Jika kita berbicara tentang Gerakan perempuan pasti melekat dengan kekerasan dan ketidakadilan yang dialami kaum perempuan. Kekerasan dapat di definisikan secara sederhana sebagai ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol emosinya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya kekerasan yaitu, ketidakpuasan terhadap suatu hal, perbedaan pandangan atau pendapat, sikap superioritas, dan masih banyak lagi.
Gerakan perempuan sendiri sudah ratusan tahun lalu dilakukan di seluruh dunia, dengan menyebutnya sebagai gerakan Feminisme yang pertama kali diprakarsai di Eropa, melalui Gerakan tersebut perempuan telah berani bangkit dan melawan dalam berbagai tekanan dan tuntutan sosial serta bayang-bayang patriarki.
Feminisme sendiri adalah antithesis dari sebuah sistem yang berfokus terhadap maskulinitas dan superioritas lelaki yaitu Patriarki, saya berpandangan bahwa konfrontasi antara feminisme dan patriarki tidak hanya sekedar menyalahi satu sama lain, tidak terisolasi terhadap jenis kelamin.
Tetapi lebih jauh dari itu, gender adalah kontruksi sosial dan Gerakan feminisme bukan melawan lelaki tetapi melawan sistem patriarki itu sendiri, maka dari itu tidak menutup kemungkinan dari banyak lelaki yang mendukung Gerakan Feminisme.
Di Indonesia terdapat banyak peristiwa daripada Gerakan perempuan itu sendiri, pada tahun 1928, maka saya akan merujuk pada pidato Siti Soendari mengenai “Kewajiban dan Tjita-tjita Poeteri Indonesia”. Yang diwarnai oleh semangat Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928, Siti Soendari mengimaginasikan Indonesia seperti sebidang taman bunga yang luas sekali. “Dalam pandangan kami tergambarlah Indonesia seperti sebidang taman boenga jang loewas sekali….Pandanglah Indonesia sebagai keboen yang ditjipta-tjiptakan. Ingat poelalah bahwa taman itoe tiada akan selamat sempoerna, kalau yang toemboeh hanja kembang melati….Boekankah yang kita kehendaki hendak memboeat boenga rampai jang haroem baoenya….?”.
Pidato Soendari menegaskan kepada kita bahwa Indonesia adalah tempat kita semua berkembang tanpa terkecuali, yang berarti perempuan juga dapat menikmati perkembangan tersebut den tumbuh bersama dengan kesetaraan hak terhadap lelaki.
Indonesia juga memiliki catatan hitam terhadap perempuan, jika kita melihat jejak historis bagaimana perempuan diperlakukan di Indonesia sendiri cukuplah membuat kita mengelus dada dan menggelengkan kepala, membuka kembali ingatan 20 tahun lalu di Jakarta.
Persis 13-14 Mei 1998 api membara dan asapnya membumbung memenuhi udara Jakarta. Orang berteriak-teriak gaduh, api penanda sebuah kekacauan massal sedang berlangsung sangat cepat dan massif.
Di balik kekacauan massal itu terjadi kekerasan seksual secara massal pula terhadap perempuan-perempuan Tionghoa di Jakarta Barat dan Utara.
Kejadian ini, yang didahului kejadian sebelumnya, yaitu krisis ekonomi, penculikan dan penembakan mahasiswa, dan kejadian-kejadian sesudahnya yang berwujud kekerasan, kiranya menjadi titik pijak konsolidasi gerakan perempuan di seluruh Indonesia.
Pada masa kontemporer di Indonesia Gerakan perempuan itu sendiri telah terwadahi oleh suatu Gerakan sosial yang berfokus terhadap tuntutan keadilan HAM yang dilakukan pemerintah pra reformasi, mereka menamai Gerakan mereka sebagai “Aksi Kamisan”.
Awal mula kemunculan aksi Kamisan bisa saja sarat akan kepentingan pribadi Maria Katarina Sumarsih, dkk, yang ingin meminta keadilan terhadap anak-anak, kerabat, dan keluarganya yang telah menjadi korban kekerasan HAM pra reformasi, namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak harapan-harapan dari keluarga korban pelanggaran HAM berat kepada Negara yang tidak juga menemui titik terang, menjadikan aksi Kamisan tidak lagi bijak jika diidentikkan dengan kepentingan mereka semata.
Aksi yang dilakukan setiap hari kamis di depan istana negara yang identik dengan pakaian dan payung serba hitam, dan dibumbui dengan jargon “Hidup korban, jangan diam, lawan!” serta “Hidup perempuan yang melawan!” menjadi representatif akan solidaritas terhadap korban dan juga Gerakan perempuan.
Tidak sedikit mereka yang tergabung dalam aksi kamisan mendapatkan tindak kekerasan sebagai respon negara melalui alat nya yaitu aparat, hal itu menggambarkan kemunduran demokrasi karena tidak adanya kebebesan bependapat dan berekspresi di Indonesia.
Seharusnya negara dapat lebih bijak dalam merespon aksi kamisan dan mengambil Langkah konkret terhadap penyelesaian dari kasus pelanggaran HAM berat yang di tuntut oleh kawan-kawan serta keluarga korban yang tergabung dqalam aksi kamisan tersebut, bukan malah membungkamnya dengan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dan membredel hak dan kebebasan warga negara.
Dalam aksi kamisan juga banyak tuntutan akan kesetaraan hak-hak perempuan dalam kontruksi sosial bahkan dalam politik, dimana tidak adanya kepercayaan terhadap perempuan untuk mengisi pos-pos krusial dalam birokrasi ini.
Banyak aktivis perempuan yang telah menjadi korban kekerasan tersebut salah satunya adalah Marsinah yang dibunuh dan tidak mendapatkan keadilan hingga kini.
Apakah negara dan para pejabatnya lupa bahwa perempuan adalah Rahim peradaban, kesetaraan hak haruslah cepat di berikan, maka dari itu berilah mereka ruang-ruang kebebasan untuk mencapai perubahan.
Penulis: Attila Khansa Rayhan
Mahasiswa Jurusan Hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang
Referensi
Putra, L. J. (2016). Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis Dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik. JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, 2(1), 12-32.
Andalas, M. (2017). Aksi Kamisan: Lamenting Women, State Violence and Human Security. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 13(1), 31-43.
