan finansial Beijing yang semakin besar di wilayah tersebut.
Selain itu, peningkatan partisipasi Tiongkok dalam pendanaan proyek infrastruktur diikuti dengan peningkatan penggunaan kontraktor dan tenaga kerja Tiongkok. Hal ini tidak hanya mengurangi beban teknis negara penerima, tetapi juga mengurangi transfer teknologi dan kemampuan lokal.
Selain itu, skema pinjaman jangka panjang dengan nilai tinggi menciptakan risiko ketergantungan finansial pada Tiongkok yang semakin sulit dihindari ketika komitmen proyek semakin besar.
Negara-negara kecil menghadapi risiko kehilangan kontrol atas kebijakan ekonomi dan politik internasional mereka karena dominasi Tiongkok sebagai kreditor. Keadaan ini kemudian menjadi masalah besar di Pasifik, terutama mengingat kekuatan geopolitik Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
2. Cook Islands: Kesepakatan Strategis dengan Tiongkok dan Dampak Diplomatik
Pemerintah Kepulauan Cook menandatangani Joint Action Plan for Comprehensive Strategic Partnership dengan Tiongkok pada Februari 2025. Perjanjian ini mengatur kerja sama di bidang infrastruktur, perdagangan, iklim, dan pariwisata. Namun, rincian awal perjanjian sangat terbatas saat diumumkan.
New Zealand menanggapi kebijakan ini dengan keras dan meminta perundingan karena hubungan bebas memberikan New Zealand peran khusus dalam urusan luar negeri Cook Islands. Krisis ini menegaskan dua hal:
- Bahwa ada ketegangan antara kewajiban konsultatif sejarah Cook Islands dengan New Zealand dan hak kedaulatan mereka untuk menjalin mitra baru, dan
- Bahwa ketidakjelasan dapat meningkatkan reaksi geopolitik dari aktor konvensional. Kedua komponen ini menunjukkan bahwa mekanisme publikasi kontrak dan evaluasi fiskal yang lebih kuat diperlukan untuk negara kecil.
Situasi Kepulauan Cook menunjukkan bahwa keputusan Kepulauan Cook untuk menerima investasi Tiongkok dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan hubungan diplomatik di wilayah tersebut. Tidak adanya transparansi dalam proses perjanjian menimbulkan kekhawatiran bahwa Tiongkok dapat memperoleh kontrol yang berlebihan atas bidang strategis, terutama proyek eksplorasi dan pengelolaan sumber daya laut.
Ketegangan dengan New Zealand menunjukkan bahwa tindakan politik yang dilakukan tanpa berkonsultasi dengan mitra tradisional dapat menghasilkan risiko diplomatik, seperti pengurangan bantuan, pengetatan hubungan, atau peninjauan ulang akses ekonomi yang sebelumnya telah bertahan.
Bagi negara kecil seperti Cook Islands, hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk kemajuan cepat dan mempertahankan hubungan yang telah dibangun untuk waktu yang lama, sehingga mereka tidak terjebak pada ketergantungan satu negara besar atau tekanan geopolitik.
3. Tonga: investasi baru di tengah risiko fiskal
Tiongkok telah menawarkan banyak dukungan dan proyek kepada Tonga. Pada tanggal 25 November 2025, Presiden Tiongkok mengumumkan investasi tambahan untuk proyek infrastruktur dan menegaskan komitmen Beijing untuk memperkuat keselarasan strategi pembangunan dengan Tonga.
Pernyataan ini menunjukkan terus-menerus perkembangan keterlibatan Tiongkok di negara Pasifik kecil. Namun, peningkatan kemampuan kredit menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan untuk membayar kembali.
Menurut analisis pemberitaan dan laporan, meskipun investasi dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak, utang jangka panjang dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah dan menimbulkan tekanan geopolitik. Oleh karena itu, saran praktis termasuk diversifikasi kreditur, klausul restrukturisasi yang jelas, dan pemeriksaan persyaratan kontrak.
Saran
1. Transparansi dan Manajemen Kontrak
- Mewajibkan publikasi ringkasan kontrak pinjaman dan investasi.
