Pada era globalisasi ini, perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan menjadi semakin penting. Salah satu isu yang seringkali mendapat sorotan internasional adalah perlakuan terhadap warga Rohingya di Myanmar. Meskipun upaya membantu mereka sangat dihargai, terdapat ketidakseimbangan perhatian yang mencolok dari pemerintah, di mana perhatian besar diberikan kepada konflik di luar negeri sementara masalah kelaparan di Papua terabaikan.
Pemerintah Indonesia secara aktif terlibat dalam membantu warga Rohingya yang mengungsi ke wilayah negara ini. Bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan upaya diplomasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan memberikan perlindungan kepada mereka yang terlantar. Komitmen ini diakui secara internasional dan menjadi poin positif dalam diplomasi Indonesia.
Sementara perhatian besar diberikan kepada isu Rohingya, pemerintah terkadang kelihatan lupa terhadap masalah kritis yang dihadapi rakyatnya sendiri di Papua.
Wilayah ini menghadapi tantangan serius terkait kelaparan dan keterbatasan akses ke sumber daya pangan. Ketidaksetaraan pembangunan dan distribusi sumber daya di Papua menjadi salah satu penyebab utama ketidakstabilan ekonomi dan kesejahteraan di sana.
Ketidakseimbangan perhatian ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pemerintah. Meskipun membantu warga Rohingya adalah tindakan mulia, tetapi perlu diingat bahwa tanggung jawab pertama pemerintah adalah terhadap rakyatnya sendiri.
Kelaparan di Papua tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan akses masyarakat Papua terhadap pangan dan memperbaiki ketidaksetaraan ekonomi di wilayah tersebut.
- Re-evaluasi Prioritas Kemanusiaan: Pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas kemanusiaan dan memastikan bahwa bantuan diberikan secara adil dan merata, baik kepada warga Rohingya maupun rakyat Papua yang menderita kelaparan.
- Peningkatan Alokasi Anggaran: Alokasi anggaran perlu ditingkatkan untuk memastikan program-program pangan dan pembangunan di Papua dapat diimplementasikan secara efektif.
- Partisipasi Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan dapat membantu memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya tersebut.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang ditentukan.
Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa perhatian terhadap isu kemanusiaan tidak mengesampingkan masalah internal yang sama pentingnya. Kesejahteraan rakyat Papua harus menjadi fokus utama, dan langkah-langkah konkrit harus diambil untuk mengatasi kelaparan dan ketidaksetaraan di wilayah tersebut.
Hanya dengan pendekatan yang seimbang, pemerintah dapat mencapai tujuan kemanusiaan dan kesejahteraan dalam negeri secara bersamaan.
Penulis:Â Wasti Mega Renuw
Mahasiswa Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana
Editor:Â Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
