Nanik Sang Sekar Wesi Nawasari: Dapur Butuh Sentuhan Ibu

Dalam falsafah Nusantara, dapur tidak pernah sekadar ruang memasak. Dapur adalah pusat peradaban rumah tangga; tempat rasa dirawat, kehidupan dijaga, dan masa depan generasi dipersiapkan. Dari dapurlah seorang ibu belajar memahami bahwa pangan bukan sekadar soal kenyang, melainkan tentang martabat, kesehatan, disiplin, dan keberlanjutan kehidupan. Maka ketika negara berbicara tentang pangan nasional, sesungguhnya negara sedang berbicara tentang urusan paling mendasar dari eksistensi sebuah bangsa.

Karena itu, program pangan nasional termasuk tata kelola pemenuhan gizi masyarakat tidak cukup hanya diurus dengan statistik, presentasi, atau narasi administratif belaka. Ia membutuhkan nurani. Ia membutuhkan sentuhan kepemimpinan yang memahami bahwa setiap butir beras yang tidak sampai kepada rakyat bukan sekadar angka yang hilang dalam laporan, tetapi harapan yang tertunda di meja makan keluarga Indonesia.

Ingin publikasi Artikel, Opini, Berita dan Essay di Media Mahasiswa Indonesia?

Atau di Media Online Nasional, Hubungi Redaksi MMI

Chat WA Kirim Email

Negara, pada titik tertentu, sesungguhnya menyerupai rumah besar. Anggaran boleh melimpah, sistem boleh canggih, teknologi boleh berkembang pesat, namun apabila “dapur” negara kehilangan sentuhan ketelitian dan rasa tanggung jawab, maka yang lahir bukan kesejahteraan, melainkan kekacauan yang tersusun rapi di atas dokumen formal.

Dalam kebudayaan Jawa, terdapat satu petuah luhur: “Hamemayu Hayuning Bawana” ikhtiar menjaga harmoni dunia dan memperindah kehidupan bersama. Falsafah ini menempatkan kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengendalikan sistem, tetapi kesanggupan menghadirkan kebermanfaatan. Pemimpin hadir bukan untuk memperbesar dirinya, melainkan memperbaiki keadaan.

BACA JUGA: Perut Kenyang di Atas Fondasi yang Keropos: Catatan Kritis atas Skala Prioritas Proyek MBG

Maka ketika negara berbicara tentang pangan, sejatinya negara sedang berbicara tentang bagaimana menjaga keberlangsungan hidup rakyatnya. Sebab pangan bukan semata logistik. Pangan adalah martabat bangsa. Di titik inilah, kehadiran sosok Nanik S. Deyang menjadi menarik untuk dibaca, bukan sekadar sebagai pergantian figur birokrasi, tetapi sebagai simbol hadirnya kepemimpinan perempuan dalam ruang strategis negara.

Penugasan Nanik di tengah dinamika tata kelola pangan nasional hadir pada situasi yang tidak sederhana. Polemik kelembagaan, sorotan publik terhadap efektivitas program, hingga evaluasi terhadap tata kelola distribusi pangan menjadikan sektor ini berada dalam pengawasan besar masyarakat. Dalam konteks seperti ini, kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas teknokratis; ia membutuhkan keberanian moral, ketahanan mental, dan sensitivitas sosial.

Dalam perspektif kebijakan publik, pergantian kepemimpinan di tengah turbulensi bukan semata soal mengganti orang. Ia adalah upaya mengubah pendekatan. Dari tata kelola yang terlalu administratif menuju tata kelola yang lebih membumi; dari orientasi laporan menuju orientasi hasil; dari sekadar pencitraan menuju keberanian memperbaiki.

Di tengah situasi demikian, saya memandang kehadiran Nanik S. Deyang bukan semata sebagai pejabat negara yang mengemban mandat administratif. Lebih dari itu, ia sedang membawa ujian yang lebih besar: membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekadar pelengkap politik, melainkan kekuatan substantif bangsa.

Dalam perjalanan sejarah, perempuan sering kali dipanggil bukan saat keadaan sedang tenang, melainkan ketika keadaan sedang rumit. Perempuan hadir untuk merapikan yang berantakan, menjahit yang koyak, dan menjaga ketahanan ketika banyak orang memilih menjauh dari persoalan.

