Dalam beberapa tahun terakhir, sering terdengar suatu fenomena sosial dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga.
Kalimatnya memang singkat, tetapi memiliki makna yang mendalam, “Capek ya jadi orang baik.”
Ungkapan ini muncul karena banyak orang merasa bahwa ketika mereka berusaha untuk jujur, disiplin, dan mematuhi aturan, justru diri mereka yang dirugikan.
Saat antre dengan tertib, selalu ada yang menyela. Saat mengembalikan uang lebih di warung, hal itu dianggap aneh.
Saat menolak untuk ikut dalam manipulasi data di tempat kerja, malah tidak mendapatkan promosi. Seolah-olah nilai-nilai kebaikan telah kehilangan tempatnya untuk berkembang.
Fenomena “lelah jadi baik” ini bukan sekadar ungkapan emosional saja, ini merupakan indikasi serius bahwa etika publik kita semakin melemah.
Padahal, jika dilihat dari sudut pandang Filsafat Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, kebaikan bukan hanya tindakan individu, tetapi juga merupakan dasar kehidupan sosial.
Berdasarkan pandangan sistem filsafat dalam Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tidak bisa berdiri sendiri. Nilai-nilai tersebut saling mendukung satu sama lain.
Ketika masyarakat kehilangan keyakinan bahwa sebuah kebaikan akan membuahkan kebaikan, maka yang hancur bukan hanya moral individu, tetapi juga struktur sosial secara keseluruhan.
Sayangnya, media sosial malah mempercepat munculnya rasa lelah ini. Setiap hari kita disajikan berita mengenai pelanggaran etika: pejabat yang menyalahgunakan wewenang, influencer yang memamerkan gaya hidup instan, atau konten viral yang justru memuliakan perilaku curang. Akibatnya, muncul norma baru: yang penting hasil, bukan yang penting benar.
Namun, nilai “kebaikan” dalam Pancasila bersifat pemenuhan diri, bukan transaksional. Kita melakukan kebaikan bukan karena segera memberikan keuntungan, tetapi karena itu memperkuat ekosistem sosial dalam jangka panjang.
Etika publik tidak muncul dari ajakan moral yang indah, tetapi dari konsistensi perilaku kecil yang menjadi kebiasaan kolektif.
Tetapi yang sering diabaikan adalah bahwa kelelahan moral ini juga muncul akibat ketidakcocokan antara nilai yang diajarkan dan realitas yang ditunjukkan oleh pemimpin serta tokoh masyarakat.
Masyarakat diminta untuk jujur, sementara korupsi masih merajalela; diminta untuk sopan, tetapi debat politik justru penuh dengan makian; diminta untuk mematuhi aturan, tetapi mereka yang berkuasa justru melanggarnya.
Ketidaksesuaian inilah yang membuat publik merasa bahwa kebaikan tidak memiliki kekuatan, seolah menjadi baik hanyalah membawa kerugian sosial.
Oleh karena itu, contoh etis dari mereka yang memegang posisi penting sangat berperan, karena dalam kerangka Filsafat Pancasila, moralitas elit menentukan arah moralitas rakyat.
Tanpa teladan yang konsisten, ajakan untuk “tetap jadi orang baik” hanya terdengar seperti ide yang tidak berarti.
Saya percaya, solusi awal untuk fenomena ini bukanlah kampanye besar-besaran atau ceramah moral yang berbahasa tinggi.
Bahkan, seharusnya dimulai dari pemulihan ruang sosial yang kecil: ruang kelas, keluarga, komunitas kampung, dan interaksi sehari-hari.
Nilai Pancasila berkembang dari pengalaman hidup nyata, bukan dari spanduk atau peringatan acara tertentu.
Jika kita ingin masyarakat tidak merasa lelah lagi untuk berbuat baik, maka lingkungan sosial perlu menunjukkan bahwa kebaikan masih memiliki tempat, masih mendapatkan penghargaan, dan masih relevan dalam kehidupan modern.
Pancasila bukan hanya sekadar teks normatif. Ia menjadi pengingat bahwa kebaikan itu rasional, bukan naif; strategis, bukan bodoh; dan bermanfaat, bukan merugikan.
Dan untuk membuktikannya, kita semua perlu menjadi ekosistem yang menjadikan kebaikan tidak lagi melelahkan.
Penulis: Amanda Zahra Saqia
Mahasiswa Prodi PPKn, Universitas Pamulang
Dosen Pengampu: Setiawati, S.Pd. M.H.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
