Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi perbincangan hangat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai usulan perubahan, seperti masa jabatan hakim, syarat usia, dan masa pensiun, memicu perdebatan publik dan analisis mendalam terkait efektivitas penguatan lembaga MK dan potensi pelemahan independensinya.
Perdebatan Seputar Masa Jabatan Hakim Konstitusi
Para pendukung revisi meyakini bahwa masa jabatan yang lebih panjang, seperti 5 tahun, akan memberikan stabilitas dan kematangan bagi hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan MK dan memperkuat independensinya dari pengaruh politik jangka pendek.
Di sisi lain, kekhawatiran muncul terkait potensi penyalahgunaan masa jabatan yang panjang. Masa jabatan yang lama dikhawatirkan dapat memicu rasa aman dan terhindar dari evaluasi berkala, sehingga berpotensi melemahkan akuntabilitas dan profesionalisme hakim konstitusi.
Baca juga: Hasil Putusan MK terkait Sengketa Hasil Pemilu 2024, Sudahkah Adil?
Kekhawatiran Penyalahgunaan Masa Jabatan dan Pentingnya Akuntabilitas
Feri, salah satu pengamat hukum, menyatakan bahwa revisi UU MK berpotensi menjadi alat untuk menyandera hakim konstitusi dengan berbagai kepentingan politik. Kekhawatiran ini diperkuat dengan kritik dari Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan prosedur revisi yang dilakukan di tengah masa reses DPR.
Untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan masa jabatan, penting untuk mempertimbangkan mekanisme evaluasi kinerja hakim konstitusi yang transparan dan akuntabel. Evaluasi berkala dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas.
Syarat Usia dan Masa Pensiun: Antara Pengalaman dan Regenerasi
Peningkatan syarat usia minimum hakim konstitusi menjadi 55 tahun diharapkan dapat menjaring individu dengan pengalaman dan kematangan yang lebih tinggi. Hal ini diyakini dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas hakim MK.
Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa batasan usia yang lebih tinggi ini dapat menghambat regenerasi dan meminggirkan calon hakim muda yang potensial. Regenerasi kepemimpinan yang sehat dalam lembaga peradilan menjadi kunci untuk menjaga dinamika dan perspektif baru dalam penyelesaian perkara.
Baca juga: Apakah Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sudah Sejalan dengan Konstitusi?
Pasal 87 Antara Kepastian dan Potensi Perpanjangan Masa Jabatan Berlebihan
Pasal 87 yang mengatur masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK hingga masa jabatannya berakhir, dengan tambahan norma dari UU 7/2020, menuai pro dan kontra. Penegasan masa jabatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan stabilitas kepemimpinan di MK.
Namun, norma baru yang membolehkan hakim konstitusi menyelesaikan masa tugasnya hingga 70 tahun selama seluruh masa tugasnya tidak lebih 15 tahun, dikhawatirkan dapat membuka peluang perpanjangan masa jabatan yang berlebihan. Hal ini dapat memicu kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahkan prinsip rotasi kepemimpinan.
Dinamika revisi UU MK mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penguatan peran MK dan potensi pelemahan independensinya. Penting untuk mempertimbangkan secara cermat berbagai perspektif dan mencari solusi yang optimal.
Mekanisme evaluasi kinerja hakim konstitusi yang transparan dan akuntabel, regenerasi kepemimpinan yang sehat, dan pembatasan masa jabatan yang wajar perlu dipertimbangkan untuk menjaga dinamika dan independensi MK. Revisi UU MK merupakan isu krusial yang membutuhkan pertimbangan matang dan komprehensif.
Penting untuk menyeimbangkan antara penguatan peran MK dan potensi pelemahan independensinya. Revisi UU MK bukan hanya berdampak pada internal lembaga MK, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.
Independensi MK sangatlah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi. Jika revisi UU MK justru melemahkan independesi MK, maka dikhawatirkan akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan demokrasi.
Baca juga: Reformasi Konstitusi adalah Koentji
Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses revisi UU MK, termasuk pakar hukum, akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan publik secara luas. Dialog dan diskusi yang konstruktif dari berbagai pihak akan membantu menghasilkan revisi UU MK yang seimbang dan bermanfaat bagi penguatan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.
Penulis: Dian Salma Yuanita
Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Universitas Jember
Editor: Anita Said
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