Orang Jawa mengenal falsafah “wani ngalah luhur wekasane” keberanian menahan ego dan memilih kebijaksanaan akan berujung pada kemuliaan. Dalam politik, khususnya bagi perempuan, laku ini menjadi penting. Sebab perempuan pemimpin sering kali tidak hanya diuji oleh pekerjaan, tetapi juga oleh prasangka, keraguan, bahkan penilaian yang kerap lebih keras dibanding laki-laki.

Namun justru di situlah kekuatan perempuan kerap menemukan bentuknya: keteguhan yang tidak gaduh. Kita mengenal figur perempuan dunia seperti Margaret Thatcher yang dijuluki Iron Lady. Tetapi Nusantara memiliki corak kepemimpinan perempuan yang berbeda. Kepemimpinan perempuan Indonesia tidak selalu lahir dari tangan besi atau suara keras. Ia lahir dari ketelitian, kesabaran, keteguhan batin, dan keberanian menjaga kehidupan.

Karena itu, saya memilih menyebut Nanik sebagai “Sekar Wesi Nawasari” bunga besi penjaga kehidupan. Ia adalah metafora, bukan gelar. Sebab bunga melambangkan kelembutan, sementara besi melambangkan keteguhan. Dan dalam realitas politik, perempuan kerap dipaksa memiliki keduanya sekaligus: tetap lembut tanpa kehilangan ketegasan, tetap kuat tanpa kehilangan empati.

Metafora ini menemukan relevansinya ketika ruang publik turut menyoroti sebuah surat atau pesan yang disebut ditulis oleh Sony Sanjaya kepada Nanik S. Deyang di tengah dinamika hukum dan polemik institusional yang ramai menjadi perhatian masyarakat. Sebagian mungkin membaca hal tersebut semata sebagai dinamika personal. Sebagian lain mungkin melihatnya sebagai fragmen politik. Namun bagi saya sebagai aktivis perempuan, ada refleksi yang lebih penting untuk dibaca.

Bahwa bahkan dalam situasi penuh turbulensi, tetap muncul pengakuan terhadap kapasitas seorang perempuan untuk memimpin. Di dalam politik, simbol memiliki makna. Kadang-kadang, pengakuan paling kuat terhadap kepemimpinan justru lahir ketika keadaan sedang tidak mudah. Ketika institusi sedang diuji. Ketika kepercayaan publik sedang dipertaruhkan.

Dalam konteks itulah, surat tersebut dapat dibaca sebagai nuansa simbolik: bahwa di tengah kompleksitas persoalan, ada keyakinan terhadap kemampuan seorang perempuan untuk mengambil tanggung jawab besar. Tentu, ruang publik berhak memiliki tafsir yang berbeda. Demokrasi memang hidup dari perbedaan sudut pandang. Namun satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah momentum ini membuka refleksi lebih besar: apakah bangsa ini benar-benar siap memberi ruang lebih luas kepada kepemimpinan perempuan di sektor strategis negara?

Pertanyaan ini penting. Karena terlalu lama perempuan sering diposisikan sebagai pelengkap kebijakan, bukan pembentuk kebijakan. Padahal dalam budaya Nusantara, perempuan justru memegang peran fundamental.

BACA JUGA: MBG Bermanfaat atau Tidak?: Ujian Komunikasi Kebijakan di Tengah Massa Buruh

Dalam tradisi Jawa dikenal ungkapan “garwa sigaraning nyawa” pasangan adalah belahan jiwa. Sayangnya, ungkapan ini sering dipahami terlalu sempit sebagai relasi domestik semata. Padahal secara filosofis, ia menegaskan bahwa perempuan bukan figur pinggiran, melainkan bagian integral dari keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan sosial.

Dalam makna yang lebih luas, negara pun membutuhkan perspektif perempuan dalam menjaga keseimbangannya. Sebab perempuan memahami satu hal yang sering luput dari logika kekuasaan: merawat jauh lebih sulit daripada sekadar membangun. Membangun bisa selesai dalam hitungan proyek tetapi merawat membutuhkan kesabaran panjang dan tata kelola pangan adalah soal merawat kehidupan.

Di sinilah makna kalimat “Dapur Butuh Sentuhan Ibu, Bukan Kinerja Palsu” menemukan relevansinya. Frasa ini bukan serangan personal kepada siapa pun. Ia adalah kritik filosofis terhadap budaya birokrasi yang terlalu sering terjebak pada simbolisme kerja tanpa dampak nyata. Terlalu banyak institusi sibuk membangun kesan seolah bekerja, tetapi melupakan esensi kerja itu sendiri.