- Setiap proyek infrastruktur besar harus memiliki standar audit independen yang ditetapkan.
- Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan diplomatik, protokol regional harus transparan (seperti Cook Islands–NZ).
2. Analisis Keberlanjutan Utang
- Sebelum menerima pinjaman baru, lakukan Analisis Ketahanan Utang (DSA).
- Membatasi jumlah pinjaman asing yang diberikan pada industri yang menghasilkan keuntungan yang jelas, seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi.
- Menetapkan batas tertinggi untuk pembayaran utang setiap tahun terhadap pendapatan negara atau PDB.
3. Diversifikasi Mitra & Pendanaan
- Menggabungkan pinjaman bilateral dengan hibah dari lembaga multilateral (ADB, World Bank).
- Mengembangkan kerja sama dengan lebih banyak negara donor untuk menghindari ketergantungan pada satu kreditur.
- Memperluas model pendanaan alternatif seperti climate financing atau blue economy grants.
- Meningkatkan Kemampuan Perundingan Pemerintah
- Memberi pejabat pelatihan teknis tentang negosiasi utang dan perjanjian investasi.
- Mempekerjakan penasihat ekonomi dan hukum independen untuk membantu dalam negosiasi proyek besar.
- Membuat unit khusus di kementerian untuk menilai efek geopolitik dari tawaran investasi.
4. Konsultasi Domestik dan Diplomatik
- Untuk menghindari konflik diplomatik, lakukan konsultasi terbuka dengan mitra tradisional sebelum mencapai kesepakatan besar.
- Untuk mengevaluasi manfaat dan risiko, lakukan diskusi dengan pelaku ekonomi domestik dan masyarakat sipil.
- Mengadopsi prinsip whole-of-government approach agar semua kementerian relevan terlibat dalam penilaian proyek.
5. Pengawasan Proyek & Transfer Teknologi
- Mengharuskan penggunaan tenaga kerja lokal dan transfer teknologi dalam setiap kontrak konstruksi asing.
- Memonitor ketergantungan teknis pada kontraktor luar negeri secara berkala.
- Membuat skema capacity building wajib sebagai bagian dari kontrak infrastruktur.
Simpulan
Investasi Tiongkok di Pasifik Selatan selama 2024–2025 memberi negara kecil seperti Cook Islands dan Tonga banyak peluang untuk berkembang, terutama dalam hal infrastruktur, energi, dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, kedua studi kasus tersebut menunjukkan bahwa keuntungan terkait dengan risiko yang tidak kecil.
Beban utang puluhan juta dolar di Tonga telah menggerus ruang fiskal negara dan menempatkan pemerintah di bawah tekanan pembayaran jangka panjang. Sementara itu, di Cook Islands, perjanjian yang tidak jelas tentang tujuan memicu konflik dengan mitra lama seperti New Zealand. Ini menunjukkan bahwa investasi asing menimbulkan masalah ekonomi dan diplomatik di seluruh wilayah.
Hasil menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu sumber investasi dapat mengurangi kemampuan negara kecil untuk mengontrol arah pembangunan dan kebijakan luar negerinya sendiri. Akibatnya, investasi asing seharusnya dilihat sebagai alat pembangunan yang membutuhkan pengelolaan yang cermat, bukan hanya sebagai cara cepat untuk mengatasi masalah domestik.
Untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berubah menjadi ketergantungan struktural, beberapa langkah penting diambil, termasuk memastikan kontrak, penilaian keberlanjutan utang, diversifikasi mitra pendanaan, dan meningkatkan kemampuan negosiasi pemerintah.
Negara-negara Pasifik dapat memanfaatkan manfaat kerja sama internasional tanpa kehilangan otonomi dan stabilitas jangka panjang. Ini dapat dicapai melalui tata kelola yang kuat dan keterlibatan publik yang memadai.
Penulis: Damar Daffa Syafiq Jayahartana
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih
Dosen Pengampu: Melpayanty Sinaga., S.IP., MA
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