Dalam etika kepemimpinan Jawa, seorang pemimpin ideal disebut “satriya pinandhita” figur yang memiliki keteguhan seorang ksatria sekaligus kejernihan batin seorang bijak. Seorang pemimpin bukan hanya dituntut kuat mengambil keputusan, tetapi juga memiliki kebeningan hati agar tidak kehilangan arah moral.

Pemimpin yang hanya kuat tanpa kebijaksanaan akan berubah menjadi keras. Sebaliknya, pemimpin yang hanya lembut tanpa ketegasan akan kehilangan daya gerak. Kepemimpinan perempuan memiliki keunikan di titik ini. Ia bekerja melalui keseimbangan. Maka saya memandang, hari ini yang sedang diuji dari Nanik S. Deyang bukan hanya kepiawaiannya dalam tata kelola pangan nasional. Lebih dari itu, yang sedang diuji adalah apakah Indonesia mampu menerima bahwa kepemimpinan perempuan bisa hadir sebagai jawaban atas kompleksitas persoalan bangsa.

Perempuan bukan pelengkap pembangunan tetapi perempuan adalah fondasi pembangunan itu sendiri. Ketika seorang perempuan memimpin sektor pangan, sejatinya negara sedang mengembalikan ruh kebijakan pada sumber paling mendasar: pengalaman merawat kehidupan. Karena perempuan memahami bahwa dapur bukan sekadar tempat memasak tetapi dapur adalah tempat masa depan dibentuk. Dapur adalah sekolah pertama tentang disiplin, tanggung jawab, dan keberlangsungan hidup dan negara yang gagal menjaga dapurnya, lambat atau cepat akan kehilangan ketahanan sosialnya.

Maka perempuan muda Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dinamika bangsa. Sudah waktunya perempuan masuk ke ruang kebijakan, menjadi pengambil keputusan, membuktikan bahwa kecerdasan perempuan bukan ancaman, melainkan energi pembangunan bangsa. Kepemimpinan bukan soal popularitas, bukan tentang siapa yang paling ramai tetapi siapa yang paling bertanggung jawab. Bukan tentang siapa yang paling banyak bicara tetapi siapa yang paling sungguh-sungguh bekerja.

Teringat dengan sebuah nasihat politik yang disampaikan oleh sang maestro politik Indonesia Sufmi Dasco Ahmad tentang “Banyak yang ramai diakhir cerita, namun sunyi saat bab perjuangan ditulis”.

Spirit inilah yang, secara simbolik dan satir politik, saya maknai dalam gagasan:

KKN: Kekuatan Kepemimpinan Nanik

Satu-satunya KKN yang Direstui Rakyat

Tentu ini bukan KKN dalam pengertian buruk yang selama ini menjadi penyakit birokrasi bangsa. Ini adalah satire politik yang lahir dari harapan: bahwa bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang bekerja melampaui pencitraan. Kepemimpinan yang hadir bukan untuk mengelola kesan, tetapi menyelesaikan persoalan. Kepemimpinan yang tidak sibuk menjelaskan keadaan, melainkan memperbaikinya.

Sebab sejarah selalu memberi tempat kepada mereka yang berani merawat negeri, bukan sekadar mengelolanya. Dan pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan lebih banyak “ibu” dalam pengambilan kebijakan bukan semata dalam makna biologis, tetapi dalam makna etik: kepemimpinan yang teliti, merawat, menjaga, tegas, dan berpihak pada masa depan.

Sebagaimana petuah kepemimpinan Jawa “Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”, pemimpin sejati bukan hanya berdiri di depan memberi perintah, tetapi hadir di tengah membangun semangat dan di belakang menjaga keberlanjutan.

Mungkin inilah saatnya bangsa mulai memahami bahwa kekuatan perempuan tidak lahir dari keinginan menyaingi laki-laki. Kekuatan perempuan lahir dari kesadaran akan tanggung jawab menjaga kehidupan. Dan jika dapur Indonesia ingin benar-benar hidup, maka ia membutuhkan sentuhan hati. Karena dapur bangsa, seperti halnya rumah, tidak pernah bertahan dengan janji. Ia bertahan oleh kerja yang nyata.